Rabu , 26 September 2018
Home / BERITA UTAMA / Pabrik Sawit Wajib Buka, Sepakat Harga Rp 1.200/Kg

Pabrik Sawit Wajib Buka, Sepakat Harga Rp 1.200/Kg

BERLANGSUNG ALOT: Rapat pembahasan masalah TBS sawit yang dipimpin langsung oleh Plt Gubernur Bengkulu Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, M.MA berlangsung alot. Namun pada akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan.

BENGKULU – Rapat menyikapi polemik anjloknya harga tanda buah segar (TBS) kelapa sawit digelar Pemprov Bengkulu bersama pihak perusahaan kelapa sawit, perwakilan petani dan bupati di Kantor Gubernur, kemarin. Meskipun sempat berlangsung alot, namun rapat yang dipimpin langsung Plt Gubernur Bengkulu D. drh. H. Rohidin Mersyah, M.MA ini membuahkan hasil.

Kesimpulannya, seluruh perusahaan yang hadir setuju bahwa harga TBS sawit Rp 1.200 perkilogram. Namun dengan catatan bahwa harga tersebut hanya untuk TBS, bukan harga untuk buah yang kualitasnya buruk. Misalnya buah yang masih mentah, buah yang busuk atau yang kadar FFA (asam) sudah di atas 5. Harga yang ditetapkan ini harus diikuti oleh seluruh pabrik minyak kelapa sawit (PMKS).

Dalam rapat itu Rohidin menegaskan bahwa mulai hari ini (12/7) semua PMKS tanpa terkecuali sudah harus beroperasi seperti biasa. Tidak ada yang tutup. Artinya sudah harus menerima atau membeli TBS sawit dari petani. Sebelumnya dua pabrik milik PT Sandabi Indah Lestari (SIL) dan PT Bio Nusantara Teknologi menolak pembelian sawit dari petani.

“Tidak ada alasan tidak buka! Semua pabrik mulai besok (hari ini) sudah harus beroperasi normal,” tegas Rohidin. (lihat grafis,red)

Rapat sempat alot saat Rohidin menanyakan alasan pihak perusahaan menolak atau menyetop pembelian TBS sawit dari petani. “Kenapa pabrik tidak mau membeli dengan harga Rp 1.200? Kenapa sampai ada yang tutup? Kalau alasannya karena libur panjang lebaran, provinsi tetangga juga lebaran kok,” kata Rohidin.

Kalau memang karena libur lebaran sehingga sawit pada tanki penuh, kata Rohidin, seharusnya pihak perusahaan bisa mengantisipasi dan bisa mengatasinya. Terjadinya penumpukan TBS sawit di PMKS ini menunjukkan kinerja perusahaan dan managemennya yang buruk.

“Tidak ada alasan untuk tidak mau membeli TBS sawit masyarakat. Yang bisa ditolerir itu hanya masalah kualitas buah saja. Kalau soal harga yang sudah ditetapkan, tidak ada alasan untuk tidak mematuhinya,” kata Rohidin.

Sebab menurut Rohidin harga Rp 1.200/kg untuk di Bengkulu itu adalah harga yang normal. “Di Bengkulu ini dalam kondisi normal sebenarnya harga TBS itu Rp 1.400 per kilogram. Di provinsi tetangga harga kondisi normalnya Rp 1.700. Kini di provinsi tetangga turun jadi Rp 1.500 artinya hanya turun Rp 200. Maka kalau kita juga turun 200 menjadi Rp 1.200 saya pikir itu masih normal,” jelas Rohidin.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Bengkulu, John Siregar membantah pernyataan Rohidin yang mengatakan bahwa terjadinya penumpukan TBS di PMKS karena managemen yang buruk. Menurut dia, kondisi seperti itu karena faktor kadar asam (FFA) pada buah yang tinggi di atas 5 persen sehingga perusahaan kesulitan untuk menjual kepada pembeli.

Faktor lainnya, versi John karena di Bengkulu ini belum ada pabrik CPO minyak goreng. Namun langsung dipotong oleh Rohidin. “Nggak, itu tidak bisa dijadikan alasan. Selama ini kan normal. Lebaran sebelumnya kan tidak ada masalah,” ujar Rohidin.

Bupati Kabupaten Bengkulu Utara, Ir.Mian yang hadir dalam rapat tersebut sependapat dengan Rohidin. Mengenai alasan pihak perusahaan menutup pabrik (PMKS) karena stok pada tanki kadar asamnya sudah tinggi, menurut Mian itu perlu dilakukan uji lab.

“Kadar asamnya kita belum tahu apakah memang tinggi atau hanya alasan saja. Karena belum dilakukan uji lab. Kemudian soal penetapan harga Rp 1.200 ini, perusahaan boleh menolak sawit warga yang kualitasnya buruk. Ini sebagai soft teraphy juga untuk petani yang menjual sawit kualitas jelek,” kata Mian.

Mian juga mengomentari beberapa pendapat dan saran dari para perwakilan petani yang meminta agar pemerintah memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang sering tidak mau hadir dalam rapat rutin bulanan untuk penetapan harga TBS. “Blacklist saja perusahaan yang tidak mau hadir rapat bulanan,” tegasnya.

Namun kendalanya, rata-rata perusahaan yang tidak pernah hadir rapat itu adalah perusahaan yang tidak tergabung dalam Gapki. Sebelum rapat ditutup, Rohidin mengatakan bahwa khusus perusahaan yang tidak mau hadir rapat, prmprov akan merekomendasikan kepada kabupaten untuk memberikan sanksi, bisa berupa pencabutan izin.

Pantauan RB, rapat tersebut dihadiri juga oleh Plt Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi, Kadis Perkebunan Provinsi Bengkulu Ricky Gunarwan, Direktur Reskrimsus Polda Bengkulu. Sedangkan bupati dari kabupaten lainnya tidak datang dan hanya diwakilkan oleh para asisten atau kadis pertanian.(tew)

LIMA POIN KESEPAKATAN RAPAT

  1. Semua pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) terhitung hari ini, Rabu (11/7) sudah harus beroperasi seperti biasa, tidak ada yang tutup.
  2. Mulai bulan ini dan seterusnya harus dilakukan rapat rutin bulanan untuk menetapkan harga TBS yang akan disosialisasikan se-Provininsi Bengkulu.
  3. Bulan ini harga TBS sawit disepakati Rp 1.200 perkilogram
  4. Penetapan harga berlaku sesuai dengan kualitas buah. Kalau buah mentah, busuk atau FFA (kadar asam) di atas 5, perusahaan barhak untuk menolak.
  5. Pihak perusahaan yang tidak pernah hadir setiap pertemuan/rapat, terutama yang tidak tergabung dalam GAPKI diberikan tindakan tegas dari pemerintah daerah.

Baca Juga ...

Seluruh Elemen di Bengkulu Bersinergi Ciptakan Pemilu 2019 Aman dan Kondusif

BENGKULU– Mengamankan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 mendatang, secara bertingkat, Aparat Penegak Hukum bersama ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.