Jumat , 22 Maret 2019
Home / Breaking News / Polda Lidik Temuan Rp 6,7 M

Polda Lidik Temuan Rp 6,7 M

TEMUAN BPK: Proyek pembangunan ruas Jalan Danau Dendam Tak Sudah (DDTS) menjadi salah satu temuan BPK terjadi potensi kerugian negara.

BENGKULU – Temuan kerugian negara sebesar Rp 6,7 miliar mulai dilirik Polda Bengkulu. Kapolda Bengkulu, Brigjen. Pol. Coki Manurung sudah memerintahkan Dit Reskrimsus untuk melakukan penyelidikan (lidik) dugaan potensi kerugian negara (KN) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu itu.

Potensi kerugian negara itu sendiri berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap LKPD Provinsi Bengkulu tahun 2017. Terutama pada proyek di Bidang Bina Marga. Kasubdit Tipikor AKBP. Andy Arisandi, MH, SIK menjelaskan, mereka sudah menurunkan tim untuk berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengecek proyek mana saya yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Kemudian mengecek kapan keluarnya hasil audit BPK tersebut. Sebab sesuai dengan aturan, para rekanan diberikan waktu 60 hari untuk mengembalikan temuan kerugian negara tersebut.

“Iya kita melakukan pengecekkan terhadap potensi KN itu. Kalau aturannya 60 hari setelah terbit LHP, aparat penegak hukum akan masuk untuk mencoba membantu supaya rekanan mengembalikan kerugian negara. Makanya saya tugaskan anggota ketemu pihak Dinas PUPR untuk mengecek kapan keluar hasil audit BPK itu,” beber Andy.

Andy mengatakan, hasil audit BPK ini, rekanan diberikan kesempatan untuk melakukan pengembalian. Tapi kalau belum mengembalikan, pihaknya mesti masuk melakukan penyelidikan. “Audit BPK itu audit umum. Dipenyelidikan kita akan lakukan pemeriksaan lebih dalam lagi. Kemungkinan saja bisa lebih dari itu potensi kerugian negaranya,” katanya.

Dia mengatakan masukan aparat penegak hukum dalam penyelidikan nanti harapannya potensi kerugian negara melalui kelebihan bayar bisa dikembalikan oleh kontraktor. Kalau rekanan tidak mengembalikan, ini menjadi kerugian negara. “Jangan lama-lama mengembalikan, harus cepat,” tegasnya.

Terkait banyak rekanan yang mengaku pekerjaan mereka belum dibayar lunas oleh Pemprov Bengkulu, menurut Andy, nanti dari hasil audit tersebut akan dicek lagi, pekerjaan mana yang menimbulkan potensi KN.

Untuk diketahui, proyek yang paling menjadi sorotan potensi kerugian negaranya yakni pekerjaan jalan Klutum-Simpang Pino. Sebab dari hasil audit BPK potensi kerugian negara dari proyek ini cukup besar yakni Rp 440,19 juta ditambah denda keterlambatan Rp 1,18 miliar. Dalam proyek ini Dinas PUPR Provinsi Bengkulu tahun 2017 lalu melakukan perikatan kontrak dengan PT. RPS untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan tersebut.

Pelaksanaan pekerjaan tersebut diikat dengan surat perjanjian kerja/kontrak nomor 602.1/6025/V/B.IV-DPU-TR/2017 tertanggal 25 Mei 2017 sebesar Rp 29,5 miliar

dengan masa pelaksanaan selama 210 hari kalender. Terhitung masa kerja 22 Mei – 17 Desember 2017. Dalam perjalanannya, 29 September 2017 terdapat perubahan yang tertuang dalam amandemen kontrak Nomor 602.1/18.003/XII/B.IV-DPU-TR/2017. Pada tahun 2018, pekerjaan telah dinyatakan selesai 92,96 persen dan diserahterimakan pada 19 Februari 2018 sesuai dengan berita acara serah terima pekerjaan Nomor 602.1/II/B.IV-DPU-TR/2018.

Terpisah, Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu, Massa Siahaan menyatakan, temuan potensi kerugian negara itu sudah mulai dicicil oleh rekanan. Namun saat ditanya berapa besaran yang sudah dicicil, Massa belum mau membeberkannya.(del)

Berita Lainnya

Masih Banyak Wajib Pajak Belum Laporkan SPT

CURUP –  Jelang batas akhir masa penyampaian , masih banyak wajib pajak (WP) belum melaporkan SPT ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *