Minggu , 21 Oktober 2018
Home / BERITA UTAMA / Dirwan dan Istri Tersangka – “Kado” Ultah dari KPK Skandal Fee Proyek Rp 750 Juta – Mendagri Tunjuk Plt Bupati

Dirwan dan Istri Tersangka – “Kado” Ultah dari KPK Skandal Fee Proyek Rp 750 Juta – Mendagri Tunjuk Plt Bupati

DIAMANKAN: Bupati Bengkulu Selatan (BS) H. Dirwan Mahmud bersama istri mudanya Heni Dirwan, pejabat Dinkes BS Nursilawati, dan kontraktor Juhari Sunil tiba di gedung KPK, kemarin.

BENGKULU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sekitar pukul 20.20 WIB tadi malam resmi menetapkan Bupati Bengkulu Selatan (BS) H. Dirwan Mahmud dan istri mudanya Heni Dirwan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten BS tahun anggaran 2018 dengan nilai total Rp 750 juta. Penetapan tersangka ini menjadi “kado” bagi Dirwan yang berulang tahun hari ini ke 59 tahun.

Ketua Partai Perindo Provinsi Bengkulu tersebut “rayakan” ulang tahunnya di rutan KPK. Ikut juga dalam penetapan tersangka ini, keponakan dari Dirwan yang merupakan pejabat di Dinas Kesehatan Kabupatan BS yakni Nursilawati, dan Juhari Sunil alias Jukak diduga selaku kontraktor.

Penetapan tersangka ini dilakukan setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap keempatnya di kediaman pribadi Dirwan Mahmud, di jalan Gerak Alam Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna pada Selasa (15/5) lalu.

Wakil Ketua KPK RI, Basaria Panjaitan dalam konferensi persnya di gedung KPK tadi malam mengungkapkan, dari OTT yang dilakukan tersebut pihaknya mengamankan uang dengan Rp 100 juta. Dari jumlah tersebut diketahui Rp 15 juta dalam bentuk bukti transfer yang masuk ke rekening Heni Dirwan pada 12 Mei lalu, kemudian Rp 75 juta yang langsung didapat saat transaksi suap, dan Rp 10 juta yang tersimpan di kediaman Dirwan Mahmud. Komitmen fee sebesar Rp 112,5 juta.

“Uang tersebut diduga adalah bagian dari fee 15 persen atas 5 proyek pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan di kabupaten BS tahun anggaran 2018 dengan nilai total Rp 750 juta, melalui sistem penunjukkan langsung (PL),” ungkap Basaria.

Diungkapkan Basaria, pihaknya saat ini mengaku sangat prihatin dengan apa yang terjadi di Provinsi Bengkulu, karena sudah dua kali kepala daerahnya terjaring OTT. Sebelumnya pada Juni tahun 2017 lalu, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti juga terjaring OTT bersama istrinya atas kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur jalan.

“Kami sangat prihatin yang mendalam, karena ini (OTT, red) terjadi lagi di Bengkulu. Padahal KPK telah melakukan pendampingan intensif di pemerintahan 10 kabupaten/kota di Bengkulu, termasuk pemerintah daerah provinsi Bengkulu, terkait tata kelola pemerintahaan dan pengadaan proyek barang dan jasa serta infrastruktur. Namun masih ada juga kepala daerah yang melanggarnya,” terang Basaria.

Untuk itu, KPK RI akan segera membentuk 1 tim khusus untuk melakukan pendampingan secara khusus dan intensif di seluruh pemerintahan daerah di Provinsi Bengkulu. “Satu tim khusus akan kita bentuk guna melakukan pendampingan intensif di Bengkulu. Hal ini kita lakukan agar tidak ada lagi kepala daerah atau petinggi daerah yang kembali terjaring oleh KPK,” ujarnya.

Mendagri Terbitkan SK Plt Bupati

Sementara itu, Menteri Dalam Mendagri Tjahjo Kumolo kemarin (16/5) sudah memberikan sikap. Disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri M.Arief Edie bahwa Mendagri akan segera mengeluarkan surat keputusan (SK) untuk pengangkatan Pelaksana tugas (Plt) Bupati BS.

“Menteri mengatakan akan segera menyiapkan pelaksana tugas (plt) Bupati Bengkulu Selatan agar roda pemerintahan di Bengkulu Selatan tetap berjalan efektif. Tapi kita (Kemendagri) masih menunggu pernyataan resmi dari pihak KPK. Setelah ada, baru kita siapkan untuk menunjuk plt-nya,” kata Arief.

Dikatakan Arief, Wakil Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi yang nantinya akan menjabat Plt. “Karena bupati terjaring OTT KPK, maka wakil bupatinya akan kita keluarkan SK untuk menjadi Plt,” ujarnya.

Terkait dengan OTT ini, sambung Arief pelayanan publik dan pemerintahan tak boleh terganggu. “Wabup akan menjadi Plt hingga keputusan hukum tetap terhadap bupati. Kita harap pelayanan publik di pemerintahan tidak boleh terhenti. Penonaktifan nanti kita tunggu proses hukumnya,” tegas Arief.

Sementara itu, Plt Gubernur Bengkulu Dr. Drh. H. Rohidin Mersyah, M.MA hingga kemarin belum mau banyak berkomentar terkait masalah OTT ini. “Saya belum bisa komentar apa-apa. Kita lihat saja dulu bagaimana perkmbangan selanjutnya sampai ada pernyataan resmi dari KPK. Kita hargai kerja KPK dan saya minta ASN tetap tenang dan tetap bekerja seperti biasa sehingga aktivitas pemerinthan di BS tetap berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Begitu juga dengan Asisten I setda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri, SH. “Kita menunggu petunjuk dari Kemendagri dulu dan menunggu penetapan resmi dari pihak berwajib,” ujarnya.(sly/tew)

Baca Juga ...

Jika Tidak Sesuai Prosedur Bisa Jadi Pidana, Soal Peralihan Tanah Hotel Samudera Dwinka

BENGKULU – Penyelidikan terhadap Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas pembelian lahan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.