Home / METROPOLIS / Verifikasi Ulang 1.717 Warga Miskin

Verifikasi Ulang 1.717 Warga Miskin

BENGKULU – Sedikitnya 1.717 warga miskin yang tersebar di 10 Kabupaten/kota di Bengkulu yang eks penerima kartu Jaminan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov) diverifikasi ulang. Kemudian warga yang didapati tidak dapat akibat belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan diusulkan kembali.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu H Herwan Antony, SKM, M.,Kes, M.Si mengatakan bahwa data warga yang diberivikasi itu merupakan dari data 8.042 warga miskin penerima jamkesprov tahun 2017 lalu. Akan tetapi setelah diserahkan ke Kabupaten/kota hanya 6325 warga miskin yang diakomodir.

“Kita akan utamakan usulkan kembali untuk bisa menerima Jamkesda dan Jamkeskot nanti kalau memang yang tidak ada NIK tetapi sudah melakukan perekaman e-KTP. Kemudian sesuai kretria benar-benar miskin,’’ ujar Herwan kepada RB kemarin.

Lanjut Herwan, banyak juga yang tidak bisa diusulkan lagi lantaran sudah meninggal dunia. kemudian juga ada yang sudah pindah penduduk ke luar Bengkulu. Untuk itu yang didapati memang miskin termasuk warga yang selama ini tidak masuk dalam penerima Jamkesprov tetapi kondisi kurang mampu juga ikut bisa diusulkan penerima jamkes.

“Sekarang kalau dulu mampu tetapi tahun 2018 ini miskin, bisa menerima Jamkes. Silahkan laporkan ke Kepala Desa dan Kelurahan, lalu ke Dinas Sosial setiap daerah. Sehingga bisa dilakukan verifikasi kebenaranya dan bisa diakomodir kalau memang kurang mampu,’’ terangnya.

Sementara Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Bengkulu H Parial, SH, MH mengakui bahwa perlu dilakukan verifikasi ulang atau pendataan terhadap warga kurang mampu di Bengkulu. Terutama yang penerima jamkes. Tujuannya selain agar subsidi jamkes itu tepat sasaran, serta masih banyak warga yang belum terakomodir.

“Sekarang penerima eks Jamkesprov itu yang kini sudah diserahkan atau diberikan Jamkesda dan Jamkeskot perlu dipublikasikan. Apaka benar yang menerima itu orang miskin. Jika dipublikasikan bisa valid datanya. Jangan sampai hanya karena dekat dengan kepala desa, kelurahan, akhirnya orang mampu masih menikmati haknya orang miskin,’’ terangnya.

Ditambahkan Parial, pihaknya tidak ingin ada warga yang miskin tetapi tidak mendapatkan jamkes ditolak dan harus membayar biaya pengobatan baik di puskesmas dan rumah sakit. Artinya mereka tetap wajib dilayani secara gratis. Sehingga tidak ada lagi penolakan dari rumah sakit, walaupun ada warga miskin yang tidak ada jamkesnya.

“Sekarang dalam pelayanan kesehatan layani dulu. Soal administrasinya tentu bisa menyusul terutama bagi warga miskin. Artinya ada tenggang waktu untuk mereka mengurusnya ke kelurahan dan kecamatan hingga ke dinas sosial agar dapat menerima keterangan warga miskin,’’ pungkasnya.(che)

Baca Juga ...

Satpol PP Amankan Remaja Minum Tuak

BENGKULU – Belasan remaja yang masih di bawah umur kemarin malam (18/10) diamankan Satpol PP ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.