Rabu , 17 Juli 2019
Home / Metropolis / Kepala OPD Tak Patuhi Gubernur

Kepala OPD Tak Patuhi Gubernur

BENGKULU – Mempercepat jalannya pembangunan paket proyek tahun 2019, Gubernur Bengkulu Dr. drh. Rohidin Mersyah, MMA memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memulai pelelangan barang dan jasa di bulan Desember 2018.

Namun, sepertinya Kepala OPD terkesan tidak patuh terhadap perintah orang nomor 1 di Provinsi Bengkulu itu. Sebab sampai tanggal 27 Desember kemarin, belum satupun proyek masuk ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk dilelang. Padahal, bila dihitung dengan hari libu kerja Pemprov, maka waktu yang tersisa untuk mendaftarkan lelang proyek ke ULP hanya tersisa empat hari lagi.

Kepala ULP Juni Irawati menyebutkan, mereka bisa saja membuka pelelangan proyek tahun 2019 di bulan Desember ini. Namun masalahnya saat ini belum ada satupun OPD yang memasukkan paket ke ULP. “Sampai sekarang paket proyek 2019 belum ada yang masuk ke ULP untuk dilelang,” terangnya.

Dia mengimbau pada OPD yang memiliki paket proyek supaya segera mengumumkan rancangan umum pengadaan (RUP)dan memasukkan paket tendek ke ULP yang akan berganti nama dengan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Sehingga beberapa proyek tahun 2019 bisa dilelang di bulan Desember 2018 ini. Keuntungannya ketika anggaran 2019 sudah bisa digunakan, rekanan langsung bisa bekerja. Sehingga realisasi anggaran bisa lebih cepat.

“Ya segera masukkan ke ULP,” terangnya Saat ini tengah dilakukan seleksi untuk ASN yang akan ditempatkan di UKPBJ per Januari 2019 nanti. Proses seleksi tertulis dan juga lainnya sedang dilakukan. Ada sekitar 14 ASN yang akan ditugaskan, untuk mempercepat proses pelelangan paket proyek di UKPBJ nanti.

Sementara itu, saat ini untuk proyek pembangunan terbesar masih ditangani oleh Dinas PUPR ada sekitar Rp 777 miliar anggaran untuk Dinas PUPR untuk pembangunan. Diantaranya ada 54 ruas jalan yang akan dibangun dengan total nilai sekitar Rp 515 miliar.  Plt. Kabid Bina Marga Ir. Mulyani belum mau menjawab persiapan untuk pelelangan di bulan Desember ini.

Sementara itu Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu Suharto meminta pemerintah melakukan evaluasi mengapa tahun 2017-2018 progres pembangunan sedikit macet. Supaya tidak terjadi di tahun 2019. “Ini mengapa macet,” katanya. Harus dicarikan solusi supaya tahun 2019, penyerapan anggaran bisa dimulai di awal tahun. Sebab pengesahan APBD juga sudah dilakukan tepat waktu oleh DPRD. “Jangan sampai tersendat,” tutupnya.(del)

Berita Lainnya

HUT ke-51, BPJS Kesehatan Gelar Kompetisi Hackathon

JAKARTA– Tepat 15 Juli 2019, BPJS Kesehatan memperingati ulang tahunnya yang ke-51. Rentang waktu usia ...

error: Content is protected !!