Senin , 19 Agustus 2019
Home / Breaking News / Dewan Dukung Usut Temuan Rp 7,87 Miliar

Dewan Dukung Usut Temuan Rp 7,87 Miliar

BENGKULU – Hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Harian Rakyat Bengkulu, baru terungkap ada Rp 7,87 miliar potensi kerugian negara (KN) pada proyek pembangunan bersumber dari APBD Provinsi tahun 2017. Rinciannya Rp 6,7 miliar potensi KN dari 13 paket proyek pembangunan jalan dan Rp 1,17 miliar dari proyek swakelola  rehab 44 jembatan.

Saat ini pun pihak Pemda Provinsi Bengkulu masih menutupi berapa potensi kerugian negara yang sudah dikembalikan melalui Inspektorat tersebut. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi, SP mendukung pengusutan yang dilakukan oleh Polda Bengkulu. “Kalau bersalah, ada kerugian negara dan mengandung unsur pidana, ya harus dihukum,” Jonaidi.

Ia meminta seluruh rekanan maupun PPTK dan juga KPA supaya mengembalikan potensi kerugian negara sebagaimana temuan BPK. Sebab potensi kerugian negara tersebut bukan hak yang harus dibayarkan pada rekanan atau penerimanya. Sehingga uang tersebut harus dikembalikan lagi ke kas daerah untuk kepentingan masyarakat Provinsi Bengkulu.

“Potensi kerugian negara itu harus dikembalikan. Jika tidak dikembalikan maka nanti ranahnya adalah pidana,” katanya.

Selain itu, dia mengingatkan seluruh rekanan tahun 2018 ini supaya bekerja dengan profesional. Jangan sampai nantinya terjadi temuan negara kembali dengan jumlah total yang cukup besar. “Bekerja harus mengikuti kontrak. Jangan sampai terjadi potensi kerugian negara,” terangnya

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu Suharto mengatakan temuan kerugian negara ini lantaran bekerja tidak sesuai aturan. Jika rekanan bekerja mengikuti aturan tentu tidak akan ditemukan kerugian negara.

“Saya selalu gembar-gembor supaya bekerja profesional. Supaya tidak ada temuan kerugian negara muncul di depan kita. Kalau semuanya profesional. Saya rasa tidak ada pekerjaan yang tidak selesai,” kata Suharto.

Sebut saja proyek pembangunan jalan Simpang Kedurang-Kebun Agung-Batu Ampar ditemukan kelebihan bayar  Rp 193,93 juta dan denda keterlambatan mencapai Rp 604,86 juta, kemudian kelebihan bayar pekerjaan Jalan Capo-Batas Sumsel Rp 145,36 juta dan kelebihan bayar pekerjaan Jalan Penarik-Lubuk Pinang Rp 100,57 juta serta denda keterlambatan Rp 479,12 juta. Suharto menegaskan, pelaksanaan pekerjaan dari APBD sudah jelas disusun. Jika ternyata dalam pekerjaan tersebut BPK menemukan potensi kerugian negara, yang sudah dihitung sesuai hasil audit harus dikembalikan. Jika tidak ditindak lanjuti maka ranahnya sudah masuk ke pidana.

“Kalau ini memang kewajiban harus mengembalikan ya harus dikembalikan. Karena BPK ini merupakan lembaga perpanjangan pemerintah yang menyelamatkan keuangan negara,” terangnya.

Banyak rekanan yang beralasan tidak ada kerugian negara, lantaran proyek yang dikerjakan mereka belum dibayar. Dijelaskan Suharto kalau proyek belum dibayar, ada alasannya. Tidak mungkin pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) tidak membayar, kalau syarat pembayaran sudah dipenuhi. Yang menjadi soal adalah dari hasil audit BPK terhadap pekerjaan tersebut muncul potensi kerugian negara. Karena volume yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume yang ada dikontrak. Hingga akhirnya ada kelebihan pembayaran.  “Kalau pekerjaan sudah selesai tapa ada hambatan tidak mungkin pemeirntah daerah tidak membayar. Kalau dikerjakan secara fisik administrasi benar tidak mungkin tidak dibayar. Jangan kemudian menyalahkan administrasi,” katanya.

Dia menjelaskan, kalau semuanya profesional, tidak ada proyek yang tidak selesai. “Kami ajak seluruh jajaran pemerintahan yang ada bekerjalah secara profesional. Dulu ada masalah tapi tidak sampai macet total ini harus dipelajari. Kalau ada masalah pekerjaan tetap jalan,” terangnya. Sayangnya Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu, Massa Siahaan belum bisa dikonfirmasi.(del)

 

Berita Lainnya

Paskibra Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Resmi Dibubarkan

BENGKULU– Usai melaksanakan tugas mengibarkan dan menurunkan Bendera Merah Putih pada HUT Kemerdekaan RI ke ...

error: Content is protected !!