Home / METROPOLIS / Izin PHL Turun, Warem Dibon

Izin PHL Turun, Warem Dibon

BENGKULU – Pemprov Bengkulu saat ini masih menunggu hasil verifikasi dan pendataan seluruh bangunan di sepanjang kawasan pariwisata Pantai Panjang sesuai surat tugas dari Pt Gubernur Bengkulu, Dr. Drh. H. Rohidin Mersyah, M.MA. Verifikasi ini dalam rangka mempersiapkan pengalihan hak pengelolaan (HPL) dari Pemkot ke Pemprov.

Setelah HPL resmi dipegang nantinya, seluruh bangunan di sepanjang Jalan Pariwisata Pantai Panjang, diwajibkan mengurus hak guna bangunan (HGB) seperti hotel, pusat perbelanjaan dan lainnya. Kecuali bangunan liar seperti warung remang-remang (warem) dan juga warung kecil di pinggir pantai yang tidak mempunyai sertifikat. Sebab, bangunan itu akan dirobohkan.

Hal ini dikatakan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri. “Setelah diverifikasi nanti baru kita urus HPL nya. Tujuan kita untuk memperjelas status bangunan yang ada di sana. Setelah ada HPL itu nanti bangunan-bangunan di sana harus mengurus HGB. Misalnya hotel Nala Sea Side, BenMall. Kalau warung remang-remang atau warung yang tidak punya sertifikat mungkin dibongkar, karena enggak boleh diberikan izin,” ujar Hamka.

Verifikasi yang dilakukan, kata Hamka untuk mengetahui berapa jumlah bangunan, mana tanah yang kosong, mana yang sudah disertifikat. “Selama ini kan banyak bangunan yang belum jelas. Begitu dikeluarkan SK dari Menteri Kehutanan nanti dan HPL nya kita (provinsi) pegang, kita tata dengan baik. Sedangkan untuk retribusi dan PAD itu tetap kota. Kita membantu penataannya saja,” jelas Hamka.

Kemudian terkait dengan usulan dari beberapa pengamat pariwisata agar di kawasan pantai panjang didirikan rumah-rumah adat dari 10 kabupaten/kota, menurut Hamka itu belum perlu. Sebab sudah ada Dekranasda. “Untuk pendirian rumah adat, saya rasa belum perlu karena di sana kan sudah ada dekranasda. Di dekranasda itu masing-masing daerah silahkan diisi,” kata Hamka.

Salah satu pedagang yang membuka warung di pantai panjang, Andes Irawan berharap warungnya tidak sampai dibongkar. Kalau pun harus dibongkar, ia berharap agar ada ganti rugi bangunan dari pemerintah agar ia bisa mencari lokasi lainnya alias pindah.

“Kami sudah bertahun-tahun jualan di sini. Kalau pantai ini mau ditata ya silakan tapi kalau bsa jangan sampailah membongkar semua warung-warung kecil di sini. Kami cuma cari makan di sini. Kalau dibongkar carikan kami pekerjaan yang lain atau ganti rugi,” tutur Andes.(tew)

Baca Juga ...

Revisi MoU PTM dan Mega Mall, Lambat

BENGKULU– Polemik tak kunjung tuntasnya merevisi Master of Understanding (MoU) antara pihak Pemerintah Kota (Pemkot) ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.