Rabu , 24 April 2019
Home / Daerah / Bengkulu Tengah / Cegah Tipikor, APIP dan APH Tingkatkan Kerja Sama

Cegah Tipikor, APIP dan APH Tingkatkan Kerja Sama

FINTAH/RB
SOSIALISASI: Ipda Benteng menggelar sosialisasi terkait kerja sama antara APIP dan APH dalam pengawasan untuk mencegah tindak pidana korupsi.

BENTENG – Banyaknya laporan terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang berujung pada dugaan pelanggaran dan tindak pidana korupsi (tipikor) disikapi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat penegak Hukum (APH). Laporan ini mulai dari OPD hingga pemerintahan desa. Salah satu bentuknya sosialisasi implementasi dan evaluasi kemarin (27/12).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Benteng, Dr. H. Ferry Ramli, SH, MH, Kasi Intel Kejari BU, Denny Agustian, SH, Pabung Polres Benteng Kompol Abdu Arbain SH. Kegiatan diikuti oleh seluruh perwakilan OPD, hingga aparatur pemerintahan tingkat bawah.

Bupati mengatakan pengawasan perlu dilakukan. Apalagi jika sudah ada laporan yang sampai ke APH. “Ke depan, pengawasan dan evaluasi untuk semua kegiatan di tingkat pemerintahan harus ditingkatkan,” imbau Ferry.

Menurut Ferry pengawasan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dilakukan sampai pada pelaksanaan di lapangan, tidak akan ada laporan yang sampai ke APH. Karena, pengawasan secara langsung sekaligus evaluasi pasti akan memperbaiki berbagai hasil kegiatan. Terutama kegiatan yang berkaitan dengan pengerjaan fisik.

Contoh mantan 3 kades di Benteng yang terjerat hukum karena diduga merugikan negara dalam pengelolaan Dana Desa (DD) menandakan kurangnya pengawasan. Mereka dari Desa Paku haji, Karang Tinggi dan Gajah Mati. Ini harus jadi evaluasi tim pengawasan.

Sementara Kasi Intel, Deeny menjelaskan penyelesaian laporan yang masuk dari masyarakat berdasarkan tahapan. Sebelumnya pasti ada upaya perbaikan, terutama terkait dugaan kerugian negara. Jika tidak dilakukan, merupakan tugas dar APH sesuai dengan fungsinya. “Semua dilakukan sesuai prosedur,” jelas Deeny.

Demikian juga dengan Polri. Menurut Pabung, laporan masyarakat karena dugaan ditemukannya kesalahan dalam kegiatan. Dengan pengawasan bersama antara pemerintah melalui APIP dan APH, akan memperkecil peluang terjadinya tindak pidana korupsi. “Laporan tidak akan terjadi kalau kegiatan dilaksanakan dengan benar,” demikian Pabung.(vla)

Berita Lainnya

Lembur, Pemkab Periksa Kesehatan PPK

BENTENG – Belum selesainya pelaksanaan penghitungan suara tingkat PPK, menarik perhatian Pemkab Benteng. Plt.Sekda Benteng, ...

error: Content is protected !!