Home / BENGKULU SELATAN / Galian C Sepanjang Pantai BS Ilegal

Galian C Sepanjang Pantai BS Ilegal

ILEGAL: Galian C di Pantai Bengkenang khususnya material pasir dan bebatuan besar masih ilegal dan belum ada izin. Dinas ESDM Provinsi Bengkulu turun ke lokasi untuk memberikan peringatan, kemarin (15/5).

MANNA – Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu melansir di sepanjang pantai wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) belum memiliki izin galian C. Dengan kata lain bila ada aktivitas pengambilan material pasir, dan bebatuan kecuali batu hias maka aktivitas tersebut adalah ilegal. Sehingga bisa ditindak oleh Aparat Penegah Hukum (APH) sesuai hukum berlaku.

Dinas ESDM Provinsi Bengkulu menurunkan tim untuk memantau langsung lokasi galian C ilegal di Kabupaten BS, khususnya di Pantai Bengkenang, kemarin (15/5). Tim dipimpin langsung oleh Kasi Pengusahaan Bukan Logam dan Batuan Bidang Minerba, Didi Susanto, ST dengan anggotanya Fajar, Orbito Surya Nagara, dan Aman Asmawi mendatangi langsung pelaku galian C ilegal di Pantai Bengkenang.

Para penambang ilegal ini hanya diberi peringatan oleh Dinas ESDM, untuk tidak melanjutkan aktivitasnya karena belum memiliki izin. Tim Dinas ESDM Provinsi Bengkulu juga memasang spanduk bertuliskan dilarang menambang tanpa izin, berikut ancaman pidana bagi para pelaku. Yaitu setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Didi menerangkan, kedatangan timnya ke Kabupaten BS menindaklanjuti pengaduan dan laporan masyarakat terkait galian C ilegal di Pantai Bengkenang. Menurutnya, di sepanjang pantai wilayah BS mulai dari Selali Kecamatan Pino Raya hingga perbatasan Kaur di Desa Sukajaya Kedurang Ilir belum ada izin akitivas galian C, termasuk Pantai Ketaping dan Pantai Pasar Bawah. Namun fakta di lapangan kegiatan galian C ini marak terjadi hampir di sepanjang pantai wilayah BS.

“Hanya ada izin pengambilan batu hias di sepanjang Pantai Bengkenang ini. Selain itu artinya illegal, tidak boleh,” kata Didi ditemui di lokasi Pantai Bengkenang, Selasa (15/5).

Lanjut Didi, izin untuk aktivitas galian C ini memang sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas ESDM Provinsi Bengkulu. Hanya saja untuk mengeluarkan izin, pemohon izin harus menyertakan rekomendasi dari Pemkab BS. Tanpa rekomendasi tersebut, maka Dinas ESDM Provinsi Bengkulu tidak akan mengeluarkan izin galian C.

“Sudah ada yang mau mengurus izin, tapi pemkab tidak mau mengeluarkan rekomendasi karena khawatir terjadi abrasi pantai berimbas juga pada persawahan,” bebernya.

Saat ditanya mengenai upaya penindakan terhadap pelaku galian C ilegal ini, Didi menjawab bahwa itu merupakan kewenangan APH untuk menindak para pelaku. Sementara Dinas ESDM Provinsi Bengkulu hanya bisa melakukan peringatan, sosialisasi dan memberikan imbauan kepada para pelaku atau pengusaha galian C. “Kita sudah pernah berkoordinasi dengan polisi setempat, kalau kawasan ini ilegal belum berizin,” terangnya.

Diakui Kades Tanjung Besar, Kecamatan Manna, Jasrul Ramadhan, aktivitas galian C di Pantai Bengekang ini belum memiliki izin. Hanya saja karena para penambang ini mayoritas adalah warganya yang mengandalkan mata pencarian dari hasil menambang pasir dan bebatuan di pantai, maka Kades tidak bisa berbuat banyak untuk melarang warganya tersebut.

“Saya sudah tahu belum berizin, tapi ini soal mata pencarian warga tidak bisa serta merta saya larang dan hentikan. Kalau untuk mengingatkan, mengimbau itu sudah sering,” ujar Kades. (key)

Baca Juga ...

Masih Ada Guru di BS Belum Menerima TPG

KOTA MANNA – Ratusan guru di Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) belum menerima Tunjangan Profesi Guru ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *