Rabu , 26 September 2018
Home / BERITA UTAMA / Perusahaan Langgar Kesepakatan Bersama

Perusahaan Langgar Kesepakatan Bersama

ANTRIAN: Antrian panjang truk sawit di PT BSL di Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Ilir, Kamis (12/7)

BENGKULU – Meskipun penetapan harga tandan buah segar (TBS) sawit sudah disepakati bersama oleh pihak perusahaan dalam rapat yang dipimpin langsung Plt Gubernur Bengkulu Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, M.MA yakni Rp 1.200 perkilogram. Namun kenyataan di lapangan masih banyak perusahaan yang tidak menggubris hasil kesepakatan itu.

Ketua Ikatan Petani Sawit Mandiri (IPSM) Provinsi Bengkulu Edy Masyuri, S.Hut, M.Sc kemarin (12/7) mengatakan bahwa berdasarkan pantauannya di hari pertama pascapenetapan harga bersama Plt Gubernur, hanya satu perusahaan yang mengikuti ketetapan harga yakni pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) PT.Agricinal di Kabupaten Bengkulu Utara.

“Dari 29 perusahaan cuma ada satu perusahaan yang mentaati harga yang telah ditetapkan yaitu PT.Agricinal, dan itu kita hargai. Jadi saran kami kepada pemerintah jangan hanya sebatas retorika saja dalam membela petani. Harus ada bentuk teguran yang nyata di lapangan agar wibawa pemerintah tidak dilecehkan dan tidak timbul prasangka ‘ikatan emosional’ antara pemerintah dengan korporasi,” ujar Edy.

Edy menilai penetapan harga sawit kemarin hanya sebuah retorika saja. Menurut dia, hanya ada satu cara untuk menormalkan harga TBS yakni pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada pabrik yang membandel. Karena sudah jelas bahwa harga TBS itu ada aturannya yang tidak boleh di langgar. Apalagi menyangkut hajat hidup banyak orang.

“Tadi pagi (kemarin) perusahaan masih membeli harga TBS dengan harga murah. Seperti di PT.KAS tertera di papannya Rp 980 dan di PT.MIL Rp 1.000. di Kabupaten Mukomuko hampir semua perusahaan tidak patuh dengan harga yang telah disepakati,” kata Edy.

Menurut Edy penyebab utama anjloknya harga TBS karena para pemilik pabrik memanfaatkan momen libur panjang lebaran untuk mendapatkan CPO dengan harga murah dengan alasan stok TBS melimpah. Padahal, harga yang ditetapkan itu berasal dari data yang diberikan sendiri oleh pabrik baik harga penjualan dan biaya produksi sehingga di dapat indek “K” nya.

“Namun di lapangan mereka sendiri yang tidak patuh terhadap harga yang mereka tetapkan bersama. Pabrik sengaja kejar jam tayang operasi selama 24 jam agar ke depan akan banyak pabrik yang tutup dengan alasan tangki timbun mereka full dan FFA tinggi agar harga TBS semakin anjlok. Kemudian saat mereka buka lagi, mereka kejar jam tayang lagi dengan membeli TBS lebih murah lagi. Mereka operasi siang malam sampai tanki penuh. Lalu mereka tutup lagi. Ini akan berulang terus sebelum ada ketegasan dari pemerintah,” jelas Edy.

Sementara pemerintah, lanjut Edy terbius dengan retorika yang disuarakan oleh asosiasi perusahaan perkebunan yang menggunakan alasan libur panjang lebaran, kampanye hitam perdagangan CPO Eropa, rendemen kecil dan FFA tinggi dan lain sebagainya. “Pabrik selalu menyalahkan petani karena kualitas buah sawit jelek. Sementara rendemen itu sebenarnya sangat ditentukan oleh kondisi pabrik mulai dari operator, spesifikasi mesin dan teknologi yang digunakan,” tukasnya.

