Saturday , 19 January 2019
Home / Daerah / Bengkulu Tengah / UMK Belum Ada Kejelasan Demo ke Provinsi Batal

UMK Belum Ada Kejelasan Demo ke Provinsi Batal

FINTAH/RB
DEMO: Pekerja Kabupaten Bengkulu Tengah yang tergabung dalam SPSI batal melakukan aksi demo di DPRD Provinsi dan kantor Gubernur Bengkulu.

BENTENG – Sekitar 400 massa pekerja Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) yang tergabung dalam SPSI Benteng batal melaksanakan aksi demo di DPRD Provinsi dan Kantor Gubernur Bengkulu, kemarin (26/12). Tujuan mereka untuk menuntut penetapan UMK Benteng.

Aksi pekerja batal setelah Kadisnakertrans Provinsi Bengkulu, Ir Sudoto turun langsung menemui pekerja yang telah standby untuk berangkat ke titik yang dituju. Aksi direncakanan para pekerja  karena usulan sudah sejak lama disampaikan ke Pemprov Bengkulu. Namun sampai saat ini tidak ada kejelasan untuk UMK Benteng. Jika tidak ada kepastian maka UMK Benteng terancam tidak naik.

Ketua SPSI Cabang Benteng, Haulan Iswadi menjelaskan penundaan demo kantor gubernur dilakukan karena permintaan Pemprov yang akan mengajak pekerja melalui perwakilan pengurus SPSI Benteng menemui pihak Kemeneterian Tenaga Kerja (Kemnaker) untuk mencari petunjuk penetapan UMK. Pemprov mengakui adanya keterlambatan pemasukan usulan sehingga Pemprov sendiri tidak berani menetapkan UMK Benteng. “Kami ikuti dulu untuk mencari solusi ke Kemnaker,” jelas Haulan.

Namun, jika tidak ada kejelasan terkait UMK Benteng, Haulan tidak menjamin pekerja akan diam saja. Karena, penetapan UMK menyangkut hajat hidup para pekerja di Benteng yang jumlahnya mencapai 5 ribuan. “Jumlah itu tersebar di beberapa perusahaan, baik itu pengolahan maupun perkebunan,” katanya.

Haulan membantah keterlambatan memasukkan usulan. Ditegaskannya, usulan sudah disampaikan sejak November lalu, namun sampai kemarin belum ada pembahasan di tingkat Provinsi Bengkulu bersama pihak terkait seperti pengusaha. Hal ini menjadi tanda tanya besar di kalangan pekerja.

Wakil Bupati Benteng, Septi Peryadi S.TP yang kemarin ikut memantau aksi pekerja juga meminta seluruh pekerja menunda aksi sampai adanya petunjuk dari Kemnaker. Alasan dari pihak Pemprov tersebut diminta diterima terlebih dahulu. Pemkab Benteng tentunya tidak akan diam saja, karena UMK juga menyangkut kemajuan untuk Kabupaten Benteng ke depannya disamping menjaga stabilitas dunia usaha agar tetap bisa berdiri dan maju. “Pemkab akan mendampingi pembahasan sampai ke tingkat Kemnaker,” tegasnya.

Usulan UMK Benteng untuk tahun 2019 sebesar rp 2,2 juta. Hal ini berdasarkan hasil survei terhadap kebutuhan pokok pekerja saat ini.(vla)

Berita Lainnya

BKN Akan Verifikasi Berkas CPNS

BENTENG – Sebanyak 164 berkas CPNS yang lulus dalam tes 2018 lalu, saat ini diamankan ...