Selasa , 21 Agustus 2018
Home / METROPOLIS / Kota Kekurangan 602 Guru PNS

Kota Kekurangan 602 Guru PNS

Ilustrasi : Kekurangan guru PNS 

BENGKULU – Saat ini jumlah guru PNS untuk 112 SD di Kota Bengkulu hanya berjumlah 1.036 orang, dan guru SMP berstatus PNS sebanyak 971 orang yang tersebar di 52 unit SMP. Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bengkulu, H. Zainal Azmi, M.TPd mengatakan, jumlah tersebut sangat kurang.

Bahkan jika dihitung berdasarkan analisa kebutuhan guru, untuk guru SD masih butuh 310 guru PNS. Sedangkan untuk guru SMP masih butuh 292 orang guru PNS. Jika dikalkulasikan Pemerintah Kota Bengkulu (Pemkot) Bengkulu masih membutuhkan 602 orang PNS guru tambahan. Angka ini tidak mungkin bisa dipenuhi dengan sekali pengangkatan CPNS daerah.

“Secara nasional termasuk Bengkulu, kekurangan guru mencapai 30 persen. Kita kekurangannya ya sama dengan jumlah sebanyak itu,” kata Zainal Azmi. Dia menjelaskan, setiap rapat koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, dia selalu menyampaikan supaya Kemendikbud bisa segera memenuhi kebutuhan guru di Kota Bengkulu.

Sebab dampak jelas dari kekurangan guru itu, adalah mutu pendidikan di sekolah. Namun saat ini belum terlihat ada solusi untuk penambahan kekurangan guru di Bengkulu, ataupun nasional.

“Kemendikbud ini seharusnya bisa merekrut PNS guru seperti Kemenkumham yang merekrut puluh ribuan PNS baru-baru ini. Kalau dilakukan seperti itu, maka tidak ada lagi kekurangan guru PNS,” jelasnya.

Kekurangan guru PNS ini diakibatkan guru yang diangkat pada zaman Presiden Soeharto dalam program Impres lalu, pensiun secara serentak. Ini menimbulkan kepincangan jumlah guru secara nasional. “Kita menutupi kekurangan guru ini dengan membuka peluang sekolah mengangkat guru honorer,” ujarnya.

Namun, pengangkatan guru honorer ini menimbulkan masalah kesejahteraan bagi guru itu. Sebab, mereka digaji dengan tidak layak. Menurut Zainal Azmi, gaji guru honorer sekolah menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Jumlahnya paling tinggi Rp 300- Rp 500 ribu per bulan. Dibayarkan per triwulan atau mengikuti mekanisme pencairan dana BOS. “Kita sangat prihatin dengan kondisi ini,” ujarnya.

Saat ini dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi, dampak kekurangan guru ini tidak lagi kentara terlihat. Sebab tidak ada lagi sekolah unggulan. Karena calon murid atau siswa sekolah sesuai dengan zona alamat tempat tinggalnya ke sekolah terdekat. Ditambah lagi dengan ujian nasional (unas) bukan lagi penentu kelulusan. Kelulusan siswa diambil alih sepenuhnya oleh sekolah.

“Sehingga tidak terlihat lagi perbedaan antar sekolah itu,” terangnya. Namun melalui sistem zonasi ini, sekolah lebih nyaman mengajak orang tua untuk memajukan pendidikan. Sebab sekolah lebih terasa milik masyarakat. “Membangun sekolah bisa dengan bergotong royong antara

Baca Juga ...

Pendangkalan Alur Pulau Baai Belum Teratasi

BENGKULU – Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu sampai saat ini masih mengalami pendangkalan yang belum teratasi. ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.