Terpisah, Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Ricky Gunarwan merespon langsung tuntutan dari IPSM yang meminta pemerintah lebih tegas terhadap perusahaan yang membandel. Ricky mengatakan bahwa pemprov akan merevisi pergub lama yang akan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 1 tahun 2018.

Sebab pergub yang lama yakni pergub nomor 7 tahun 2016 sudah tidak bisa dipakai lagi, terlebih untuk memberikan sanksi tegas kepada pihak korporasi yang membangkang. “Kita akan revisi pergub, menyesuaikan dengan permentan nomor 1 tahun 2018 agar kita bisa memberikan saksi kepada pihak perusahaan yang tidak mengikuti aturan,” kata Ricky.

Apakah juga ada rencana untuk membuat peraturan daerah? “Belum ada rencana untuk membuat perda. Saya rasa cukup dengan merevisi pergub itu saja. Sebenarnya di permentan nomor 1 tahun 2018 itu sanksinya sudah cukup tegas yakni kepada dinas dapat mengusulkan kepada Gubernur untuk dilakukan pencabutan izin usaha terhadap perusahaan,” demikian Ricky.

Masih Menunggu Persetujan “Bos”

Dua pabrik CPO di Kabupaten Bengkulu Selatan (BS), yaitu PT BSL di Kecamatan Kedurang Ilir dan PT SBS di Pino Raya belum mematuhi harga beli sawit Rp 1.200 perkilogram, sesuai kesepakatan bersama. Bila di PT BSL harga perkilogram berkisar Rp 950-Rp 1.040, sementara di PT SBS masih diharga Rp 1.090 perkilogram.

Saat dikonfirmasi prihal belum patuhnya pabrik terhadap harga kesepakatan, Humas PT BSL Idius mengakui hal itu. Sampai saat ini pabrik PT BSL membeli sawit dengan harga dibawah Rp 1.200 perkilogram, berkisar Rp 950-Rp 1.040 perkilogram. Pasalnya, manajemen PT BSL saat ini masih menunggu persetujuan pimpinan di pusat.

“Sudah kita sampaikan ke “bos” di Jakarta soal harga kesepakatan ini. Kalau memang bos setuju bayar Rp 1.200 perkilogram, tentu akan kita bayar. Untuk sekarang ini yah paling tinggi Rp 1.040 itula yang bisa kita bayarkan,” ujar Idius.

Terkait kabar pemotongan pembayaran sebesar 7 persen di PT BSL, Idius juga membenarkan adanya pemotongan tersebut. Hanya saja Idius mengklaim pemotongan itu hanya sebesar 6 persen, itupun diberlakukan untuk pembelian sawit yang sudah banyak busuk saat diterima oleh PT BSL. “Memang ada pemotongan, tapi paling besar itu 6 persen tidak lebih. Hanya diberlakukan untuk sawit yang sudah banyak busuk,” bebernya.

Sementara itu manajemen PT SBS belum berhasil dikonfirmasi. Namun informasi diperolah harga beli sawit di PT SBS masih diangka Rp 1.090 perkilogram. Begitu juga dengan kabar adanya tunggakan pembayaran oleh PT SBS hingga menyebabkan beberapa ram di Kecamatan Pino Raya tutup, belum ada jawaban dari manajemen PT SBS.

“Ram yang DO nya ke SBS sudah tutup semua, termasuk ram adik saya. Sawit yang sudah dipasoknya ke pabrik belum dibayar lunas oleh pabrik. Sehingga untuk membeli sawit dari petani, sudah tidak ada uangnya lagi,” kata Baharudin warga Bandung Ayu Kecamatan Pino Raya. (tew/key)

Baca Juga ...

Begini Persiapan Provinsi Bengkulu Sebagai Tuan Rumah Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional 2019

BENGKULU- Berbagai persiapan dilakukan Pemda Provinsi Bengkulu untuk mensukseskan  Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.