Kamis , 17 Oktober 2019
Home / Daerah / Mukomuko / Ops Ilegal Fishing, 5 Kapal Diperingati

Ops Ilegal Fishing, 5 Kapal Diperingati

PERI/RB
TINJAU: DKP Mukomuko dan Polairut serta Danposal gelar Operasi Ilegal Fishing.

MUKOMUKO – Tim gabungan dari sejumlah instansi terkait menggelar Operasi Ilegal Fishing (IF). Operasi digelar selama 6 hari itu, ikut melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Pos TNI Angkatan Laut (AL) dan Satuan Polisi Air (Sat Polairud) Polres Mukomuko.

Dari Operasi IF itu, Tim Gabungan mendapati lima kapal yang diduga menggunakan pukat harimau alias trawl. Dan dengan ulahnya itu lima kapal yang terdiri nahkoda dan anak buah kapal (ABK) dapat penindakan berupa teguran. Mereka diminta tak mengulangi perbuatan tersebut.

“Ketika di lokasi perairan laut ditemukan 5 unit kapal nelayan masih pakai trawl. Tim Ilegal Fishing memberi pembinaan kepada 5 Orang nakhoda dan ABK. Lalu diminta membuat Surat Pernyataan, supaya tidak mengulangi lagi penggunaan trawl di kemudian hari,’’ terang Kepala DKP Mukomuko Eddy Aprianto, SP, M.Si didampingi Sekretaris Dinas, Rachmad Hidayat, S.Pi.

Dijelaskannya, Operasi Ilegal Fishing dilakukan untuk memberi kesadaran kepada nelayan. Khususnya yang masih menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan supaya hentikan aktivitasnya gunakan alat tangkap tersebut.

Tim gabungan menuju ke lautan hanya mengandalkan kapal viber yang mirip perahu. Pasalnya, keterbatasan sarana dan prasarana. Karena Operasi Ilegal Fishing tak hanya dilakukan di perairan dan lautan. Namun juga di darat, dengan datang ke tempat nelayan berlabuh.

Dari enam kali kegiatan Operasi Ilegal Fishing, banyak di daratan dibandingkan dengan Operasi di perairan dan lautan. ‘’Dua kali Operasi Ilegal Fishing, kita gelar di wilayah perairan Laut Mukomuko. Selanjutnya, empat Operasi lagi dilakukan di darat pada wilayah Kecamatan Teramang Jaya, Kota Mukomuko Ipuh, Air Rami serta di XIV Koto,” demikian Eddy.(hue)

Berita Lainnya

Pemkab Mukomuko Rancang Perubahan Nomenklatur

MUKOMUKO – Pemkab Mukomuko kembali rancang perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tetapi rencana perubahan ...

error: Content is protected !!