Home / METROPOLIS / Dewan Desak Plt Gub Copot Kadis Lamban

Dewan Desak Plt Gub Copot Kadis Lamban

BENGKULU – Tahun anggaran 2018 tinggal lima bulan lagi. Namun hingga kini masih ada 177 paket proyek yang belum juga dilelang karena belum masuk ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Kepala ULP Provinsi Bengkulu Juni Irawati, S.Kom, MH membeberkan, total 377 paket kegiatan dari 22 OPD dengan total pagu sebesar Rp 799 miliar, baru 200 paket yang masuk ke ULP dengan nilai Rp 438 miliar.

“Laporan terakhir yang saya terima bulan ini (Juli), sudah ada 200 paket yang sudah masuk dengan nilai Rp 438 miliar. Dari 200 paket itu, Alhamdulillah yang sudah selesai lelang sebanyak 106 paket. Artinya masih ada 94 paket lagi yang masih dalam proses untuk tender atau lelang,” ujar Ira, sapaan akrabnya.

Dikatakan Ira, paket yang belum masuk ke ULP itu tersebar di seluruh OPD, termasuk di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), baik di Bidang Bina Marga maupun Bidang Cipta Karya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Bengkulu Nopian Andusti, SE, MT baru mengetahui kalau masih banyak paket yang belum masuk ke ULP. Ia pun mengingatkan seluruh OPD untuk menyegerakan proses untuk memasukkan paket ke ULP yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing. Terutama paket kegiatan fisik yang ada di Dinas PUPR.

“Saya minta segera bergerak. Yang sudah masuk ke ULP mungkin tinggal menunggu selesai tendernya. Kita lakukan secepatnya yang menjadi kewajiban provinsi agar segera untuk melakukan lelang dan kita dorong agar jangan lama-lama karena waktu terus berjalan. Mungkin beberapa OPD memang ada yang perlu kita evaluasi,” kata Nopian.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Helmi Paman geram dan meminta Plt Gubernur Bengkulu mengganti kepala OPD yang lelet. “Apalagi alasan PUPR sehingga sampai sekarang masih banyak paket pekerjaan yang belum dimulai. Padahal kita kan mengesahkan APBD bulan Desember 2017. Kalau mereka ragu-ragu, saya pikir Plt Gubernur harus beri ketegasan dengan PUPR. Ganti saja kepala OPD yang lelet. Banyak kok yang lain yang mau jadi penggantinya,” kata Helmi.

Dikatakan Helmi, lambatnya kinerja para OPD melaksanakan pembangunan bisa mempengaruhi penilaian dari Badan Pemeriksaan keuangan (BPK) sehingga Provinsi Bengkulu bisa kehilangan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). “Percuma kita dapat WTP kalau tahun depan menurun kembali ke WDP. Saya mau tahu kenapa masih ada paket yang belum lelang?. Informasi yang saya dengar, persentase proyek yang sudah lelang masih kurang dari 20 persen,” ujar Helmi.

Dan informasi yang ia dengar juga, bahwa antara ULP dengan PUPR kurang sejalan dan sepaham sehingga banyak paket yang harus beberapa kali dilakukan kaji ulang seperti kurang syarat dan lainnya. “Nampaknya antara PUPR dengan ULP ini kurang sejalan. Sementara kami (DPRD) terus ditanya oleh masyarakat kapan pembangunan jalan dimulai,” kata Helmi.

Dia khawatir, bila proyek baru dimulai Agustus atau September hasil pekerjaan tidak akan maksimal, walau pun serapan anggaran tercapai. Namun hal yang dikerjakan dengan tidak maksimal itu juga berpotensi jadi temuan BPK. “Akhirnya kualitas jalan diragukan dan jadi temuan BPK. Itu yang akan terjadi kalau dikerjakan dengan tergesa-gesa pasti hasilnya tidak akan maksimal,” ujar Helmi.

Dalam waktu dekat, lanjut Helmi Komisi III akan memanggil pihak ULP dan PUPR rapat membahas persoalan ini. Untuk mengetahui apa kendalanya sehingga masih banyak paket proyek jalan yang belum tayang di ULP. Sementara itu, Plt Kadis PUPR Provinsi Bengkulu Oktaviano, ST, M.Si melalui Kabid Bina Marga, Ujang Sehat tidak menampik ada paket jalan yang belum lelang.

Untuk di Kota Bengkulu saja, ada 3 paket yang belum tayang masing-masing peningkatan jalan Pantai Panjang sebesar Rp 19 miliar, peningkatan jalan Batang Hari Rp 6,5 miliar dan perbaikan jembatan Sungai Rupat Rp 7 miliar.

“Untuk jalan Pantai Panjang dan jalan Batang Hari bulan Juli ini mudah-mudahan tayang dan sudah ada pemenangnya. Awal bulan Agustus sudah mulai berjalan. Saat ini sudah mulai masuk penawarannya. Mungkin akhir Juli sudah tayang. Insha Alah Agustus kalau tidak ada halangan bergerak semua pekerjaan itu,” demikian Ujang.(tew)

Baca Juga ...

Tarif Trans Rafflesia Rp 3 Ribu

BENGKULU – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bengkulu, Budi Djatmiko mengatakan, mereka sudah menetapkan tarif ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.