Rabu , 26 September 2018
Home / BERITA UTAMA / Diduga Ada Dalang Pencabutan Izin Trawl

Diduga Ada Dalang Pencabutan Izin Trawl

SUARAKAN ASPIRASI: Nelayan trawl menggelar aksi protes di Kantor PSDKP PPI Pelabulan Pulau Baai, kemarin.

BENGKULU – Setelah nelayan tradisional yang menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur.  Kemarin sekitar 150 nelayan trawl melakukan aksi balasan di depan Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Pulau Baai. Massa yang mulai berkumpul sejak pukul 09.00 WIB tersebut menyampaikan aspirasinya kepada Kepala PSDKP atas keputusan Pelaksana tugas (Plt). Gubernur, Dr.drh. H. Rohidin Mersyah, MMA  yang mencabut kembali izin penggunaan alat tangkap trawl.

‘’Pada Jumat malam (16/2) kita sudah berkumpul di rumah Plt Gubernur membahas permasalahan ini dan Plt Gubernur pun memberikan izin kepada kami. Kenapa tiba-tiba sekarang berubah dan mencabut izin tersebut. Mau makan apa kami,” ujar Kordinator Aksi yang juga Ketua Kelompok Nelayan Bina Bersatu Pulau Baai, Samsudin.

Dijelaskan Samsudin, dirinya menduga ada dalang dibalik pencabutan izin trawl oleh Plt Gubernur. Dia juga tidak yakin aksi demo nelayan di Kantor Gubernur, Senin (19/2) murni dilakukan nelayan tradisional. Tak lain rekan mereka selama di laut.

‘’Kalau di laut itu kami saling bahu membahu, mereka perlu apa kami kasih. Bahkan tidak jarang ikan hasil tangkapanpun juga kami berikan kepada mereka, jika tangkapan yang kami peroleh memang banyak. Jadi kami sangat yakin aksi demo tersebut ada yang menunggangi,’’ tukas Samsudin.

Dari data Kelompok Nelayan Bina Bersatu, ada 150 kapal yang menggunakan alat tangkap trawl. Setiap kapal memiliki 5 anak buah lapal (ABK). Dengan asumsi jika penggunaan alat tangkap trawl ini dilarang, otomatis akan ada 750 orang yang akan kehilangan pekerjaan.

‘’Kami siap melepaskan trawl jika memang sudah ada penggantinya. Kalau sekarang distop, sementara penggantinya belum ada. Kami tidak sanggup melihat anak dan keluarga kami mati kelaparan,’’ kata Samsudin.

Sementara itu Kepala PSDKP Pulau Baai Bengkulu, Jon Astama, menanggapi atas aksi yang dilakukan nelayan trawl di kantornya. ‘’Kami tidak bisa memutuskan permasalahan ini karena ini adalah wewenang Gubernur selaku kepala daerah. Tetapi tetap kami tanggapi dan menyarankan agar menyampaikan aspirasi ini langsung kepada Plt. Gubernur Bengkulu,’’ tutur Jon.

Terpisah, Dirpolair Polda Bengkulu, Kombes Pol. Hindra, S.Sos,MM mengatakan untuk saat ini pihaknya belum melakukan penindakan terhadap kapal trawl. ‘’Untuk penindakan, kami menunggu instruksi dari gubernur Bengkulu. Jika memang sudah diperintahkan kami siap untuk melakukan penyitaan alat tangkap tersebut,’’terangnya saat di konfirmasi, kemarin (20/2).

Hal senada juga disampaikan Komandan Lanal (Danlanal) Bengkulu, Letkol Laut (P) Agus Izudin,ST. ‘’Pada prinsipnya kami siap melakukan tindakan terhadap nelayan yang menggunakan trawl, jika gubernur memerintahkan. Untuk saat ini kita terus lakukan pendekatan persuasif kepada mereka untuk mengganti alat tangkap mereka,’’ demikian Agus.(cw1)

Baca Juga ...

Kasasi Ridwan Mukti Ditolak Mahkamah Agung, Rohidin Segera Dilantik Gubernur

BENGKULU– Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA akan dilantik segera ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.