Sabtu , 24 Agustus 2019
Home / Metropolis / ASN Korupsi Tetap Dipecat

ASN Korupsi Tetap Dipecat

BENGKULU –  Sebanyak 12 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Bengkulu, per 31 Desember ini harus dipecat. Sebab sudah ada surat perintah dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) supaya memecat 12 ASN yang sudah mendapat putusan incracht terkait dengan pidana korupsi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu Ir. Diah Irianti, M.Si mengatakan kalau sudah lama BKN memerintahkan ASN tersebut dipecat, terakhir harus dipecat akhir tahun ini. Jika tidak dipecat, maka pejabat Pembina Kepegawaian yang akan kena sansi. “Ya 12 ASN harus dipecat karena sudah ada  perintah dari BKN. Sisanya masih menunggu perkembangan dari judicial review (JR) Undang-undang ASN,” terangnya.

Dia mengatakan, jika nantinya ASN ini tidak menerima dipecat bisa melakukan langkah hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Per Januari nanti 12 nama ASN tersebut sudah tidak boleh lagi dibayar gajinya. Jika dibayar, akan dianggap sebagai kerugian negara. Nama-nama yang sudah disebutkan oleh BKN tersebut tidak ada pilihan lain. “Jika tidak puas bisa PTUN,” katanya.

Dia menjelaskan, ada sekitar 40 nama lebih lagi yang saat ini masih masuk daftar tunggu pemecatan tidak dengan hormat (PTDH). Sedangkan yang sudah ada di meja gubernur 12 ASN untuk dikeluarkan SK pemecatan dengan status PTDH itu. Selain itu dia menjelaskan, jika nanti JR terhadap Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN diterima  oleh Mahkamah Konstitusi, maka tidak berlaku surut.

“Putusan JR itu untuk kedepannya. Dia tidak berlaku surut ke belakang. Jadi nama yang diperintahkan BKN untuk PTDH harus tetap dipecat,” katanya.

Terkait dengan beberapa gubernur sudah membuat surat pernyataan menunda instruksi surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, Gubernur Bengkulu belum mengambil keputusan itu. Sebab ada 34 provinsi yang diminta oleh BKN untuk memecat ASN yang sudah mendapatkan putusan hukum incrach melakukan tindak pidana korupsi. “Kita masih menunggu dulu, ka nada 34 provinsi itu,” tutupnya.(del)

Berita Lainnya

Distribusi BPNT, Dinsos Gandeng Karang Taruna

BENGKULU – Dinas Sosial Provinsi akan bekerja sama dengan Bulog Bengkulu untuk memasok kebutuhan komoditas ...

error: Content is protected !!