Saturday , 19 January 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Rampungkan Validasi Data Kemiskinan

Rampungkan Validasi Data Kemiskinan

KEPAHIANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DinsosPMD), saat ini masih gencar melakukan validasi data kemiskinan. Pasalnya untuk tahun 2019 mendatang pemerintah berencana melakukan transformasi bantuan pangan dari beras sejahtera (rastra), ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Transformasi ini juga akan mengubah sistem bantuan yang semula dilakukan secara langsung, selanjutnya akan berubah menggunakan sistem kartu combo, dimana masyarakat akan menerima bantuan yang disalurkan ke dalam kartu yang telah dipersiapkan, dan kemudian mengambilnya ke outlet yang telah ditunjuk oleh pemerintah yakni e-warung atau warung elektronik.

“Transformasi ini yang saat ini kita kejar dengan melakukan validasi data terlebih dahulu. Namun berhasil atau tidaknya program ini juga tergantung pada valid atau tidaknya data kemiskinan yang sedang kita verifikasi. Namun demikian kami optimis program ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan,” ungkap Kepala DinsosPMD Jan Johanis Dalos, S.Sos.

Terkait program e-warung, ini merupakan salah satu langkah untuk menyalurkan BPNT bagi para peserta Program Kelurga Harapan (PKH). Melalui e-warung ini warga bisa mendapatkan bahan pokok dalam BPNT seperti beras dan telur ayam, melalui transaksi non tunai.

“Nantinya e-warung ini akan dibentuk oleh Himbara (Himpunan Bank Negara), kalau disini adalah BRI. Kita akan berkoordinasi dengan BRI untuk membentuk e-warung itu, baik berupa BRIlink yang sudah berjalan sesuai dengan fungsinya,” jelas Kepala DinsosPMD, Jan Johanis Dalos, S.Sos.

Selain itu DinsosPMD juga akan membentuk e-warung dari Kube RPK dan Kube PKH yang menjadi cikal bakal dari program ini. Selain Kube, warung-warung biasa pun bisa bertransformasi menjadi e-warung.

“Ketika warung biasa siap menjadi e-warung, maka akan kita jadikan e-warung. Syaratnya harus siap dari segi permodalan dan bahan baku seperti beras dan telur,” jelas Dalos. Untuk pembayarannya nantinya, sambung Dalos, para penerima PKH akan membayar dengan menggunakan kartu combo yang sudah disiapkan oleh pemerintah, dengan sistem gesek. “Adapun jumlah yang diterima oleh penerima PKH adalah Rp 110.000 per bulan per KPM (Keluarga Penerima Manfaat),” demikian Dalos. (sly)

Berita Lainnya

Antisipasi Penyakit TBC Terhadap Anak

KEPAHIANG – Tahun 2019 ini Dinas Kesehatan Kepahiang memiliki target 2.000 bayi diberikan vaksin DPTHB ...