Home / METROPOLIS / Garbeta Yakini Pemprov dengan 1000 E-KTP

Garbeta Yakini Pemprov dengan 1000 E-KTP

BAHAS TABAT: Puluhan warga asal Padang Bano, Kabupaten Lebong mendatangi Pemprov, untuk memperjuangkan tanah adat. Ada 5 desa yang masuk dalam Kabupaten Bengkulu Utara.

BENGKULU – Forum Gerakan Rakyat Bela Tanah Adat (Garbeta) asal Padang Bano Kabupaten Lebong kembali mendatangi kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (12/1) sore. Kedatangan 21 pengurus Garbeta tersebut, sekaligus membawa bukti kejanggalan dikeluarkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.

Selain itu Garbeta meyakinkan pihak Pemprov dengan membawa1000 data copy e-KTP yang dimiliki warga. Sekretaris Garbeta, Deddy Mulyadi mengatakan pihaknya terus berjuang agar 5 desa diakui untuk masuk Kabupaten Lebong. Diantaranya Desa Padang Bano, Desa Sebayua, Desa Limes, Desa Uei dan Desa Kembung.

“Masyarakat tetap meminta masuk ke Lebong. Yang sudah terekam e-KTP sebanyak 1700 lebih, sementara yang tercetak berkisar 1000 e-KTP. Inilah buktinya jika warga dari 5 desa ini sudah mengakui dan mengklaim desa-desa masuk ke pangkuan leluhur, Kabupaten Lebong,” kata Deddy.

Untuk itu kata Deddy, kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), harus membantu penyelesaian polemik klaim lahan tanah adat tersebut. Karena masyarakat sendiri sudah jelas menolak masuk ke dalam Kabupaten Bengkulu Utara. “Terus masalah registrasi yang berlaku dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2015, kami tetap minta tidak berlaku. Karena masyarakat lebih memilih Lebong administrasi kependudukan di Lebong,”ujar Deddy.

Sementara terkait surat palsu yang beredar, Deddy mengaku sampai dengan saat ini, membenarkan menerima surat tersebut benar-benar dari Kemendagri. Untuk memastikannya mereka akan mendatangi Kemendagri. “Kami tidak diam, memang surat itu dari Kemendagri. Untuk ke Kemendari, kami sudah siapkan bukti-bukti, video dan rekamannya ada, akan kita sampaikan ke Kementerian dalam Negeri segera,” tegas Deddy.

Kedatangan Gerbeta kemarin diterima Asisten I, Hamka Sabri. Sayangnya kegiatan pertemuan itu digelar tertutup dan dijaga Satpol PP. Wartawan pun dilarang untuk meliput pertemuan itu. “Tidak boleh masuk pak, ada bos kami di dalam ini. Tempatnya juga sempit,” terang salahsatu petugas Satpol PP yang setia menjaga pintu ruang Rapat Rafflesia. Termasuk Hamka Sabri sendiri yang memimpin rapat beberapa kali dihubungi belum bisa dan ditelpon tidak diangkat.(rif)

Baca Juga ...

Satpol PP Amankan Remaja Minum Tuak

BENGKULU – Belasan remaja yang masih di bawah umur kemarin malam (18/10) diamankan Satpol PP ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.