Rabu , 26 September 2018
Home / BERITA UTAMA / Tanah Rp 175 Juta Dibeli Rp 3,52 Miliar, Kasus Korupsi Libatkan Mantan Bupati

Tanah Rp 175 Juta Dibeli Rp 3,52 Miliar, Kasus Korupsi Libatkan Mantan Bupati

DIDAKWA: Mantan Bupati Kepahiang, Bando Amin C Kader menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Bengkulu, Kamis (16/8). (foto : ade/rb).

BENGKULU –  Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membacakan dakwaan terhadap mantan Bupati Kepahiang, Bando Amin C Kader sebagai terdakwa korupsi Rp 3,6 miliar pengadaan tanah untuk lahan Tourism Information Centre, Kamis (16/8). Bando dalam kapasitasnya sebagai bupati dianggap telah melakukan atau turut serta melakukan pembelian lahan milik Sapuan yang merupakan ajudannya sendiri.

Sapuan sebagai pemilik lahan mengajukan surat tertulis kepada Bando Amin selaku bupati untuk dibeli oleh Pemda Kepahiang. Kemudian surat itu diteruskan ke Samsul Yahelmi yang merupakan Kabag Umum. Dalam dakwaan itu juga, ketiganya diduga melakukan perbuatan secara bersama-sama yang menyebabkan kerugian negara dan juga menguntungkan dan memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Dalam pembacaan dakwan, JPU menyebutkan kalau sekitar bulan Mei sampai bulan Juli tahun 2015 dilakukan pembelian lahan TIC seluas 10.020 meter persegi untuk kepentingan umum, tanpa izin pemanfaatan ruang yang diberikan pejabat berwenang kepada Sapuan pemilik tanah. Pengadaan tanah ini juga tanpa menggunakan hasil penilaian jasa penilai, dalam hal ini perbuatan terdakwa telah melanggaran pasal 60 ayat 2 Perda nomor 8 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kepahiang. Serta Pasal 53 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 6 tahun 2018. Akibat pengadaan tanpa hasil penilaian jasa penilai ini, para terdakwa menyepakati sendiri  harga pembebasan lahan tersebut. Selain itu ternyata tanah yang dibeli itu merupakan daerah aliran sungai (DAS) Sungai Musi Banyu Asin.

Untuk membuat seolah-olah tanah itu sudah dilakukan penilaian, Syamsul Yahelmi kemudian memerintahkan Agus Supriyanto selaku pejabat pelaksa teknis kegiatan (PPTK) untuk membuat surat Keputusan Bupati nomor 590-378 tahun 2015 tentang Penetapan Harga Tanah untuk lokasi tanah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tanah Perluasan SMKN 2 Kepahiang, dan lahan TIC dan Pos Jaga Polisi Kegutanan Kepahiang 31 Mei. Kemudian memasukkan surat ke KJPP Aksa, Nelson an Rekan Penilai Publik dan Konsultan 7 Mei 2015 nomor 1293/ANR-B/Pemkab-Kep/XI/2015 sebagai pertimbangan dalam surat keputusan tersebut.

Sehingga dengan memasukkan pertimbangan laporan KJPP tersebut seolah-olah tanah milik Sapuan ni suah ilakukan proses penaksiran harga yang layak oleh kantor jasa penilaian publik itu. Tanah sapuan tersebut kemudian dilakukan pembayaran senilai Rp 3.522.600.000 sedangkan setelah dilakukan pengecekkan terhadap tanah itu oleh tim independent bahwa tanah yang berada di dusun Kepahiah milik Sapuan itu tidak bisa dibangun kantor.

Berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Bengkulu, menghitung bahwa harga pembelian lahan dan rumah tersebut Rp 175.000.000, biaya pengurusan lahan Rp 1.301.840 sehingga jumlah biaya perolehan sebesar Rp 176.301.840. Sehingga kerugian negara adalah Rp 3.522.600.000 dikurangi Rp 176.301.840 menjadi Rp 3.346.298.160. Dalam proses penyidikan tersangka Sapuan mengembalikan seluruh kerugian negara itu pada penyidik dalam  beberapa tahapan. “Perbuatan terdakwa telah melakukan tindakan melawan hukum,” kata JPU Elik Sander Siagian, SH.

Mantan Bupati Kepahiang Bando Amin C Kader dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b ayat 2 ayat 3 undang-undang RI nomor 31 tahun 1992 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsider pasal 22 jo pasal 5 angka 4 undang-undang 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi. Dakwaan terhadap Bando Amin ini sama dengan dakwaan jaksa terhadap terakwa Samsul Yahelmi.

Sementara itu Bando Amin menyatakan keberatan atas dakwaan jaksa tersebut, kemudian melakukan eksepsi terhadap dakwaan itu. Begitu juga dengan tiga terdakwa lainnya.  Sedangkan tedakwa Sapuan juga didakwa melanggar asal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b ayat 2 ayat 3 undang-undang RI nomor 31 tahun 1992 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan undang-unang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidair pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 huruf b ayat 2  dan ayat 3 undang-unang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantas sebagaimana diubah undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembacaan dakwaan untuk ketiga terdakwa ini dibacakan secara bergantian oleh JPU.

Sementara itu usai sidang Elik Sander Siagian mengatakan, hak mereka untuk melakukan eksepsi, JPU tidak masalah. Yang pasti dalam perkara ini apa yang telah tercantum di 143 KUHAP sudah lengkap. “Kami pada intinya dikasih kesempatan dua minggu kami akan pertahankan dakwaan ini,” katanya.

Peran Bando Amin ini selaku Bupati di Kepahiang, dengan kedudukannya selaku Bupati menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan objek pengadaan tanah untuk TIC yang menyebabkan kerugian negara mencapai RP 3 miliar lebih. Lahan yang sudah dibeli ini tidak bisa digunakan. “Nanti dilihat di pembuktian persidangan, nanti diungkapkan dalam pembuktian ada sebanyak 54 saksi, dan saksi ahli ada 4 yang akan kami hadirkan di persidangan,” tutupnya.(del)

Baca Juga ...

Kasasi Ridwan Mukti Ditolak Mahkamah Agung, Rohidin Segera Dilantik Gubernur

BENGKULU– Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA akan dilantik segera ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.