Senin , 10 Desember 2018
Home / BERITA UTAMA / Polemik Sawit Makin Gaduh, Rohidin Ancam Cabut Izin

Polemik Sawit Makin Gaduh, Rohidin Ancam Cabut Izin

SELUMA – Polemik tandan buah segar (TBS) sawit tak kunjung  teratasi. Bahkan semakin gaduh. Petani makin menjerit, hingga menyampaikan protes ke pihak perusahaan. Ricuh tidak bisa dihindari.

Seperti terjadi di PT. Agri Andalas (AA) di Kelurahan Dermayu Air Periukan Seluma, kemarin. Perusahaan membuat peraturan baru mengharuskan TBS sawit dalam kondisi segar. Peraturan ini menuai protes dari para petani. Apalagi petani harus mengantre hingga empat hari. Kericuhan pun terjadi saat petugas PT.AA menutup gerbang masuk pabrik. Untung tidak sampai terjadi adu jotos.

Petani Sawit yang tinggal di Pasar Ngalam Kecamatan Air Periukan, Amok (43) mengatakan dirinya sudah mengantre empat hari di PT. AA. namun belum juga mendapat jatah bongkar, sedangkan truk TBS milik perusahaan terus masuk ke pabrik.

“Kalau pihak perusahaan mau buah segar, barang mustahil kami bisa, jika antrean selama ini. Jelas ini aturan yang sangat merugikan kami,” ujarnya, kepada RB kemarin (13/7).

Bukan hanya disitu, Saat melakukan pembongkaran, mengalami pemotongan (sortir) dari pihak pabrik 5-6 Ton per truknya. “Muatan truk kami ini 10 ton. Jadi kalau dipotong enam ton, berarti cuma empat ton yang diterima oleh pabrik dengan alasan TBS telah busuk. Benar-benar tidak memihak dan memikirkan nasib kami pak,” kata Amok.

Selain itu kata Amok, PT. AA jelas tidak mentaati kesepakatan yang telah disampaikan saat rapat di Pemkab Seluma bahwa kuota pembelian TBS milik petani 400 ton/hari dan juga akan mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh Pemprov Bengkulu. “Kami juga mempertanyakan ini kepada pihak perusahaan. Inikan jelas membangkang,” tukas Amok.

Kericuhan dan ribut mulut tersebut teratasi setelah manajemen perusahaan meminta perwakilan dari pihak petani, pemegang Delivery Order (Pemegang Order) TBS kelapa Sawit milik petani di PT. AA diminta menghadap untuk menyelesaikan permasahan tersebut. Dari rapat tertutup yang digelar tersebut dihasilkan kesepakatan bahwa pihak PT.AA mencabut aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan semua truk milik petani yang telah mengantre tersebut akan diprioritaskan untuk dibongkar selama dua hari ini (kemarin dan hari ini). Dan jika ada truk yang datang baru, akan mendapat jatah bongkar hari Senin (16/7).

“Hasil rapat tadi mereka mencabut aturan tersebut. Sementara truk yang telah mengantre ini akan diprioritaskan untuk di bongkar dua hari ini,” jelas salah seorang pemilik DO PT. AA, Juno alias Gareng (37) usai rapat.

Menurut Gareng, sebenarnya keputusan rapat tersebut bukan pemecahan jangka panjang yang diambil oleh pihak perusahaan. Karena walaupun antrean selama dua hari ini telah dibongkar, untuk antrean selanjutnya (Senin, red) pasti akan terjadi penumpukan kembali.

“Untuk itu kami mengharapkan ada peran Pemerintah disini untuk mengatasi gejolak ini. Karena jika ini dibiarkan berlarut, tidak menutup kemungkinan akan memicuh kericuhan yang lebih besar lagi,” harap Gareng.

Sementara itu pihak manajemen perusahaan PT.AA, Erwin ketika dikonfirmasi mengatakan tetap akan memprioritaskan TBS milik petani. Namun untuk kuota pembelian dan harga TBS milik petani tidak mengalami perubahan yakni untuk kuota sebanyak 200 ton/Hari dan harga sebesar Rp 940/Kg. “Untuk yang telah mengantre ini akan kita prioritaskan untuk dibongkar. Namun untuk kuota dan harga TBS tetap tidak mengalami perubahan. Untuk alasannya silahkan konfirmasi langsung ke kantor Bengkulu pak,” ujar Erwin.

Di bagian lain, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, M.MA mulai geram dengan sebagian besar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak mengindahkan kesepakatan hasil rapat tentang penetapan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat pabrik minyak kelapa sawit (PMKS). Mayoritas pabrik membeli di bawah Rp 1.200/kg. Ia mengancam akan mencabut izin perusahaan yang membandel itu.

Ini disampaikan oleh Rohidin dengan tegas saat diwawancarai RB kemarin (13/7). “Ya. karena penetapan harga itu, ketika sudah disepakati oleh semuanya tapi masih ada yang tidak mengikuti, memang sanksinya bisa diberikan sampai pencabutan izin,” tegas Rohidin.

Namun, kata Rohidin tentu sebelum pencabutan izin pihak pengusaha perkebunan kelapa sawit itu diberikan teguran terlebih dahulu. “Pencabutan izin itu kan sudah jelas diatur dalam Permentan Nomor 1 tahun 2018 yakni kewenangannya diserahkan kepada Pemprov. Gubernur bisa merekomendasikan kepada bupati selaku pihak yang telah mengeluarkan izin,” ujar Rohidin.

Dikatakan Rohidin, ia sudah memerintahkan Dinas Perkebunan untuk menginventarisir atau menelusuri perusahaan-perusahaan yang membandel itu. “Laporan sementara ada 43 pabrik CPO/PMKS yang tidak mengikuti harga yang telah ditetapkan dan disepakati dalam rapat kemarin. Rata-rata adalah perusahaan yang tidak tergabung dalam Gapki,” kata Rohidin.

Rohidin sangat menyayangkan banyak perusahaan yang tidak mengikuti harga TBS yang telah ditetapkan. Ke depan ia ingin seluruh pengusaha perkebunan sawit yang beroperasi di Provinsi Bengkulu hadir setiap kali rapat bulanan untuk menetapkan harga TBS.

“Harusnya setiap penetapan harga itu dipatuhi oleh semua pemegang atau pemilik pabrik CPO. Kemarin kan sudah kita tetapkan bersama. Namun karena masih ada imbas dari libur lebaran dan terkait juga dengan perang dagang antara AS dengan Cina, itu jadi persoalan bangsa Indonesia juga,” kata Rohidin.

Namun ia perhatikan juga di beberapa provinsi tetangga ternyata kondisi serupa juga terjadi, yakni anjloknya harga TBS dan banyaknya perusahaan yang tidak mengikuti harga TBS yang telah ditetapkan. “Saya kira di berbagai daerah kejadian ini hampir sama. Kita ingin ke depan penetapan harga dihadiri oleh semua pengusaha perkebunan. Selama ini harga TBS tidak ditetapkan secara bersama-sama, tidak ditetapkan secara rutin, hanya beberapa pengusaha CPO yang tergabung dalam Gapki saja yang datang,” ujar Rohidin.

Selain itu, lanjut Rohidin para kelompok tani juga perlu diberikan pembinaan. Mulai dari pola panennya termasuk peningkatan kualitas hasil kebun. BIla petani tidak dibina, Rohidin yakin akan selalu bermasalah seperti ini selama kualitas buah yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar pabrik. “Mungkin selama ini cara panen yang salah. Jadi aturan itu akan efektif berjalan kalau juga disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat,” jelas Rohidin.

Kadis Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Ricky Gunarwan menambahkan, bahwa Pergub Nomor 7 Tahun 2016 yang akan direvisi itu akan disesuaikan dengan Permentan Nomor 1 Tahun 2018. Akan ditambahkan dan diperjelas sanksi-sanksi terhadap perusahaan yang tidak mau mengikuti aturan.

“Perusahaan perkebunan yang tidak tidak melaksanakan kewajiban misalnya tidak melaksanakan pembaian plasma, tidak mengikuti penetapan harga TBS yang telah disepakati bersama dikenakan sanksi tertulis. Peringatan tertulis diberikan sampai 2 kali dalam tenggang waktu 1 bulan. Kalau peringatan tertulis tidak dilaksanakan maka Kadis Perkebunan bisa mengusulkan kepada Gubernur untuk dilakukan pencabutan izin usaha,” jelas Ricky.(aba/tew)

Baca Juga ...

Definitif Gubernur, Tugas Berat Menanti Rohidin Mersyah

BENGKULU– Jika tidak ada kendala Dr. drh. Rohidin Mersyah, MMA akan dilantik menjadi Gubernur Bengkulu ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.