Senin , 25 Maret 2019
Home / Metropolis / Bangun 54 Jalan, Pemprov Gelontorkan Rp 515 Miliar

Bangun 54 Jalan, Pemprov Gelontorkan Rp 515 Miliar

BENGKULU – Tahun 2019 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu akan meningkatkan 54 ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Ir. Mulyani mengatakan sudah disiapkan anggaran Rp 515 miliar untuk kegiatan tersebut.

Sehingga tahun ini ditargetkan ruas jalan Provinsi Bengkulu yang mulus akan bertambah. Saat ini mereka tengah mempersiapkan proses pelelangan beberapa proyek tersebut sehingga bisa dilakukan pelelalangan dalam waktu dekat ini oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP). “Jadi ada sebanyak 54 ruas jalan yang akan dibangun,” terangnya.

Dia menjelaskan, kondisi paket proyek peningkatan jalan Provinsi tahun 2018 ini masih terus dikebut. Dari total 35 paket peningkatan kelas jalan, ada sebanyak 27 paket yang sudah mengajukan untuk pemeriksaan. Dalam artian pekerjaan mereka sudah 100 persen. Sisa 8 paket lagi masih mengebut pekerjaan mereka. “Yang sudah selesai daftar masuk untuk diperiksa itu ada 27 paket. Nanti akan diperiksa sesuai dengan kontrak,” katanya.

Dia menjelaskan, kemarin (26/12) dia mengajukan seluruh tagihan paket proyek yang berada di bawah  naungan Bidang Bina Marga ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk diterbitkan surat perintah membayar (SPM). Tagihan itu dijelaskan oleh Ning, begitu dia akrab disapa sesuai dengan realisasi pekerjaan per hari kemarin. Berapapun pekerjaannya selesai itu lah jumlah tagihan yang diajukan.

“Karena kontraknya sampai 31 Desember, kita akan lihat kalau bisa 100 persen pekerjaannya, maka SPMnya nanti kita ganti dengan yang terbaru sesuai dengan realisasi kerjanya,” katanya.

Dia berupaya supaya tidak ada kendala dalam pengajuan SPM tersebut. Sehingga seluruh pekerjaan rekanan bisa dicairkan. Dia menegaskan lagi,  tahun ini untuk Bidang Bina Marga tidak ada proyek yang diperpanjang kontraknya. Begitu juga, tidak ada proyek yang diputus kontraknya. “Kita tidak ada yang diputus kontrak,” terangnya.

Dia juga berharap masyarakat bisa merawat jalan yang sudah dibangun oleh pemerintah provinsi. Dengan memperhatikan tonase kendaraan. “Jangan over tonase supaya jalannya tidak mudah rusak,” tutupnya.

Untuk Jalan Ciliwung yang mengalami kerusakan, itu bukan wilayah jalan Provinsi Bengkulu. Ning mengatakan jalan itu kewenangan dari Pemerintah Kota Bengkulu. “Sekarang kita belum koordinasi dengan kawan-kawan di PU kota,” tutupnya. Sementara itu Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto meminta rekanan segera menyelesaikan pekerjaanya dalam proyek  tahun 2018.

Supaya tidak banyak Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2018 ini. Rekanan juga diminta bekerja sesuai dengan ketentuan. Agar tidak terlihat lagi kerugian negara saat diaudit oleh lembaga yang berwenang. “Kalau profesional tidak akan ada temuan potensi kerugian negara,” tutupnya.(del)

Berita Lainnya

10 Tahun PAD Parkir Tak Capai Target

BENGKULU – Wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu akan menaikkan tarif retribusi parkir terus mendapat tanggapan ...

error: Content is protected !!