Kamis , 27 Juni 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Tunggu Juklak dan Juknis

Tunggu Juklak dan Juknis

KEPAHIANG – Meski pemerintah pusat sudah memastikan program Dana Kelurahan (DK) tahun 2019, namun Pemerintah Kabupaten Kepahiang belum bisa memastikan terkait sistem pengelolaan dana tersebut.

Karena hingga saat ini Pemkab Kepahiang masih menunggu petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) terkait pencairan dana tersebut.

Dikatakan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang, Damsi, S.Sos, sebanyak 12 kelurahan se Kabupaten Kepahiang akan dapat kucuran dana mencapai Rp 13,4 miliar yang dialokasikan dari APBN 2019 senilai Rp 4,6 miliar dan APBD Kabupaten Kepahiang 2019 senilai Rp 8,6 miliar.

“Kendati sudah dianggarkan melalui pemerintah pusat dan daerah, tapi kita tetap perlu kantongi juklak dan juknis dari sistem pencairan dan pengelolaan dana tersebut. Ini agar penganggaran dana kelurahan bisa sesuai dengan peruntukannya,” jelas Damsi.

Selain itu, lanjut Damsi, juklak dan juknis tersebut juga dibutuhkan guna mengetahui seperti apa sistem pembagian dana kelurahan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh kelurahan. Karena sesuai dengan instruksi pemerintah pusat pengelolaan dana kelurahan ini diharapkan bisa lebih sempurna dibandingkan dengan pengelolaan dana desa (DD) yang belakangan banyak menimbulkan polemik hukum.

“Kita juga belum bisa memastikan apakah seluruh kelurahan nantinya akan mendapatkan dana ini, atau hanya kelurahan tertentu saja. Untuk itulah kita butuh juklak dan juknisnya agar pengelolaan dana ini bisa sesuai dengan peruntukan,” bebernya.

Diketahui dana kelurahan yang diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur tersebut, berawal dari selama ini ada kecemburuan antara kelurahan dengan desa. Dimana desa mendapat anggaran DD/ADD untuk infrastruktur, sementara kelurahan tidak. Sehingga mulai tahun 2019, kelurahan dan desa akan sama-sama mendapatkan kucuran dana pembangunan infrastruktur.

“Sebelumnya banyak keluhan dari kelurahan yang ingin mengajukan kembali menjadi desa, dengan alasan kelurahan tidak mendapatkan dana pembangunan. Melalui program ini kedepan pembangunan antara kelurahan dan desa bisa berjalan bersama,” jelas Damsi.(sly)

Berita Lainnya

Pertimbangkan Kenaikan Gaji Guru Honorer

KEPAHIANG – Persoalan terkait kesejahteraan guru honorer di Kabupaten Kepahiang belakangan ini menjadi perhatian serius ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!