Saturday , 19 January 2019
Home / Daerah / Lebong / Kelurahan Harus Tingkatkan Pelayanan

Kelurahan Harus Tingkatkan Pelayanan

PELABAI – Sekkab Lebong, Drs. Dalmuji Suranto minta 11 kelurahan se Kabupaten Lebong supaya mengawasi kinerja bawahannya dalam layani masyarakat. Juga sangat perlu  koordinasi dengan ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) agar pelayanan yang diberikan benar-benar maksimal.

‘’Kelurahan merupakan ujung tombak Pemkab Lebong yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat,’’ kata Dalmuji.

Selain itu kelurahan juga wajib berkoordinasi kepada pihak kecamatan terkait program pembangunan. Mengingat mulai tahun 2019 kecamatan akan menerima Dana Kelurahan (DK).

Jika tidak terjadi perubahan, Kabupaten Lebong akan menerima DK senilai Rp 4,2 miliar. Dengan jumlah itu, masing-masing kelurahan di Lebong akan menerima dana Rp 384 juta. ‘’Penambahan anggaran dari pusat ini tentunya harus dibarengi peningkatan pelayanan,’’ tutur Dalmuji.

Setiap kelurahan juga harus menjalin kemitraan dengan Polsek dan Koramil melalui petugas Babin Kamtibmas TNI dan Babinsa Polri. Ini sebagai bentuk dukungan kelurahan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Termasuk mendukung peningkatan iman dan taqwa masyarakat melalui program bebas buta huruf hijaiyah yang merupakan salah satu dari 16 program unggulan Pemkab Lebong. ‘’Termasuk maksimal dalam penagihan PBB-P2 (pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, red),’’ tukas Dalmuji.

Sementara Kabid Anggaran, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong, Riswan Effendi, MM mengatakan, pihaknya masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) penggunaan DK.

Apakah hanya dikhususnya untuk pembangunan fisik atau bisa juga digunakan untuk pengembangan Sumber Daya manusia (SDM) layaknya DD, Pemkab Lebong masih menunggu instruksi Kementerian Keuangan. ‘’Yang pasti pembagian DK akan diperkuat regulasi,’’ pungkas Riswan.

Kalaupun tidak berupa Undang-Undang layaknya dasar hukum Dana Desa (DD), setidaknya akan diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Daerah (Perda).

Regulasi itu sangat penting agar realisasi DK tidak menimbulkan masalah hukum di belakang hari. ‘’Setelah ada juklak dan juknisnya, segera dananya direalisasikan,’’ tutup Riswan.(sca)

Berita Lainnya

Lahan Terminal Belum Dibebaskan

PELABAI – Kendati sejak 2018 digadangkan sudah memiliki tiga alternatif lahan, hingga kemarin (15/1) Pemerintah ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *