Rabu , 26 September 2018
Home / METROPOLIS / Pemkot Tolak Berikan Izin Amdal dan IMB

Pemkot Tolak Berikan Izin Amdal dan IMB

TERLANTAR: Gedung mess pemda milik Pemprov Bengkulu ini sampai sekarang masih dibiarkan terlantar tak terurus.

BENGKULU – Persoalan birokrasi yang berbelit-belit membuat gedung Mess Pemda semakin sulit untuk dikelola oleh calon investor. Setelah berkali-kali gagal dikelola pihak ketiga, kali ini rencana lelang Mess Pemda di Tapak Paderi milik Pemprov Bengkulu terancam batal. Hal ini dikarenakan kendala persoalan izin Amdal.

Pemkot Bengkulu diketahui tidak mau mengeluarkan izin amdal. Oleh karena itu, lelang mess pemda yang direncanakan akan digelar September ini terancam batal. Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu, Syahrul Azwari saat diwawancarai RB kemarin (13/9) membenarkan bahwa Pemkot ngotot tidak mau mengeluarkan izin amdal sebelum ada izin/fatwa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

“Kalau kami selaku panitia siap saja untuk melelangnya. Cuma ada kendala soal izin amdal. Pemkot tidak mau mengeluarkan amdal. Kalau misalnya nanti dilelang dan investor mau membangun bangunan baru di sana pemkot juga tidak mau mengeluarkan IMB (izin mendirikan bangunan),” ujar Syahrul.

Pemkot minta Pemprov untuk mendapatkan izin atau fatwa dari Kementerian LHK dulu, baru setelah itu pemkot mau mengeluarkan izin amdal. “Jadi kalau kami tetap lelangkan ke investor, kami yang repot. Sebab investor tidak bisa membangun bangunan baru seperti misalnya mall karena pemkot juga tidak mau mengeluarkan IMB karena terkendala dengan garis spandan pantai. Makanya harus fatwa dulu dari kementerian LHK,” terang Syahrul.

Dikatakan Syahrul, beberapa hari lalu mereka selaku panitia pelelangan aset mess pemda sudah menggelar rapat dengan pihak pemkot. Hasilnya pemkot mau mengeluarkan amdal apabila ada fatwa dari Kementerian LHK. Karena Kementerian LHK itu leading sektornya adalah Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, maka hasil rapat kemarin pemprov minta Dinas Kehutanan supaya berkoordinasi.

“Bukan kami tidak mau melelang. Kami siapkan dulu izinnya. Intinya investor itu kan mau mengelola mess pemda menjadi hotel, siapa tahu mereka juga mau membangun mall. Tapi harus ada izinnya. Bukan kami sengaja memperlambat. Kita takut kalau ada apa-apa ke depannya. Jangan sampai setelah kita lelang investor tidak bisa mengelola, kemudian kami ‘dipeci’ oleh aparat. Jadi lelang mess pemda itu tidak bisa asal-asalan,” jelas Syahrul.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Mulyadi Usman sangat menyayangkan persoalan ini. Seharusnya pemprov dan pemkot mempermudah investor yang ingin masuk, bukan malah dipersulit. Masalah izin amdal yang tidak dikeluarkan itu, kata Mulyadi sama saja mempersulit proses lelang. Meskipun dilelang namun ruang gerak investor menjadi terbatas, itu akan membuat investor kecewa dan pada akhirnya membuat investor-investor lain takut atau tidak mau berinvestasi di Bengkulu.

“Harusnya jangan terlalu banyak aturan seperti ini. Sedangkan kita butuh investor untuk membantu mengembangkan daerah ini. Seharusnya (pemkot) tidak seperti itu. Itu sama saja menghambat. Tapi kalau memang izin amdal itu harus mendapat fatwa Kementerian LHK ya disegerakanlah jangan ditunda-tunda lagi,” tukas Mulyadi.(tew)

Baca Juga ...

Kembangkan Kasus Curat

CURUP – Satreskrim Polres Rejang Lebong (RL) terus berupaya mengungkap aksi 3C (curat, curas dan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.