Rabu , 26 September 2018
Home / BERITA UTAMA / Polemik UP Sudah ke Polda, Pencairan Terganjal di Kepala BPKD

Polemik UP Sudah ke Polda, Pencairan Terganjal di Kepala BPKD

BENGKULU  – Polemik belum dibayarkannya upah pungut (UP) pajak kepada Tim Pungut makin memanas. Petugas Pemungut Pajak, Rofiq Sumantri mengatakan, mereka pernah berkoordinasi dengan Polda Bengkulu. Dalam koordinasi tersebut juga diserahkan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pencairan UP untuk Dewan Pembina triwulan yang dibayar 22 Desember 2017.

Tim pembina itu salah satunya ada Gubernur Bengkulu (Nonaktif) saat itu Ridwan Mukti, dengan nilai Rp 213 juta. Selain itu juga SP2D pencairan UP untuk dewan pembina triwulan satu dan dua 2017 juga diserahkan, dengan nilai Rp 900 juta. “Ini sebenarnya sudah pernah kita laporkan ke Polda. Kita mempertanyakan, mengapa UP untuk UPPP ini tidak.  Termasuk tahun 2018, kami mendapatkan informasi kalau UP dewan pembina juga sudah dibayar,” tambah Rofiq.

Rofiq mengatakan, saat ini mereka tengah berjuang dengan langkah persuasif. Dengan melayangkan surat ke Kepala Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu, Heru Susanto supaya bisa membayarkan UP tersebut.  Mogok bekerja nanti merupakan langkah akhir dilakukan.Pencairan UP terganjal di Kepala Badan Pengelola Keuangan (BPKD) Provinsi, Heru Susanto.

“Sekda kan sudah meminta permasalahan ini dibereskan. Tinggal lagi kepala BPKD untuk menandatangani SP2D pembayaran UP ini. Kalau ternyata memang nanti terjadi penghentian pelayanan, ini artinya deadlock,” katanya.

Seluruh kepala UPPP se-Provinsi Bengkulu telah menyampaikan surat bertanggal 14 Agustus 2018 kepada Kepala BPKD Provinsi Bengkulu, Heru Susanto. Disebutkan bahwa jika sampai tujuh hari telah surat tersebut disampaikan tidak ada realisasinya (Pencairan UP), maka akan mengajukan upaya hukum yang seluas-luasnya untuk mencapai tujuan keadilan. Termasuk upaya aksi damai menghentikan sementara pelayanan.

Dia mengatakan, usai memberikan surat klarifikasi upah pungut melalui sekretaris BPKD, sorenya seluruh kepala UPP dikumpulkan oleh kepala BKPD. Kemudian dijelaskan mengapa mereka mengirimkan surat tersebut. “Di sana sudah terjadi komunikasi panjang yang mendalam dari kepala UPPP ini. Menyampaikan apa yang menjadi latar belakang motivasi dan latar belakang mengirimkan surat dan kesepakatan bersama itu. Tapi saat itu kepala BPKD mengajak untuk bersama-sama mengantarkan surat tembusan itu ke Gubernur,” katanya.

Sampai saat ini surat klarifikasi UP itu sampai sekarang belum dijawab oleh BPKD. Dia mengatakan setahun sudah pegawai UPPP menunggu pencairan UP tersebut. Perkembangan terbaru, bahwa data pembayaran UP ini sudah dibuat oleh Kasubbag Umum BPKD. Seiring dengan hasil rekon triwulan I dan II yang sudah selesai. Namun belum bisa dicairkan karena belum ditandatangani kepala BPKD. Dengan alasan menunggu persetujuan dari Plt gubernur. Selain itu juga Kejaksaan Tinggi Bengkulu, menurut Rofiq selaku Pengacara Negara sudah mengeluarkan legall oppinion yang memperbolehkan pembayaran UP tersebut.

“Bukti persetujuan gubernur sejalan dengan pendapat hukum kejaksaan. Pergub sudah diperbaharui dan sudah ditandatangani gubernur. Jangan buat alasan yang berlebihan dalam birokrasi. Harusnya tidak ada lagi proses yang berbelit-belit,” katanya.

Dia mengatakan hari ini akan merapatkan barisan kembali dan mengambil langkah-langkah selanjutnya. Sebab mereka yakin jika hari ini UP dicairkan, seiring dengan niat baik Sekda untuk menyelesaikan permasalahan ini. “Hanya tinggal tandatangan SP2D saja kemudian ini akan cair,” katanya.

Sementara itu Kasi Penyidikan Kajati Bengkulu Ahmad Fuadi mengatakan, memang Pemprov pernah berkorodinasi masalah ini ke Kejati untuk meminta legal opinion terhadap UP ini. “Saya belum monitor lagi apakah Datun sudah mengeluarkan legal opinion ini,” katanya.

Dia megatakan, pihaknya belum bisa mengeluarkan banyak statmen terkait hal ini. Sebab masalah ini juga belum dilaporkan ke Kejati Bengkulu. “Ini kan belum jelas juga dilaporkan nanti kemana. Jadi kami belum bisa memberikan tanggapan lebih banyak. Apalagi laporannya belum ada,” terangnya.

Sementara itu, Kabag Humas Polda Bengkulu, AKBP Sudarno kemarin juga belum bisa memberikan keterangan, terkait masalah UP di UPPP Bengkulu ini.

Sebelumnya Kepala BPKD Provinsi Bengkulu Heru Susanto belum mau memberikan komentar terkait dengan persoalan UP ini. “Kita sudah menjelaskan, mengklarifikasi kepada sahabat-sahabat kami itu supaya tetap bekerja sebaik-baiknya. Insyaallah, teman-teman juga masih semangat untuk bekerja,” kata Heru. Ditanya yang lain-lain terkait dengan UP ini, Heru tidak mau menjawab.(del)

 

Baca Juga ...

Kasasi Ridwan Mukti Ditolak Mahkamah Agung, Rohidin Segera Dilantik Gubernur

BENGKULU– Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA akan dilantik segera ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.