Selasa , 16 Oktober 2018
Home / MUKOMUKO / Kejari MM Menangkan Gugatan HGU PT. BBS

Kejari MM Menangkan Gugatan HGU PT. BBS

MENANG: Kajari Mukomuko Agus Irawan Yustisianto, SH, MH didampingi para Kasi menyampaikan kemenangan melawan gugatan di PTUN Bengkulu, kemarin (8/8).

MUKOMUKO – Kejari Mukomuko memenangkan perkara gugatan yang diajukan warga Kabupaten Mukomuko Mahyudin Yakub. Mahyudin menuntut, dicabut izin usaha perkebunan (IUP) yang diterbitkan Pemkab Mukomuko.

Dan Hak Guna Usaha (HGU) PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Tetapi seluruh gugatannya ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu.

Dimenangkannya perkara tersebut dibenarkan oleh Kajari Mukomuko, Agus Irawan Yustisianto, SH, MH, dalam jumpa pers yang berlangsung di Aula Kejari Mukomuko, kemarin (8/8).

‘’Ini adalah kinerja dari Seksi Datun Kejari Mukomuko berhasil mendampingi Pemkab Mukomuko. Sehingga mampu memenangkan perkara gugatan yang diajukan salahsatu warga Mukomuko,” jelas Kajari.

Lanjut Kajari PTUN Bengkulu menyatakan bahwa penggugat tidak punya kepentingan di areal HGU PT BBS. Sehingga gugatan yang diajukan menjadi batal demi hukum. Yang bersangkutan tidak punya dasar untuk mengklaim lahan seluas 300 hektare di areal HGU tersebut. Karena tidak bisat menunjukkan bukti yang sah semisal sertifikat atas kepemilikan lahan tersebut.

Selain itu, penggugat dinilai tidak punya kompetensi untuk menggugat. Apalagi sampai menuntut pencabutan atas dokumen IUP dan HGU PT. BBS. ‘’Putusan hari ini legal standing terkait penggugat. Karena tak memenuhi kompetensinya. Tak punya kepentingan, sehingga gugatan batal demi hukum,” tegas Kajari.

Atas putusan itu Mahyudin Yakub sebagaimana dibenarkan Kasi Datun masih piker-pikir. Apakah hendak mengajukan banding atas putusan PTUN Bengkulu, atau menerima.

Sementara untuk perkara Pidum yang vonisnya enam bulan penjara, Mahyudin Yakub menyatakan, ajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bengkulu. “Kalau vonis perkara Pidum, yang bersangkutan ajukan banding, kendati vonis hanya enam bulan. Sedangkan yang PTUN, masih piker-pikir,” ujar Kajari dibenarkan Kasi Pidum.(hue)

Baca Juga ...

Tidak Diakomodir DPRD

MUKOMUKO – Pelayanan masyarakat di Kecamatan Selagan Raya dan Malin Deman belum maksimal. Pasalnya, di ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.