Kamis , 21 Februari 2019
Home / Berita utama / Jejak Kecurangan Proyek Jembatan, Berpotensi Rugikan Negara Rp 556,38 Juta

Jejak Kecurangan Proyek Jembatan, Berpotensi Rugikan Negara Rp 556,38 Juta

Bukan hanya masalah pembangunan jalan saja yang terindikasi terjadi potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp 6,7 miliar. Dari hasil penelusuran RB, ternyata ada beberapa kegiatan lainnya yang juga berpotensi merugikan negara. Seperti pemeliharaan jembata yang diduga menimbulkan potensi kerugian negara Rp 556 juta. Berikut laporannya.

TAHUN 2017, Pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki anggaran untuk belanja barang Rp 716,72 miliar dengan realisasi sampai 31 Desember 2017 Rp 606,9 miliar. Realisasi tersebut diantaranya digunakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu. Kegiatan yang dilakukan dengan uang tersebut adalah belanja pemeliharaan jaringan irigasi pada kegiatan optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun, kemudian belanja pemeliharaan jembatan pada kegiatan pemeliharaan rutin jembatan Provinsi Bengkulu. Kemudian pemeliharaan sungai pada kegiatan optimalisasi fungsi sungai kewenangan provinsi.

Rinciannya, pembayaran upah pekerja kegiatan pemeliharaan jembatan provinsi Bengkulu terindikasi tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sebesar Rp 556.380.000. Kegiatan pemeliharaan jalan ini dilangsungkan secara swakelola oleh Dinas PUPR. Berdasarkan surat Plt Dinas PUPR Provinsi Bengkulu nomor 503/2632/III/B.I/DPU-TR/2017 tertanggal 3 Maret 2017. Perihal izin prinsip swakelola pelaksanaan pekerjaan operasional dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di Provinsi Bengkulu, APBD 2017. Anggaran kegiatan sebesar Rp 1,46 miliar dengan realisasi Rp 1,17 miliar.

Adapun rinciannya, belanja pemeliharaan jembatan Rp 1,15 miliar kemudian belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 15,4 juta, honorarium pejabat pengelola kegiatan Rp 8,05 juta. “Anggaran tersebut digunakan untuk belanja pemeliharaan jembatan seperti upah pekerja Rp 793,23 juta, pembelian bahan bakar premium Rp 78,38 juta dan pembelian material cat minyak dan tiner Rp 284,57 juta,” kata sumber RB.

Ada 46 jembatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini dilaksananakan oleh pantia yang terdiri dari 4 orang. Yaitu satu orang PPTK dan tiga orang staf pelaksana. Berdasarkan tahapan kerja, pekerjaan dibagi menjadi tiga. Yakni pembersihan oprit yang dimulai Maret sampai Mei dengan jumlah tim pekerja 18 tim masing-masing tim 5 orang. Kemudian pembersihan lantai jembatan mulai September sampai Oktober dengan jumlah pekerja 6 tim masing-masing tim 6 orang, dan pengecatan bangunan pelengkap November sampai Desember dengan jumlah tim pekerja 15 tim, masing-masing tim 4 orang.

Diduga ada kecurangan dalam pekerjaan ini, dugaan kecurangan tersebut adanya indikasi penambahan jumlah hari dalam SPJ terhadap jumlah hari sebenarnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Informasinya juga tim BPK atas indikasi itu, sudah saat melakukan pemeriksaan atau audit tahunan 2017, sudah meminta staf pelaksana pemeliharaan untuk menentukan kebutuhan hari pekerjaan sesuai dengan foto dokumentasi pekerjaan. Jumlah hari berdasarkan analisis foto yang dilakukan oleh staf pelaksana menunjukkan bahwa jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan lebih sedikit dibandingkan jumlah hari dalam SPJ.

Lebih digali lagi, informasi dari Sumber RB menyebutkan kalau staf pelaksana pemeliharaan jembatan selanjutnya menyatakan dalam BAP 30 April 2018 bahwa jumlah hari SPJ memang lebih besar dibandingkan dengan jumlah hari sebenarnya dalam menyelesaikan pekerjaan itu. Mereka berdalih bahwa jumlah hari dalam SPJ dibuat berdasarkan rencana kebutuhan hari dalam analisis awal dan bukan berdasarkan resliasi jumlah hari sebenarnya di lapangan.

