Rabu , 26 September 2018
Home / BERITA UTAMA / Pemkot Sesalkan Pantai Panjang Diambil Alih

Pemkot Sesalkan Pantai Panjang Diambil Alih

TUNJUKKAN: Pembangunan Pantai Panjang 2018 terancam gagal akibat kewenangan kawasan tersebut diambil alih oleh provinsi.

BENGKULU – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu menyesalkan keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu yang mengambil alih Pantai Panjang dan Taman Remaja dari tangan Pemkot Bengkulu.

Seperti yang tertuang dalam  Keputusan Gubernur Bengkulu nomor A.249B1 tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor F. 250.1 tahun 2013 tentang Penunjukkan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Panjang dan Taman Remaja Kota Bengkulu Kepada Walikota Bengkulu. Surat tertanggal 3 Mei 2018 ini menandakan berakhirnya hak Pemkot Bengkulu mengelola lokasi wisata kebanggaan masyarakat Bengkulu tersebut.

Kepala Bapellitbang Kota Bengkulu Drs. Riduan, S.IP. M.Si mengatakan dengan keputusan itu, maka wilayah administratif Kota Bengkulu berkurang. Sebab secara tidak langsung Provinsi Bengkulu mengambil wilayah Pantai Panjang dan Taman Remaja tersebut. Padahal berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah provinsi tidak miliki wilayah administrasi. Sebab pemerintah provinsi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Yang memiliki wilayah otonom administrasi adalah pemerintah kota/kabupaten.

“Nah ini seperti keputusan cucuk cabut saja. Sudah dua kali terjadi seperti ini. Diambil alih, kemudian diserahkan lagi,” protes Riduan. Ia menjelaskan, seharusnya hak kelola wilayah Pantai Panjang ini tetap pada Kota Bengkulu. Sebab dulunya Pantai Panjang adalah wilayah Taman Wisata Alam (TWA). Kemudian diturunkan statusnya menjadi area peruntukkan lain (APL).

Dari pemerintah pusat meneruskan APL ini ke perwakilan yang ada di daerah, dalam hal ini adalah pemerintah provinsi. Karena pemerintah provinsi tidak memiliki wilayah administratif maka diserahkan ke pemerintah Kota Bengkulu, sebab Pantai Panjang berada di wilayah administrasi Kota Bengkulu. “Jadi jika diambil alih maka, wilayah administrasi Kota Bengkulu berkurang,” katanya.

Selain itu juga dengan pengambil alihan Pantai Panjang ini, Kota Bengkulu kehilangan PAD mencapai Rp 670 juta per tahunnya. PAD itu berasal dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, penyewaan tanah dan bangunan. Tentu saja ini merugikan Pemerintah Kota Bengkulu. “Ini jelas sangat merugikan Pemkot Bengkulu dalam hal ini,” katanya.

Selain itu juga, Pemkot Bengkulu sudah membuat master plant pembangunan Pantai Panjang tahun 2018. Master plant yang menghabiskan anggaran hingga Rp 180 juta untuk membuatnya itu, saat ini menjadi sia-sia saja. Pemkot Bengkulu sudah memiliki rencana strategis pengembangan pariwisata Pantai Panjang yang tertuang dalam master plant itu.

“Jadi kita sangat  menyesalkan keputusan pengambil alihan Pantai Panjang tersebut,” katanya. Harusnya, jika Pemerintah Provinsi Bengkulu menilai APBD Pemkot Bengkulu kurang untuk percepatan pembangunan Pantai Panjang, bukan dengan cara pengambil alihan kawasan itu. Sesuai dengan aturan Permendagri 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemprov bisa memberikan tugas perbantuan (TP) atau bantuan dana ke Pemerintah Kota Bengkulu.(del)

Baca Juga ...

APBD untuk Rakyat Tetap Dilanjutkan

BENGKULU – DPRD Kota Bengkulu menggelar sidang paripurna istimewa serah terima jabatan (sertijab) dari Penjabat ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.