Selasa , 16 Oktober 2018
Home / BERITA UTAMA / Beli di Bawah Kesepakatan

Beli di Bawah Kesepakatan

MASIH ANTRE: Truk pengangkut TBS kelapa sawit milik petani hingga saat ini masih terlihat mengantre di PT.AIP Desa Tumbuan Seluma, kemarin (9/8).

BENGKULU  – Meski mulai ada kenaikan untuk beberapa pabrik, namun harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit masih ada di bawah hasil penetapan pemerintah bersama perusahaan Rp 1.071 perkilogram (Kg) atau toleransi 5 persen. Padahal sebelum lebaran Idul Fitri, harga TBS bisa mencapai Rp 1.300 Kg.

Seperti di pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) PT. Sapta, yang membeli TBS hanya dengan harga Rp 900 per kg.  Sedangkan PMKS PT. Karya Sawitindo Mandiri (KSM) dan PMKS PT. Daria Dharma Pratama (DDP), hanya membeli masing-masing Rp 1.010 per Kg. Lalu PMKS PT. MIL dan PMKS PT. AMK, keduanya hanya membeli Rp 1.000 per kg.

Kasi Perizinan Perkebunan Dinas Pertanian (Distan) Mukomuko Sudianto dikonfirmasi RB, membenarkan harga tersebut. Jika demikian, dipastikan harga ditingkat petani, masih dibawah Rp 1.000 per Kg.

“Sebenarnya sudah ada yang mulai naik. Seperti PMKS PT. BMK, itu naik Rp 30 per Kg dari sebelumnya hanya RP 1.030 per Kg. Termasuk juga sejumlah PMKS lainnya,” kata Sudianto.

Di Seluma, seperti di pabrik CPO milik PT. Agri Andalas (AA) di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan, harga TBS RP 980/kg. Sedangkan  di Pabrik CPO milik BUMN yaitu PTPN VII Unit Talo-Pering Baru harga TBS dipatok sebesar Rp 1000/kg.

‘’Jadi kalau kata Pemerintah harga tersebut harus dituruti oleh pihak pabrik, itu nol besar. Kalau tidak percaya silakan  cek langsung ke pabriknya,’’ terang Suparman, petani Sawit warga Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Seluma, kemarin (9/8).

Sementara itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu tidak mau lagi dengar ada PMKS yang membeli sawit dari petani dibawah harga yang telah disepakati. Bila masih ada perusahaan yang membandel, Dinas TPHP akan merekomendasikan pemerintah kabupaten yang bersangkutan melalui dinas pertanian kabupaten untuk menegur secara tertulis sampai 3 kali teguran. Bila masih juga tidak mengikuti ketentuan harga yang sudah disepakati bersama, maka dengan terpaksa izin PMKS milik perusahaan itu akan dicabut.

“Kita minta seluruh pemkab memantau ke setiap pabrik. Kalau masih ada yang tidak mengikuti harga yang telah disepakati, kita minta pemkab memberikan teguran tertulis, bukan teguran lisan lagi karena teguran lisan sudah sering kita sampaikan. Kalau sudah 3 kali teguran tertulis tapi tidak ada respon, kita buat surat ke gubernur untuk menyampaikan rekomendasi ke kabupaten agar dicabut izinnya,” tegas Ricky.

Sementara itu, pasca penetapan harga TBS, Rabu (8/8) Ricky belum mendapat laporan adanya pabrik yang masih membeli sawit di bawah Rp 1.071. Namun kalau pun masih ada yang membeli sawit dibawah harga yang telah ditetapkan itu, Ricky masih mentolerir karena surat hasil kesepakatan penetapan harga TBS baru dikirimkan kemarin.

“Hasil penetapan harga TBS kemarin baru saya tandatangani dan belum saya sampaikan ke masing-masing pabrik. Hari ini (kemarin) baru mau kita sampaikan. Sebenarnya penetapan harga TBS sawit itu sudah muali berlaku. Tapi harus segera kita sampaikan secara resminya dalam bentuk surat. Mungkin masih banyak yang belum tahu,” ujar Ricky.

Masih kata Ricki, pihaknya juga membuat surat ke masing-masing pemkab melalui dinas pertanian agar membuat surat teguran untuk perusahaan-perusahaan yang tidak hadir dalam rapat penetapan harga TBS. Tercatat dari total 30 perusahaan, ada 22 perusahaan yang tidak hadir.

“Rapat kemarin (Rabu) hanya dihadiri oleh 8 perwakilan dari perusahaan. Sisanya tidak datang dan tidak pula menyampaikan datanya. Terhadap yg tidak hadir ini kita suruh pemerintah kabupaten menegur secara tertulis. Ini tidak main-main. Pemerintah memang harus tegas. Kepada masyarakat petani yang sawitnya masih dihargai murah oleh pabrik, silakan hubungi call centre atau mengadu ke dinas pertanian di kabupaten. Nanti kita suruh turunkan tim ke sana memastikan,” kata Ricky.

Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Hj. Yuliswani, SE menambahkan, bahwa setiap PMKS wajib memasang papan yang mencantumkan harga beli TBS dari petani. “Nanti coba dicek, apakah harga yang tertulis di papan sesuai dengan harga yang sudah disepakati atau tidak. Kalau tidak bisa dilaporkan dan akan ditindaklanjuti oleh dinas terkait di masing-masing kabupaten,” jelas Yuliswani.

Dikatakan Yuliswani, untuk pemberian sanksi memang harus tegas. “Sanksinya memang harus dilaksanakan secara tegas. Karena mengenai harga ini kita sudah sepakjat. Bagaimana harga yang sudah ditetapkna ini benar-benar bisa diterima dan dirasakan oleh pekebun sehingga mereka bisa mengembangkan usaha mereka tersebut sehingga memberikan kesejahteraan bagi mereka,” ujar Yuliswani.

Permasalahan yang kerap timbul, tambah Yuliswani adalah harga pada petani yang menjual kepada pengepul cenderung lebih rendah, dibandingkan petani sawit yang telah bermitra dengan pabrik kelapa sawit. “Petani menjual kepada pengepul, lalu pengepul menjual kembali kepada perusahaan, panjangnya rantai penjualan ini ditenggarai membuat pengumpul menekan harga jual kepada petani,” terang Yuliswani.

Oleh karena itu, Yuliswani berharap semua pihak baik pengusaha perkebunan, asosiasi pengusaha kelapa sawit dan pemerintah sama-sama memberikan pencerahan kepada pengepul kepala sawit, agar tidak terlalu menekan harga ke pekebun atau petani.(tew/hue/)

Baca Juga ...

Heboh, Warga Pasar Bengkulu Temukan Mayat Dipinggir Pantai

BENGKULU– Selasa (16/10) pukul 04.00 WIB, warga di pesisir Pantai Pasar Bengkulu tepatnya di Jalan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.