Minggu , 19 Mei 2019
Home / Opini / EMANSIPASI YANG MULAI BASI*

EMANSIPASI YANG MULAI BASI*

Masalah kekerasan terhadap perempuan saat ini tidak hanya menjadi masalah individual ataupun masalah nasional. Namun sudah merupakan masalah global. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai second class citizens semakin terpuruk dengan adanya berbagai macam kekacauan yang menciptakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik seperti pemerkosaan dan perbuatan cabul maupun secara psikologis seperti pelecehan dan teror.

Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.

Tindak kekerasan terhadap perempuan yang sudah diangkat sebagai isu global, cukup lama tidak mendapat perhatian di Indonesia. Menguak kuasa dari ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah ini memerlukan pembahasan tersendiri, akan tetapi cukuplah bila dikatakan bahwa struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis membuat masyarakat sulit mengakui adanya masalah baik pribadi maupun dalam rumah tangganya apapun resikonya, merupakan tiga hal pokok yang mendasarinya.

Beberapa kasus nyata seperti kasus mahasiswi UGM yang terjadi pada akhir 2018. Peristiwa yang cukup menggemparkan ini terjadi saat mahasiswi tersebut mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang diselenggarakan pihak kampus. Ada juga kasus guru SMP di Jombang yang melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya. Seorang guru yang seharusnya mendidik bagi generasi muda Indonesia malah melakukan pelecehan kepada murid yang usianya masih dibawah umur.

Emansipasi wanita menurut KBBI adalah proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan untuk maju. Di era emansipasi, masyarakat mulai mengakui keberadaan wanita yang semakin maju dan para wanita juga mulai berani mengekspresikan diri dan hidup mandiri tanpa merasa dikendalikan oleh adat dan mitos di masyarakat. Bahkan di masa sekarang wanita sudah lebih berani untuk terjun ke dunia kerja yang kerap diidentikkan dengan kaum laki-laki.

Dalam berita kriminal, perempuan sering kali disorot terkait masalah kekerasan, penganiayaan, dan juga pelecehan seksual. Perempuan digambarkan sebagai objek eksploitasi, sebagai tersangka atau sebagai korban. Bahkan ada yang beranggapan bahwa perempuan dianggap ‘mengundang’ tindak kriminalitas atas diri mereka. Meluasnya kejahatan kesusilaan di Indonesia pada masa sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan. Data yang direkam pada tahun 1990-an saja, dalam catatan kepolisian rata-rata selama satu hari sedikitnya terjadi lima kasus pemerkosaan di Indonesia, hal ini tidak termasuk kasus yang tidak dilaporkan kepada kepolisian.

Bentuk lain dari kekerasan wanita yang termasuk ke dalam kejahatan kesusilaan adalah kekerasan dalam keluarga (domestic violence). Perbuatan ini umumnya terjadi dalam rumah, dibalik pintu tertutup, dengan kekerasan/penyiksan fisik dan atau psikis, dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban dan terjadi secara berulang-ulang. Dalam banyak literatur pada umumnya kekerasan dalam keluarga mempunyai pengertian yang khusus yaitu kekerasan yang dilakukan suami terhadap isterinya (wife beating). Kejahatan kekerasan dalam keluarga sering tidak terungkap karena pada umumya masyarakat berpendapat bahwa keluarga adalah wilayah pribadi dan tidak seorangpun dapat mencampurinya, juga anggapan bahwa isteri dan anak-anak dibawah kekuasaan suami/ayah sehingga apapun yang dilakukannya adalah dalam kerangka pendidikan dan perlindungan selaku kepala keluarga.

Kekerasan terhadap perempuan sudah merupakan perbuatan yang perlu dikriminalisasikan karena telah melanggar hak-hak dasar atau fundamental yang harus dipenuhi Negara. Jaminan hukum atas hak asasi perempuan dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Pengesahan Konvensi Perempuan, serta Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tersebut dinyatakan bahwa negara akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk adanya kekerasan terhadap perempuan, baik yang meliputi kekerasan di wilayah publik maupun di wilayah domestik.

Penanggulangan masalah kekerasan terhadap wanita disamping melalui jalur penal (hukum pidana), juga bisa dilakukan melalui jalur non penal dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran wanita terhadap hak dan kewajibannya di dalam hukum, peningkatan peran media massa dalam membantu advokasi perlindungan terhadap wanita, serta peningkatan kesadaran dari masyarakat bahwa wanita adalah tiang negara, apabila wanitanya rusak maka negara akan runtuh.

Dari uraian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak. Perlunya kesadaran dan pemahaman bahwa setiap individu mempunyai hak asasi manusia yang sama dan harus saling menjaganya, apalagi hak terhadap perempuan sebagai sosok vital dalam kehidupan yang menjadi pelanjut keturunan dan seorang ibu dari anak-anaknya. Karena untuk menjamin keberlangsungan dan adanya generasi penerus kita yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan maka perlu kita perhatikan secara khusus hak-hak perempuan dan harus dibentuknya instrumen hukum tentang kekerasan terhadap perempuan agar tidak ada cerita lagi tentang kekerasan terhadap perempuan dan menjamin hak-hak perempuan berlaku secara utuh.

* Opini ini ditulis oleh Annisa Rahma Saphira, Alvareza Yogi Pratama, Hani Waskita Puteri, Muhammad Rijalul Falah dan Rachel Clarissa (Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)

 

 

Berita Lainnya

Formula Efektif Dana Kelurahan Bagi Pemberdayaan Masyarakat  

Dr. Fitriani Badar, AP. M.Si* I PENDAHULUAN Konsep pemberdayaan mencerminkan paradigma pembangunan yang bersifat people ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!