Senin , 25 Maret 2019
Home / Probis / Gairahkan Properti, Tambah KPR Subsidi

Gairahkan Properti, Tambah KPR Subsidi

JAKARTA – Tahun depan pemerintah meningkatkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dari Rp 5,8 triliun menjadi Rp 7,1 triliun dengan target pembangunan 68 ribu unit rumah. Meski demikian, bank yang berkomitmen menyalurkan FLPP berkurang dari sebelumnya 43 bank menjadi 25 bank.

“Sebenarnya tidak bergantung banyaknya bank, tapi komitmen. Sedikit bank, tapi kinerjanya lebih baik itu yang kami inginkan,” kata Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di sela penekenan perjanjian kerja sama operasional (PKO) pembiayaan rumah bersubsidi dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dan 25 bank.

Tahun lalu saja, kata Khalawi, target FLPP Rp 5,8 triliun tidak tercapai dengan 43 bank. Dengan dana yang meningkat, komitmen bank sangat diperlukan. “Tahun kemarin, di antara 43 bank, ternyata yang aktif dan betul-betul mau membangun rumah untuk MBR hanya 25 bank. Makanya, yang 25 ini harus lebih bagus lagi ke depan,” jelasnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, saat ini pemerintah menyiapkan skema khusus penyediaan perumahan bagi MBR. Khususnya bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan milenial. Basuki berjanji terus mempermudah persyaratan. Selama ini ada batasan seperti penghasilan maksimal, rumah yang dibangun harus tipe 36, dan sebagainya. “Mudah-mudahan nanti skema baru bisa lebih mudah. Sebab, pasti anak saya kalau kerja pun enggak bakal bisa beli rumah sekarang ini tanpa ada upaya subsidi dari pemerintah,” tutur Basuki.

Basuki menyatakan diperintahkan presiden untuk menyiapkan skema khusus dengan persyaratan yang diperluas. “Tidak ada batasan gaji, boleh bangun rumah tipe 36 ke atas, dengan uang muka dan bunga mungkin lebih rendah,” ungkapnya.

Saat ini skema tersebut dirumuskan bersama OJK, Kemenkeu, Bappenas, dan Kemen PUPR. “Mudah-mudahan, dengan ini, pasar properti lebih bergairah, termasuk untuk penyediaan rumah bagi kita semua,” tuturnya.

Direktur PPDPP Budi Hartono menyebutkan, sejak 2010 hingga 2018, pemerintah menyalurkan KPR FLPP sebanyak 566 ribu unit dengan nilai Rp 35,7 triliun. “Pada 2018 ini, PPDPP memiliki target capaian 58 ribu unit dan hingga saat ini tercapai 85 persen. Tentu saja akhir tahun ini kami optimistis bisa terserap habis,” terangnya.

Pada akhir 2018, pihaknya telah mengevaluasi kinerja bank pelaksana yang meliputi capaian minimal kuota dan kinerja. “Berdasar hasil evaluasi tersebut, pada hari ini terdapat 25 bank pelaksana yang tanda tangan untuk salurkan FLPP 2019,” terangnya.

Sebelumnya, pemerintah mengkaji perubahan threshold atau ambang batas rumah yang akan dikenai pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Pemerintah juga masih mengkaji rencana penghapusan PPnBM dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah di pasar sekunder.

Selain pelonggaran aturan pajak, pemerintah mengkaji pemberian fasilitas khusus bagi generasi milenial yang ingin mendapat rumah dengan sistem KPR. Pemberian fasilitas itu diharapkan dapat membantu milenial yang saat ini susah membeli rumah.

Dirjen Anggaran Askolani menuturkan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. “Masih dibicarakan lintas KL (kementerian/lembaga). Bila pada waktunya selesai, akan disampaikan,” ujarnya.(tau/rin/c14/oki)

Berita Lainnya

Beli Mobil Honda, Dapatkan 5 Gram Emas

BENGKULU – Memanjakan lagi konsumennya di Bengkulu, Honda Arista akan menggelar Weekend Sale, Sabtu (23/3) ...

error: Content is protected !!