Senin , 10 Desember 2018
Home / METROPOLIS / Banyak Pejabat Belum Paham Gratifiksi

Banyak Pejabat Belum Paham Gratifiksi

SOSIALISASI: Sejumlah pejabat Pemprov Bengkulu kemarin mengikuti sosialisasi Pergub nomor 47 tahun 2017 tentang pengendalian gratifikasi.

BENGKULU – Selain korupsi dan pungutan liar (pungli), hal lain yang harus dicegah dan dihindari oleh pejabat/PNS adalah gratifikasi. Namun tidak semua pejabat memahami apa itu yang dimaksud dengan gratifikasi. Mulai dari klasifikasinya, termasuk mekanisme untuk melaporkannya.

Oleh karena itu kemarin (13/7) Inspektorat Provinsi Bengkulu menggelar acara sosialisasi Pergub nomor 47 tahun 2017 Tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dihadiri dan dibuka langsung oleh Plt Gubernur Bengkulu Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, M.MA.

Seluruh kepala OPD yang menghadiri acara ini dituntut untuk memahami betul tentang gratifikasi agar tidak ada yang melakukannya karena merupakan salah satu tindak pidana. Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu Massa Siahaan, Ak, MM mengatakan selama ini masih banyak pejabat yang bingung dengan gratifikasi karena belum paham.

“Ada dua kepala OPD kita yang pernah menerima parsel, namun tidak tahu harus melapor seperti apa. Karena mekanisme pelaporannya belum dipahami. Dengan sosialisasi pergub inilah kita sama-sama melakukan pengendalian gratifikasi di pemprov ini. Kita jelaskan semua mekanimenya seperti apa sehingga jelas,” ujar Massa.

Sementara Rohidin dalam sambutannya menekankan kepada seluruh kepala OPD yang hadir untuk sama-sama mencegah dan menghindari segala jenis gratifikasi. Ia mengharapkan dari pergub ini implementasinya efektif tahun ini.

“Sosialisasi ini penting. Gratifikasi ini mirip dengan suap. Gratifikasi bisa dilakukan dari penerima layanan atau dengan pihak lain yang juga berhubungan dengan penyelenggra pemerintah. Bentuknya ini bisa dalam bentuk uang tunas cash, atau dalam bentuk barang. Memang cakupan gratifikasi bisa lebih luas. Makanya pemahaman terkait ini sangat diperlukan,” kata Rohidin.

Regulasi Pergub nomor 47 tahun 2017 itu, kata Rohidin akan menjadi berarti kalau dibuat aturan mainnya atau standar operasional prosedur (SOP) agar betul-betul implementasinya jelas. “Tujuan dari regulasi ini tidak lain untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Tidak mungkin pelayanan berjalan dengan baik, tidak mungkin sebuah regulasi itu bisa dijalankan dengan baik kalau masih ada gratifikasi, korupsi, kolusi dan pungli,” demikian Rohidin.(tew)

Baca Juga ...

Sukses Gelar Lomba Mewarnai

BENGKULU – Lomba mewarnai besutan Wanita Mandiri Rafllesia (Wama) Bengkulu di lantai 1 Mega Mall ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.