Home / KEPAHIANG / Tak Kuorum, Paripurna Tanpa Ada Keputusan

Tak Kuorum, Paripurna Tanpa Ada Keputusan

SEPI: Kursi dewan di DPRD Kepahiang terlihat banyak kosong dalam rapat paripurna Selasa (15/5).

KEPAHIANG – Pengesahan 9 raperda yang dibahas Pansus 1 dan 2 DPRD Kepahiang kembali tertunda. Dalam rapat paripurna kemarin (15/5), dewan tak bisa membuat keputusan karena anggota dewan yang hadir tidak kuorum.

Padahal agenda rapat tersebut cukup penting. Pantauan RB, dari 25 anggota DPRD Kepahiang, hanya 11 dewan yang hadir. Dari jumlah tersebut hanya anggota Fraksi Gerindra yang menyatakan izin karena ada acara partai di Bengkulu. Sisanya tanpa didasari keterangan yang jelas. Meski tidak kuorum, namun paripurna tetap bisa dilanjutkan karena jika mengacu tatib DPRD Kepahiang seperti yang disampaikan anggota DPRD Kepahiang, Edwar Samsi, S.IP, MM, bahwa rapat bisa dilanjutkan dengan hanya dibacakan laporan Pansus 1 dan Pansus 2, serta membacakan pandangan fraksi-fraksi.

Hanya saja, dalam rapat paripurna tersebut tidak bisa mengambil keputusan terhadap 9 raperda yang digodok. Nantinya dalam pengambilan keputusan akan dirapatkan kembali dari unsur pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi-fraksi.

“Dengan demikian, paripurna ini bisa dilanjutkan, namun tidak bisa menarik kesimpulan,” kata Edwar Samsi saat interupsi sebelum Ketua DPRD Kepahiang, H. Badarudin, A.Md bermaksud menunda kembali paripurna tersebut.

Dalam pandangan akhir fraksi-fraksi, pandangan Fraksi PKP Indonesia yang dibacakan, Hj. Ice Rakizah Syafrie menolak pengesahan Raperda RTRW, Rippar Ka, dan RPJMD dengan alasan dokumen yang diminta belum dilengkapi eksekutif. Sementara Fraksi Golkar hanya menyetujui 1 raperda saja yakni Raperda Tentang Perizinan Tertentu, sementara 8 raperda lainnya belum dapat ditetapkan kesimpulan karena draf akhir belum disampaikan.

Dalam rapat paripurna yang dilaksanakan tersebut, meskipun pandangan akhir fraksi sudah disampaikan setiap fraksi, namun belum ditarik kesimpulan karena akan dirapatkan oleh pimpinan DPRD dengan pimpinan masing-masing fraksi. “Yang izin dari Fraksi Gerindra, kalau yang lain sampai hari ini (kemarin, red) belum ada pemberitahuan ke kita kenapa tidak hadir. Kita juga tidak bisa memaksakan mereka harus hadir. Untuk pengesahan akan kita bawa dulu ke unsur pimpinan dan fraksi-fraksi,” jelas Badarudin.

Akui Juga Salah

Menanggapi belum disahkannya 9 raperda yang dibahas DPRD Kepahiang ditanggapi Bupati Kepahiang, Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid, MM. Diakuinya, pihaknya juga tidak bisa serta merta menyalahkan dewan lambat mengesahkan raperda tersebut, padahal 9 raperda penting untuk pembangunan Kabupaten Kepahiang.

Diakuinya, Pemkab dalam hal ini juga salah karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang juga lamban. Misalnya, saat dimintai untuk menyerahkan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga lambat menyampaikan. Masa kerja pansus berakhir pada 30 April 2018, sementara OPD menyampaikannya pada 2 Mei 2018. “Kelemahan tidak hanya di dewan, kita pun ada kelemahan, masa pansus kan 30 April, melengkapi 2 Mei. Saya mengajak teman-teman OPD segera  melanjutkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata Dayat ditemui usai rapat Paripurna, kemarin.

Ke depan dia meminta agar seluruh OPD untuk bergegas, sehingga nantinya dalam waktu singkat ini pengesahan dapat dilakukan. Menurutnya, jika memutar ke belakang kembali, ada beberapa persoalan teknis terjadinya keterlambatan tersebut. (zie)

Baca Juga ...

Di Kepahiang, Legislatif vs Eksekutif Tak Sejalan?

KEPAHIANG – Adanya aksi saling tolak Raperda yang digodok antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *