Rabu , 26 September 2018
Home / MUKOMUKO / Kades Perlu Terlibat Pedataan Data Warga

Kades Perlu Terlibat Pedataan Data Warga

SIAP MENETAS: Ketua KPABK menunjukkan lokasi ribuan butir telur penyu yang menunggu waktu menetas.

MUKOMUKO – Pemerintah desa (Pemdes) diminta ikut aktif mengurus data warga yang layak dapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ini karena Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga sekarang masih kesulitan terkait perbaikan data warga yang layak mendapat program tersebut.

Dalam hal ini Kades lebih ampuh terkait masalah update data, sebab langsung berada di tengah masyarakat. Jadi lebih tahu mana saja warga yang layak. Kemudian apakah warga yang sebelumnya mendapatkan progam JKN-KIS masih hidup atau sudah meninggal dunia. Termasuk kalau sudah pindah domisili atau sudah berubah status sosialnya.

‘’Kades bisa ikut mendata kalau diberdayakan khususnya untuk validasi data warga,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Rizki Lestari, A.Pt, S.Si, AAAK, yang didampingi Kepala Operasional BPJS Kesehatan Mukomuko, Erlinda.

Ia mengaku optimis jika Dinas Sosial (Dinsos) Mukomuko kerjasama dengan kades terkait JKN-KIS. Maka dalam dua bulan, pendataan data terbaru dan akurat, bisa selesai dilaksanakan.

Jadi warga yang nanti mendapatkan JKN-KIS, benar-benar layak. Sehingga bantuan yang diberikan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten lebih tepat sasaran.

‘’Lebih penting lagi datanya tak tumpang tindih. Jelas pemetaannya, dan mana warga yang JKN-KISnya ditanggung negara, mana yang ditanggung pemerintah provinsi serta mana yang ditanggung oleh pemerintah kabupaten,” jelas Erlinda.

Hingga kini, soal akurasi data masih jadi persoalan di BPJS Kesehatan. Sebab ketika minta data ke Pemprov dan Pemkab kerap terdapat perbedaan. Perbedaan itu begitu kentara ketika masing-masing data disandingkan.

‘’Kita sudah coba data tersebut untuk menerapkan UHC. Ternyata sulit mendapatkan data yang akurat. Sehingga perlu pembenahan agar datanya bisa singkron,” demikian Erlinda.(hue)

Baca Juga ...

Pajak Pemanfaatan Air Bawah 10 Persen

MUKOMUKO – Kabid Pendapatan 1 Badan Keuangan Daerah (BKD) Mukomuko Singgih Pramono, S.Sos, M.Si mengatakan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.