Rabu , 26 Juni 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Perekrutan PPPK, Tunggu Aturan Baru

Perekrutan PPPK, Tunggu Aturan Baru

KEPAHIANG – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang untuk melakukan perekrutan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tampaknya masih belum bisa dipastikan pelaksanaannya. Pasalnya hingga saat ini Pemkab Kepahiang belum menerima aturan terbaru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait mekanisme perekrutan ini.

Hal ini tentunya membuat sejumlah formasi seperti guru, tenaga kesehatan dan tenaga umum, yang rencana akan masuk dalam perekrutan PPPK terpaksa harus menunggu kepastian. Diketahui Pemkab Kepahiang saat ini membutuhkan sekitar 500 orang PPPK untuk membantu tugas pemerintah dalam percepatan pembangunan di berbagai sektor.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang, Zamzami Zubir, SE, MM mengungkapkan, saat ini yang menjadi prioritas dalam rencana perekrutan PPPK adalah formasi kesehatan dan guru. Terkhusus untuk formasi guru, Pemkab akan mengutamakan guru mata pelajaran yang memang sangat dibutuhkan oleh sekolah. Kemudian untuk tenaga kesehatan, Pemkab akan melakukan mapping kebutuhan tenaga medis di Puskesmas yang ada di Kabupaten Kepahiang.

“Perekrutan tenaga PPPK ini akan dilakukan dengan selektif, karena kita ingin mendapatkan tenaga PPPK yang memang kompeten di bidangnya. Kita tidak ingin asal-asalan dalam melakukan perekrutan nantinya, karena hal ini terkait dengan kinerja pemerintah daerah,” jelas Zamzami, kemarin (26/12).

Selain itu juga Pemkab Kepahiang pada tahun 2019 mendatang, berencana akan melakukan perekrutan dan seleksi PPPK untuk keahlian khusus, seperti keahlian mengemudi, tenaga cleaning service, ataupun tenaga administrasi.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setdakab Kepahiang, Julian Muda Parsah, SST mengungkapkan, kebutuhan tenaga PPPK yang akan direkrut saat ini masih dalam tahapan pendataan karena akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kemampuan anggaran untuk membayarkan honor setiap tenaga PPPK.

“Nantinya perekrutan tersebut akan dilakukan oleh masing-masing OPD yang memiliki kebutuhan atas tenaga PPPK. Sementara kita hanya memfasilitasi perekrutan tersebut semata,” ungkap Julian.

Diakui Julian, dalam perekrutan tenaga PPPK ini memang berbeda dengan perekrutan Tenaga Harian Lepas (THL) yang pernah dilakukan Pemkab Kepahiang. Hal ini dilakukan sesuai dengan instruksi bupati agar setiap sumber daya manusia di pemerintahan baik ASN maupun honorer atau tenaga kontrak, bisa bekerja maksimal membantu berbagai tugas pemerintahan sesuai dengan keahliannya.

“Kenapa kita butuh tenaga yang memiliki keahlian khusus di bidangnya? Karena kita inginkan tidak ada lagi perintah dalam setiap melakukan pekerjaan. Dengan keahlian yang dimilikinya, kita berharap nantinya PPPK ini sudah tahu apa yang harus dilakukannya dalam membantu OPD,” jelas Julian. (sly)

Berita Lainnya

IRT Asal Riau Dibekuk

KEPAHIANG – Pasca penangkapan atas tersangka pengedar dan penyalahguna narkoba jenis sabu seberat 30 gram, ...

error: Content is protected !!