Saturday , 19 January 2019
Home / Daerah / Lebong / Dua OPD Bandel Abaikan eMonep

Dua OPD Bandel Abaikan eMonep

PELABAI – Dari 40 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong, baru 1 OPD yang tuntas menginput data pelaporan belanja dan realisasi melalui aplikasi berbasis online eMonep. Yakni Kecamatan Lebong Atas. Sementara 27 OPD lain sudah menginput data belanja dan realisasi melalui aplikasi eMonev, namun datanya belum lengkap karena ada yang kelebihan dan kekurangan input.
Sedangkan 10 OPD lain baru menginput data belanja tanpa menginput data realisasi ke aplikasi eMonep. Khusus 2 OPD lainnya, yakni Dinas Ketahanan Pangan (DKP) dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sama sekali tidak menggunakan aplikasi eMonep dalam pelaporan data belanja dan realisasinya.
‘’Memang sistem eMonep baru launching tahun ini. Namun OPD jangan jadikan itu sebagai alasan sehingga sama sekali tidak menerapkannya,’’ ujar Kabag Pembangunan dan Administrasi Daerah, Sekretariat Kabupaten Lebong, Joni Prawinata, M.Si.
Dijelaskannya, secara keseluruhan persentase data belanja yang sudah diinput ke aplikasi eMonev mencapai 86,08 persen. Sedangkan persentase input realisasi baru di angka 35,99 persen. Salah satu penyebab rendahnya realisasi eMonep tidak lepas dari kepedulian OPD itu sendiri.
‘’Tidak bisa dipungkiri, kepedulian OPD menerapkan eMonep masih sangat rendah. Padahal, sistem eMonep sangat menunjang pengawasan terhadap belanja dan realisasi OPD. Termasuk bahan evaluasi bagi setiap pimpinan OPD terhadap kinerja dinasnya,’’ tukas Joni.
Penerapan sistem eMonep, lanjut Joni, ditujukan untuk melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pembangunan yang terintergrasi. Dalam artian data belanja dan realisasi masing-masing OPD bisa diakses siapapun melalui sistem online. Jika sudah berjalan 100 persen, dipastikan belanja setiap OPD akan lebih tertib dan nyata. (sca)

Berita Lainnya

Lahan Terminal Belum Dibebaskan

PELABAI – Kendati sejak 2018 digadangkan sudah memiliki tiga alternatif lahan, hingga kemarin (15/1) Pemerintah ...