Selasa , 16 Oktober 2018
Home / METROPOLIS / Stop Perkawinan Usia Anak di Bengkulu

Stop Perkawinan Usia Anak di Bengkulu

BENGKULU– Angka perkawinan usia anak di Bengkulu sangat memprihatinkan. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, BENGKULU- Angka perkawinan usia anak di Bengkulu sangat memprihatinkan. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, dalam Susenas 2017 merilis data perkawinan anak di Provinsi Bengkulu ditemukan 16,17% perempuan menikah di bawah usia 16 tahun. Dan 23,04% yang menikah diusia 17-18 tahun. Perempuan dengan usia perkawinan dibawah 16 tahun dan usia 17-18 tahun mengalami peningkatan kurun waktu 2015-2017. Ini disampaikan Koalisi Stop Perkawinan Anak Bengkulu, dalam rangka perayaan Hari Remaja Internasional, Minggu (12/8). Koalisi Stop Perkawinan Anak Bengkulu meliputi Cahaya Perempuan WCC, Koalisi Perempuan Indonesia, PKBI dan Yayasan PUPA.

Berdasarkan sebaran wilayah, Cahaya Perempuan WCC Bengkulu mencatat, tahun 2017, angka perkawinan usia anak tertinggi berada di Kabupaten Seluma. Pada range usia 16-18 tahun tercatat 40 orang anak. Menyusul Kabupaten Rejang Lebong 30 anak dan Kota Bengkulu 23 anak. Faktor tertinggi penyebab perkawinan usia anak 145 kasus, diikuti faktor sosial budaya 63 kasus, dan kehamilan yang tidak diinginkan 5 kasus.

“Perkawinan usia anak memberikan dampak yang besar. Tidak hanya persoalan kesehatan yang dapat meningkatkan risiko angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), namun juga memicu persoalan sosial dan ekonomi perempuan. Selain itu muncul juga permasalahan lain akibat perkawinan usia anak yaitu meningkatnya angka KDRT, hak pendidikan anak, angka perceraian, serta stigma yang harus ditanggung oleh anak,” ungkap Direktur Yayasan PUPA, Susi Handayani dalam rilisnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut Koalisi Stop Perkawinan Anak di Bengkulu meminta (1) Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu untuk mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, (2) Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu bersama dinas-dinas terkait membuat langkah strategis untuk memberikan pendidikan Hak-Hak Kesehatan Reproduksi dan seksual kepada anak dan remaja sejak dini. Serta (3) Organisasi Masyarakat ikut mengawal implementasi Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, (4) Media ikut serta memberikan Informasi kepada masyarakat tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Serta (5) orang tua dan seluruh masyarakat Bengkulu ikut serta mengkampanyekan stop perkawinan anak serta pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual dalam keluarga. Dan (6) Dengan disahkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 diharapkan sebagai bentuk desakan pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Karena sesungguhnya pemaksaan perkawinan (terutama pada anak) merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. (adn/rls).

Baca Juga ...

Duta GenRe Ciptakan Tokoh Representatif Gegen dan Rere

Menyebarkan Virus Generasi Berencana Lewat Komik Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengedukasi masyarakat. Edukasi ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.