Ada indikasi kelebihan pembayaran upah pekerja pemeliharaan jembatan tersebut sebesar Rp 556,38 juta (lengkapnya lihat grafis).

Setelah dicrosscheck dengan LHP BPK terhadap terhadap LKPD Provinsi Bengkulu tahun 2017. Ternyata dugaan kelebihan bayar pada proyek swakelola pemeliharaan jembatan yang menjadi kewenangan Pemda Provinsi Bengkulu tersebut. Sementara itu Plt. Kepala Dinas PUPR Maulizar dan Plt Kabid Bina Marga Wahyuningsih kemarin belum bisa dikonfirmasi. Dicoba dihubungi via telepon, SMS ataupun WA belum dibalas.

Sebelumnya Kasi Pidsus Kejaksaan Tinggi Bengkulu Henry Naiggolan mewarning seluruh pejabat, baik itu PA, KPA ataupun PPK dan rekanan untuk mengembalikan kerugian negara sebagaimana hasil audit BPK terhadap LKPD Provinsi Bengkulu tahun 2017. Jika tidak dikembalikan, maka akan berurusan dengan hukum. “Segera kembalikan, harus cepat dikembalikan. Kita ini kebiasaannya kalau sudah ditangani aparat penegak hukum baru ujug-ujug mau mengembalikan. Lebih baik dikembalikanlah secepatnya segera,” terangnya.

Bukan hanya menjadi perhatian Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dugaan potensi kerugian negara ini juga saat ini menjadi perhatian dari Polda Bengkulu. Kasubdit Tipikor Ditresskrimsus Polda Bengkulu AKBP. Andy Arisandi, SIK mengatakan, mereka telah menurunkan tim untuk melakukan crosscheck terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada potensi kerugian negaranya. “Kita masuk, dengan harapan uang yang menjadi potensi kerugian itu bisa dikembalikan ke kas negara,” katanya.

Dia mengatakan, akan mengecek tanggal berapa audit BPK keluar. Sebab rekanan diberikan waktu 60 hari untuk mengembalikan potensi kerugian negara setelah LHP BPK keluar. Jika tidak juga diselesaikan, maka aparat penegak hukum yang akan masuk membantu upaya pengembalian kerugian negara itu. “Kan ada juga proyek yang masih terutang. Jadi kita cek dulu, mana yang sudah dibayar sudah selesai. Kita berharap potensi kerugian negara itu bisa lekas dikembalikan,” tutupnya.(del)

BELANJA REHAB JEMBATAN TOTAL RP 1,17 MILIAR

RINCIANNYA
Belanja barang pemeliharaan jembatan Rp 1,15 miliar
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 15,4 juta
Honorarium pejabat pengelola kegiatan Rp 8,05 juta

Belanja Barang Pemilihaan Jembatan Dibagi Atas
Upah pekerja Rp 793,23 juta.
Pembelian bahan bakar premium Rp 78,38 juta.
Pembelian material cat minyak dan tiner Rp 284,57 juta.

INDIKASI KELEBIHAN PEMBAYARAN UPAH PEKERJA RP RP 556,38 JUTA
Modus: Diduga dengan melebihkan hari para pekerja bekerja merawat jembatan dalam SPJ pencairan dana.

RINCIANYA:
Pembersihan Oprit nilai SP Rp 407,79 juta
Nilai realisasi Rp 104,94 juta
Kelebihan pembayaran Rp 302,85 juta.

Pembersihan lantai jembatan nilai SPJ Rp 125,88 juta
Milai realisasi Rp 57,57 juta
Kebelihan pembayaran Rp 68,31 juta.

Pengecatan bangunan pelengkap Rp 259,56 juta
Nilai realisasi Rp 74,34 juta
Kelebihan pembayaran Rp 185,22 juta

Berita Lainnya

Cetak 30.090 E-KTP Dideadline 28 Februari

BENGKULU – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan batas waktu bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ...

error: Content is protected !!