Rabu , 19 Juni 2019
Home / Daerah / Lebong / Penuhi Permintaan KPK, Lantik 5 Fungsional BLP

Penuhi Permintaan KPK, Lantik 5 Fungsional BLP

ARIS/RB
DILANTIK: Penjabat Sekda Kabupaten Lebong, Drs. Dalmuji mengambil sumpah tenaga Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dalam pelantikan, kemarin (26/12).

PELABAI – Setelah melantik 25 pejabat fungsional tertentu di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Inspektorat tiga pekan lalu, kemarin (26/12) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong kembali melantik 5 tenaga fungsional di lingkungan Bagian Layanan Pengadaan (BLP), Sekretariat Kabupaten Lebong. Yakni 5 PNS golongan III dengan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa.

Pelantikan jabatan fungsional di BLP menyusul permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar personel Kelompok Kerja (Pokja) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) didefinitifkan. ‘’Selama ini statusnya adhock dan boleh menjabat jabatan struktural di OPD (organisasi perangkat daerah, red) lain,’’ ujar Penjabat Sekda Kabupaten Lebong, Drs. Dalmuji Suranto usai melantik 5 tenaga fungsional BLP di gedung Bina Praja Setkab Lebong, kemarin.

Dengan status menjabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, 5 PNS bersangkutan dilarang menduduki jabatan struktural di OPD lain. Diharapkan pelantikan sebagai tenaga fungsional ini, kinerja ULP dalam melelang pengadaan barang dan jasa lebih maksimal dan berkualitas.

‘’Amanah yang sudah diberikan harus dijaga, dipelihara dan dijalankan dengan baik serta penuh rasa tanggung jawab,’’ tegas Dalmuji.

Terpisah, Kabag Layanan Pengadaan, Setda Lebong, Syarifuddin, S.Sos, M.Si mengaku pihaknya sempat melakukan asesmen terhadap 152 PNS bersertifikat ahli di lingkungan Pemkab Lebong. Setelah dilakukan verifikasi, BLP memutuskan mengundang 33 PNS yang masih aktif dengan jabatan eselon IV dan staf di berbagai OPD. ‘’Namun dalam pelaksanaannya hanya sepuluh PNS yang hadir,’’ ujar Syarifuddin.

Itupun setelah diberikan materi tentang gambaran karir, tugas dan fungsi serta gambaran estimasi insentif yang akan diterima masing-masing anggota pokja, hanya 5 PNS yang bersedia. Hasil itu dibawanya ke tim penilai dan pengawas pokja. ‘’Dari hasil rapat tim penilai akhirnya disampaikan ke BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, red),’’ tutur Syarifuddin.

Diketahui, BLP sendiri menyiapkan anggaran cukup besar bagi personel Pokja. Antara lain tunjangan paket lelang senilai Rp 4 hingga Rp 5 juta perbulan, tunjangan fungsional Rp 800 ribu perbulan dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) setara eselon 4 senilai Rp 2,4 juta per bulan. Tunjangan yang besar bagi personel Pokja tentunya harus diimbangi kinerja yang maksimal. (sca)

Berita Lainnya

Usulan CPNS Lebong Kangkangi SE Menpan

PELABAI – Hingga Selasa (18/6), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong ...

error: Content is protected !!