Home / BENGKULU SELATAN / LKPj Bupati “Panen” Kritikan

LKPj Bupati “Panen” Kritikan

SERAHKAN: Ketua DPRD BS, Yevri Sudianto menyerahkan rekomendasi DPRD BS terhadap LKPj Bupati TA 2017, Selasa (15/5).

KOTA MANNA – Bupati Bengkulu Selatan (BS) “panen” kritikan dari DPRD Kabupaten BS. Kritik tersebut tertuang dalam rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPj) Bupati BS Tahun Anggaran (TA) 2017. Disampaikan dalam rapat paripurna DPRD BS, Selasa (15/5) di ruang rapat paripurna DPRD BS.

Dalam rekomendasi DPRD BS disampaikan juru bicara DPRD Adnan, ada 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disorot DPRD Kabupaten BS, dengan berbagai permasalahannya. Meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Kemudian Dinas Perumahan dan Pemukiman, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Disperindagkop dan UM), Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah (RSHD) Manna.

“Masih adanya sekolah yang melakukan pemungutan uang komite untuk itu direkomendasikan peninjauan kembali wacana sekolah gratis. Masih banyak bantuan siswa yang belum tepat sasaran,  penempatan guru belum merata, gedung sekolah rusak,” beber Adnan.

Selanjutnya, pada Dinas  Pertanian, DPRD menyoroti masih sangat kurangnya kuota pupuk bersubsidi di Kabupaten BS maka direkomendasikan untuk mencari penambahan kuota pupuk bersubsidi segera berkoordinasi dengan pihak terkait. Pembagian alat mesin pertanian juga masih ada yang belum tepat sasaran, agar direkomendasikan penataan dalam penyaluran Alat Mesin Pertanian (Alsintan) agar tepat sasaran, masih rendahnya perhatian Pemkab terhadap program peternakan.

Lalu pada Dinas Kesehatan terdapat indikasi obat-obatan di Puskesmas yang sudah kedaluwarsa, tidak meratanya penempatan dokter dan tenaga medis lainnya di setiap Puskesmas, masih adanya petugas yang sering melalaikan tugas, masih belum tercapainya akreditasi Puskesmas yang diharapkan. Sedangkan pada BKPSDM dikritik mengenai penempatan pejabat di lingkungan Pemkab BS masih banyak belum sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya. Hal ini belum sesuai dengan visi dan misi.

Pada Dinas PUPR diantaranya masih adanya kegiatan fisik dikerjakan oleh rekanan yang tidak profesional, dan temuan BPK. Juga penempatan rumah nelayan oleh Dinas Perkim harus tepat sasaran. Serta pada BPKAD masih ada penggunakan mobil dan motor dinas yang tidak tepat maka perlu ditertibkan. “Menyesalkan terjadinya pembangunan gedung RSUD yang tidak selesai, keluhan pelayanan kesehatan masih sangat tinggi,” sambung Adnan.

Meskipun berjalan kondusif, namun rapat paripurna kemarin (15/5) diwarnai interupsi dari anggota DPRD BS, Faisal Mardianto. Politisi Demokrat ini menyesalkan banyaknya pejabat eselon 2 tidak hadir, padahal rekomendasi dari DPRD ini selain diperuntukan untuk bupati juga ditujukan kepada OPD-OPD agar bisa berbenah. Untuk itu dirinya berharap bupati bisa memotivasi kembali pejabat agar mau menghadiri sidang paripurna di DPRD BS. “Miris pejabat eselon 2 banyak tidak hadir,” kata Faisal.

Selain Faisal, wakil Ketua 1 Susman Hadi juga meminta waktu untuk mengutarakan pendapatnya. Politisi Golkar ini mengkritik pekerjaan hotmix di Kabupaten BS. Menurutnya, untuk pekerjaan hotmix di BS ini seakan sudah dikondisikan. Kelompok tertentu mendapat pekerjaan di dalam kota sementara kelompok lainnya ditempatkan di daerah pinggiran. Hasilnya proyek hotmix di pinggiran banyak dikeluhkan masyarakat.

“Banyak masyarakat yang bertanya kepada saya tentang ini. Pertanyaan profesor 10 tahun saya bisa jawab, tapi  soal ini (hotmix) jujur saya tidak bisa menjawabnya,” ujar Susman di hadapan langsung bupati dan wakil bupati yang ikut hadir rapat paripurna.

Menanggapi rekomendasi dari DPRD BS, Bupati BS, H. Dirwan Mahmud memberikan apresiasi. Rekomendasi tersebut menurutnya masukan bagi pemerintah agar bisa lebih baik ke depannya. “Menjadi catatan saya, dan nanti segera akan ditindaklanjuti oleh OPD untuk dievaluasi, dan diperbaiki,” tandasnya. (key)

Baca Juga ...

Plt Bupati Mendesak PT SBS Lunasi Utang TBS

KOTA MANNA – Penyegelan gerbang PT Sinar Bengkulu Selatan (BS) oleh massa supplier, Rabu (15/8) ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.