Selasa , 14 Agustus 2018
Home / BERITA UTAMA / Divonis Penjara 12 Tahun, Miskinkan Otak Korupsi!

Divonis Penjara 12 Tahun, Miskinkan Otak Korupsi!

PALING BERAT: Kuasa Direktur PT Gamely Alam Sakti Kharisma, Lie Eng Jun tertunduk lesu usai mendengarkan vonis yang dijatuhkan majelis hakim PN Tipikor Bengkulu, kemarin.

BENGKULU – Terdakwa utama kasus korupsi pembangunan jalan Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2016 Rp 17 miliar, Lie Eng Jun yang merupakan Kuasa Direktur PT Gamely Alam Sakti Kharisma (Gasak), selain mendapatkan hukuman penjara selama 12 tahun juga terancam dimiskinkan oleh negara.

Hal tersebut tampak dari putusan Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu kemarin (20/7). Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim yang diketuai Dr. Jonner Manik, SH, MH, didampingi Hakim Anggota I Gabriel Sialagan, SH, MH dan Hakim Anggota II Rahmad, SH, MH tersebut, Lie Eng Jun yang merupakan otak dari perkara tersebut juga dijatuhi denda sebesar Rp 500 juta subsidair 6 bulan penjara.

Selain itu juga Lie Eng Jun dijatuhkan pidana tambahan yakni diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 5,9 miliar, dikurangi uang yang sudah dikembalikan sebesar Rp 100 juta. Sisa yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp 5,83 miliar.

“Dan apabila terdakwa tidak mengembalikan uang pengganti tersebut, maka harta kekayaan milik terdakwa akan disita oleh negara. Apabila harta kekayaan terdakwa tersebut tidak mencukupi untuk menutupi kerugian negara tersebut, maka sebagai gantinya terdakwa akan menjalani hukuman pidana penjara selama 2 tahun,” terang Majelis Hakim.

Usai mendengarkan putusan tersebut, Lie Eng Jun tampak tertunduk lesu. Bahkan selama persidangan berlangsung, pria paruh baya tersebut tampak beberapa kali menyeka air matanya. Tampak bahwa ia merasa terpukul dengan putusan yang jatuhi majelis hakim tersebut.

Selain Lie Eng Jun, majelis hakim juga menjatuhkan vonis kepada beberapa terdakwa lainnya. Seperti Elvina Rofidah yang merupakan Direktur Utama PT Gasak dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun, denda Rp 200 juta subsider 2 bulan.

Selain itu, Elvina juga dijatuhi pidana tambahan yakni wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 145 juta dikurangi uang yang sudah dikembalikan ke negara sebesar Rp 100 juta. Sehingga sisa uang pengganti menjadi Rp 45 juta, dan harus dikembalikan dalam kurun waktu 1 bulan.

Kemudian mantan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Syamsul Bahri dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun, denda Rp 200 juta subsider 2 bulan, serta pidana tambahan yakni harus membayar uang pengganti sebesar Rp 50 juta, dikurangi uang yang sudah dikembalikan uang sebesar Rp 40 juta. Sehingga sisa uang yang harus dikembalikan yakni Rp 10 juta. Apabila terdakwa tidak mengembalikan dalam waktu 1 bulan maka dipidana selama 1 bulan.

Hal serupa juga dialami mantan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Bengkulu setelah Syamsul Bahri, yakni Syaifudin Firman. Yang divonis pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, denda Rp 300 juta subsider 3 bulan. Serta pidana tambahan harus membayar uang pengganti Rp 150 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka harta kekayaan terdakwa akan disita oleh Jaksa. Apabila tidak mencukupi maka dipidana selama 4 bulan.

Sementara dua terdakwa lainnya, yakni Muja Asman (Pengawas Utama Proyek) dan Tamimi Lani (Ketua Pokja Proyek) mendapatkan vonis yang lebih berat dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan sebelumnya.

Dalam sidang tuntutan sebelumnya, Muja Asman mendapatkan tuntutan penjara selama 4 tahun dan denda Rp 200 juta, subsidair 2 bulan penjara serta membayar uang pengganti Rp 68 juta subsidari 2 bulan penjara. Sementara dalam putusannya, Muja divonis pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan penjara. Selain itu ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 93 juta, dipotong yang telah dikembalikan ke pihak kejaksaan sebesar Rp 23 juta. Sehingga sisa Rp 70 juta harus dikembalikan, apabila tidak bsa dikembalikan maka dipidana selama 1 bulan.

Selanjutnya Tamimi Lani, sebelumnya dituntut pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta serta membayar uang pengganti Rp 136 juta. Dalam putusan justru bertambah berat dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan. Pidana tambahan yakni membayar uang pengganti sebesar Rp 336 juta dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan ke pihak kejaksaan  sebesar Rp 200 juta. Maka terdakwa harus mengembalikan lagi sebesar Rp 136 juta. Apabila tidak dibayar maka harta kekayaan terdakwa akan disita negara. Dan apabila tidak mencukupi maka terdakwa akan dipenjara selama 2 bulan.

“Perbuatan masing-masing terdakwa sebagaimana seperti dalam dakwaan kesatu primair yaitu, Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, ditambah dengan Pasal 20 tahun 2001  Junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana,” jelas Hakim Jonner sesaat sebelum menutup persidangan.

Masih Pikir-pikir

Usai persidangan, Zainul Idwan selaku Penasihat Hukum Terdakwa Lie Eng Jun ketika dikonfirmasi mengungkapkan, pihaknya sangat keberatan atas putusan yang dijatuhkan PN Bengkulu kepada kliennya. Untuk itu atas putusan tersebut ia meminta waktu untuk pikir-pikir sembari menentukan sikap apakah akan melakukan banding atau menerima putusan tersebut.

“Yang jelas vonis yang diberikan pengadilan kepada klien kami terlalu berat dan terkesan sangat tidak manusiawi. Untuk itu kami akan berkonsultasi dulu dengan klien kami mengenai putusan ini, apakah kami akan menerima atau justru akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Kami masih memiliki waktu hingga 7 hari kedepan untuk berpikir,” ungkap Zainul. (sly)

Baca Juga ...

Kawasan Ekowisata Desa Waerebo Kini Dapat Mengakses Internet

WAEREBO – Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana bekerja sama dengan PT. Pasifik Satelit Nusantara melalui ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.