Senin , 10 Desember 2018
Home / BERITA UTAMA / Tiga Bupati Terima Penghargaan MKK

Tiga Bupati Terima Penghargaan MKK

PENGHARGAAN: Bupati Kaur, Gusril Fauzi saat menerima penghargaan MKK dari Menko PMK, Puan Maharani di Manado.

BENGKULU – Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, Busmar Edisyaf  mengatakan perhatian pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu terhadap pelaksanaan program KB cukup intens. Terbukti, dengan diberikannya penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) dari pemerintah pusat, Kepala BKKBN melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani, yang mewakili Presiden Joko Widodo pada puncak perayaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Manado, Sulut awal Juli 2018.

Tiga bupati di Bengkulu mendapat penghargaan itu. Yakni bupati Rejang lebong, Bengkulu Utara dan Bupati Kaur yang diterima langsung oleh masing-masing Bupati di Manado. Manggala Karya Kencana (MKK) adalah penghargaan tertinggi dari Kepala BKKBN yang diberikan kepada gubernur, bupati, walikota, ketua TP PKK tingkat provinsi dan kabupaten/kota. “Diterimanya penghargaan tinggi itu, atas prestasi, komitmen, dukungan dan darma bhaktinya yang besar serta kepemimpinannya dalam pelaksanaan program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di wilayahnya,” kata Busmar.

Ditambahkan Busmar, penghargaan tersebut diberikan sesuai amanat UU No. 52/2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. BKKBN tidak hanya bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan  program KB Nasional tetapi juga dalam penyerasian kebijakan pengendalian dengan program pembangunan di segala bidang, baik aspek kuantitas, kualitas dan pengarahan mobilitas serta persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung setiap wilayah.

“Di samping itu, berdasarkan undang-undang daerah, diamanatkan bahwa urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan wajib dan bersama (konkuren) antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam lampiran I huruf n terdapat empat sub urusan, 10 kewenangan pemerintah pusat, 6 kewenangan pemerintah provinsi, dan 8 kewenangan pemerintah kabupaten/kota,” ujar Busmar.

Di era globalisasi dan desentralisasi sekarang ini, untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, BKKBN tidak bisa lagi bekerja hanya dengan mengandalkan kemampuan personil sendiri tanpa melibatkan pemangku kepentingan dan mitra kerja mulai dari tingkat pusat.

Di dalam pelaksanaannya, program KKBPK membutuhkan partisipasi aktif  dari berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan mitra kerja lainnya dalam penggerakan dan pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga di semua tingkatan wilayah sesuai tugas, fungsi dan peran masing-masing.

“Sehingga terhadap perhatian, dorongan, dan kerja keras tersebut, BKKBN perlu memberikan apresiasi berupa peberian tanda kehormatan dan penghargaan kepada para pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berprestasi dalam program KKBPPK,” demikian Busmar.(IPKB/prw)

Baca Juga ...

Definitif Gubernur, Tugas Berat Menanti Rohidin Mersyah

BENGKULU– Jika tidak ada kendala Dr. drh. Rohidin Mersyah, MMA akan dilantik menjadi Gubernur Bengkulu ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.