Home / METROPOLIS / Pemkot Tak Punya Alas Hak Tanah

Pemkot Tak Punya Alas Hak Tanah

RUMAH PNS: Perumahan yang rencananya diperuntukkan bagi 1.000 PNS yang saat ini tengah diterpa polemik.

BENGKULU– Klaim kepemilikan tanah yang saat ini sedang dibangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, di Jalan Korpri Kelurahan Bentiring sebagai aset daerah agaknya sulit dibuktikan. Pasalnya Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu tidak memiliki dokumen alas hak apapun terkait lahan seluas 62 hektare tersebut.

Baik itu bukti kuitansi jual beli dari masyarakat ke pemerintah, surat hibah atau bukti lainnya. Hal ini diakusi oleh Kabid Aset BPKAD Kota Bengkulu, Hoirul Mua’asy pada RB (15/5) kemarin. “Sekarang kita tidak memiliki bukti apapun terhadap tanah yang katanya milik Pemkot itu,” terangnya.

Dia menjelaskan, BPKAD sendiri menunggu janji dari DPRD Kota Bengkulu yang ingin menghadirkan tim 9 yang disebut memproses ganti rugi tanah itu, dari warga untuk Pemkot Bengkulu. Namun hingga saat ini, DPRD belum juga memberitahukan atau mengajak secara bersama rapat dengan tim 9 tersebut. Apalagi saat ini kebanyakan anggota tim 9 itu orangnya masih ada.

Sehingga sebagai wakil rakyat DPRD bisa memanggil mereka, untuk kepentingan rakyat. “Kalau kami sendiri yang melakukan penyelidikan aset ini mungkin agak terkendala. Tapi kalau dibentuk tim bersama dengan DPRD itu bisa mempermudah penyelusurannya,” ujarnya.

Jika tim 9 sudah dipanggil maka hal ini akan jelas. Dimana wilayah tanah yang mereka bebaskan saat itu. Luasannya berapa, titik koordinatnya di mana dan lahan itu berbatasan dengan siapa. Kemudian bukti dokumen jual beli dengan masyarakat yang dulunya memiliki lahan itu juga akan menjadi bukti otentik bagi Pemkot.

“Kalau kita punya kuitansi kan tampak, tanah itu berbatasan dengan siapa,” terangnya. Dia menjelaskan, sudah lama mereka menunggu upaya DPRD untuk memanggil tim 9 itu. Janjinya ketika memanggil tim 9, DPKAD juga akan dipanggil untuk ikut dalam pertemuan itu.

“Kunci untuk menerangkan kasus ini ada pada tim 9. Kita berharap secepatnya bisa bertemu dengan tim 9. Nah kalau itu memang milik pemkot tinggal nanti bagaimana hitung-hitungannya dengan pengembang untuk mengganti uang Pemkot yang pernah terpakai untuk membebaskan lahan itu,” ujarnya.

Berubah Nama

Sementara itu program pembangunan perumahan 1.000 rumah PNS, ternyata saat ini namanya sudah berubah menjadi program rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Saat ini pembangunan rumah terus berlanjut kendati sempat berpolemik, karena ada temuan dimana warga umum bisa menempati rumah yang awalnya diperuntukkan bagi PNS itu.

Direktur PT Tiga Putra Mandiri Priyono mengatakan pembangunan terus berlanjut. Dia juga memantau isu yang tengah dihembuskan atas 8 hektare lahan yang saat ini telah memiliki alas hak guna bangunan (HGB) itu. “Pembangunan masih terus berlanjut. Tidak terganggu dengan isu yang tengah dihembuskan. Yang jelasnya kami sudah memiliki semua bukti kepemilikan lahan dari mana kami mendapatkannya. Serta izin lain untuk keperluan pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah ini,” katanya.

Dia mengatakan di atas tanah 8 hektare itu akan dibangun 420 unit rumah dari 470 unit yang direncanakan sebelumnya. “Ya karena ada pelebaran jalan kemudian pelebaran drainase jadi saat ini yang dibangun 420 unit. Peminatnya banyak,” tutupnya.(del)

Baca Juga ...

Datangi Pemprov, IPSM Laporkan PT Agro Muko

BENGKULU – Ikatan Petani Sawit Mandiri (IPSM) Provinsi Bengkulu kemarin (24/5) menghadiri rapat di Pemprov ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *