Jumat , 24 November 2017
Home / redaksi

redaksi

Honor 220 Satpol PP Cair

BENTENG – Sebanyak 220 Pegawai Tidak Tetap (PTT) terdiri atas 6 PTT driver dan 216 PTT biasa, kemarin (22/11) mengikuti apel gabungan sekaligus pembagian honor untuk September-November. Rinciannya untuk sebesar Rp 1.050.000 perbulan dan PTT biasa sebesar Rp 700.000 perbulan. “Sudah 3 bulan sejak September PTT belum mendapatkan honor mereka,” ...

Selengkapnya...

Usai Diperiksa, 2 Kades 1 Bendes Dikerangkeng

PELABAI – Tiga tersangka dugaan korupsi realisasi Dana Desa (DD) di Desa Bioa Putiak dan Desa Ketenong I, Kecamatan Pinang Belapis, akhirnya ditahan di sel Mapolres Lebong. Ketiganya, Er (40), Kades Bioak Putiak, Mu (45), Kades Ketenong I dan Sa (35), Bendahara Desa Ketenong I ditahan usai menjalani pemeriksaan di ...

Selengkapnya...

Penetapan Tsk Lahan TIC Tunggu Audit BPKP

KEPAHIANG – Pengusutan pengadaan lahan Tourist Information Centre (TIC) yang berlokasi di Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang saat ini masih dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang. Saksi-saksi yang terkait dengan perkara sudah dipanggil dan dimintai keterangannya oleh penyidik Pidsus Kejari. Hanya saja, hingga saat ini belum satu orangpun ditetapkan sebagai tersangka sekalipun ...

Selengkapnya...

Hindari Penyimpangan, Didampingi Sejak Lelang

KEPAHIANG – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepahiang, H. Lalu Syaifudin, SH, MH memaparkan ke Bupati Kepahiang, Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid, MM, serta para Kepala OPD terkait rencana pendampingan. Adalah Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kepahiang dan ahli konstruksi dari Universitas Bengkulu (Unib) yang akan mendampingi kegiatan pembangunan ...

Selengkapnya...

Akan Direkrut Jadi Polisi

KEPAHIANG – Kepolisian Resor (Polres) Kepahiang melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemkab Kepahiang terkait program pelatihan calon peserta seleksi penerimaan Polri 2018 mendatang. MoU bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap pemuda-pemudi Kepahiang, sehingga bisa lulus dalam seleksi atau perekrutan anggota Polri. Kapolres Kepahiang AKBP. Pahala Simanjuntak, S.IK menjelaskan dengan adanya ...

Selengkapnya...

PBB dan PKPI Diverifikasi

MUKOMUKO – KPUD Mukomuko yang sempat mengesampingkan berkas pendaftaran Partai Bulan Bintang (PBB) dan  Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), akhirnya Rabu kemarin (22/11) melakukan penelitian berkas dua partai tersebut. Hal ini dibenarkan Komisioner KPUD Mukomuko Divisi Hukum dan Pengawasan Abdul Hamid Siregar, M.Pd. ‘’Berdasarkan dengan Keputusan KPU RI No: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 ...

Selengkapnya...

Di RAPBD 2018 Tak Dianggarkan

KEPAHIANG – Tampaknya Jembatan Musi II sudah dibangun dengan anggaran Rp 80 miliar akan semakin lama terbengkalai alias belum bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Pasalnya, setelah tak dianggarkan di APBD 2017, di tahun 2018 dipastikan juga tak ada penganggaran untuk pembangunan jalan ring road yang menghubungkan jembatan itu. Itu diketahui saat ...

Selengkapnya...

Pengusaha Mikro Bingung Urus izin

BENTENG – Para pengusaha Mikro atau pengusaha kecil yang banyak digandrungi kalangan rumah tangga, saat ini kebingungan untuk mengurusan izin usaha agar lebih legal. Hal ini dialami Sanubaya, warga Karang Tinggi yang melakoni usaha rumah tangga pembuatan kerupuk. Kepada RB kemarin, dirinya mengaku kesulitan untuk mencari pihak yang berwenang untuk ...

Selengkapnya...

Optimis Wakili ke Nasional

KOTA MANNA – Lomba Sekolah Sehat (LSS) tingkat provinsi dimulai. Kemarin (22/11) tim penilai dari Provinsi Bengkulu mendatangi 4 sekolah mewakili BS dalam LSS tingkat provinsi. Diantara 4 sekolah, terdapat Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 BS menjadi wakil LSS untuk MIN/SD sederajat. Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten BS H. ...

Selengkapnya...

4.502 Persil Prona Untuk MM, Mubazir

MUKOMUKO – Jatah prona yang diberikan pemerintah pusat untuk Kabupaten Mukomuko sebanyak 4.502 persil dinilai mubazir. Ini karena, minimnya masyarakat yang bersedia mengurus prona. Ditambah lagi dengan kurang responnya masyarakat untuk mengurus prona, dan kendala lain. Ini yang menyebabkan ribuan persil prona itu jadi sia-sia, karena lambannya pemerintah pusat mengucurkan ...

Selengkapnya...