Selasa , 14 Agustus 2018
Home / METROPOLIS / Nikah Masal Terkendala Rp 800 Juta

Nikah Masal Terkendala Rp 800 Juta

BENGKULU – Rencana kerjasama antara Pemprov Bengkulu, pemerintah kabupaten/kota, Pegadilan Tinggi Agama (PTA), Pengadilan Agama (PA) dan Kanwil Kemenang untuk menggelar isbat nikah masal menemui kendala. Sebab antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemprov belum ada kesepakatan untuk menanggulangi biaya dari pelaksaan isbat nikah itu

Dalam isbat nikah masal ini semua biaya digratiskan karena ditanggung oleh masing-masing pihak yang melakukan kerjasama atau MoU. Untuk pemerintah daerah dibebankan untuk menanggung biaya setoran wajib ke kas negara yakni Rp 40 ribu perorang. Karena jumlah pasangan yang ingin dinikahkan sebanyak 20 ribu, maka biaya yang harus dianggarkan untuk pelaksanaan nikah massal ini sebesar Rp 800 juta.

Masalahnya, pemerintah kabupaten/kota dan pemprov masih saling lempar tanggung jawab untuk menganggarkan biaya sebesar itu. Pemkab minta pemprov menganggarkan, sedangkan pemprov merekomendasikan agar masing-masing pemkab yang menganggarkan di APBD kabupaten/kota.

“Pihak pemkab bilang kalau bisa pakai APBD provinsi. Sedangkan provinsi inginnya kalau bisa pakai APBD di masing-masing kabupaten/kota,” ujar Karo Pemerintahan dan Kesra Pemprov Bengkulu, Rehal Ikmal, SH saat diwawancarai RB di ruangan kerjanya kemarin (9/8).

Dikatakan Rehal, sebenarnya masing-masing pemkab bisa menganggarkan untuk biaya setoran wajib ke kas negara di APBD perubahan. Masing-masing kabupaten ditargetkan menikahkan 2.000 pasangan. Bila dikali Rp 40 ribu totalnya hanya Rp 80 juta. APBD perubahan di kabupaten kan sudah mulai pembahasan. Tapi kalau belum bisa dimasukkan, mungkin realisasi isbat nikah masal ini tahun depan,” kata Rehal.

Lagi pula, kata Rehal isbat nikah masal ini harus ada MoU terlebih dahulu. Sebab walaupun isbat nikah masal ini adalah ide dari Jaringan Pengawal Kegiatan Pembangunan (JPKP), namun semua pihak terkait harus mengikat kerjasama melalui MoU.

“Plt Gubernur sudah mengundang unsur PTA, PA, Kanwil Kemenang sampai ke jajarannya KUA dan instansi pemerintahan terkait. Plt Gubernur merancang kegiatan melalui MoU. Tapi setelah kita tawarkan program ini masih ada perbedaan pendapat. Pertama terakit draft MoU. Ada yang berpendapat tidak perlu MoU. Kemudian masalah pembiayaan yang mesti dianggarkan oleh pemerintah,” jelas Rehal.

Sebenarnya, lanjut Rehal sudah ada pembagian tugas. Untuk pemerintah daerah menganggarkan setoran wajib ke kas negara Rp 40 ribu perpasangan. Inilah yang masih dibahas siapa yang menanggulanginya apakah pemprov atau pemkab. Sedangkan Kanwil Kemenang menyiapkan blanko, tenaga dan lainnya sesuai dengan kewenangannya. Kemudian PA menyiapkan hakim dan panitera.(tew)

Baca Juga ...

Pagi Ini, Pelantikan Ketua DPRD Kota

BENGKULU – Bila tidak ada kendala, pagi ini (13/8), Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu, ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.