Jumat , 21 Juni 2019
Home / Metropolis / Tidak Ada Pilihan, PNS Korupsi Dipecat

Tidak Ada Pilihan, PNS Korupsi Dipecat

BENGKULU – Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersandung kasus korupsi dan memiliki sudah diputus incracht harus dipecat per 31 Desember ini. Tidak ada pilihan lain bagi pejabat pembina kepegawaian (PPK) selain dari memecat mereka. Sebab dalam rapat antara Sekda, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat se Indonesia, memutuskan bahwa mereka harus dicepat per 31 Desember ini.

Dengan ini per 1 Januari nanti, ASN tersebut tidak lagi menerima hak keuangannya. Saat ini kebanyakan ASN yang mendapatkan putusan incracht hanya menerima 50 persen dari total gajinya. Berdasarkan pantauan RB ada 23 ASN korupsi yang segera dipecat. Rinciannya 12 di Pemprov dan 11 orang di Pemkot Bengkulu.

Kepala BKD Provinsi Bengkulu, Ir. Diah Irianti, M.Si mengatakan pemda tidak memiliki opsi lain selain melakukan pemecatan tidak dengan hormat (PTDH). “Ya tidak ada pilihan lain, Undang-Undang tentang ASN harus dipatuhi. Artinya mereka per 31 Desember ini harus dipecat,” terang Diah.

Dia menjelaskan, ASN Pemda Provinsi Bengkulu sendiri ada 12 ASN yang akan di PTDH per 31 Desember ini. Sebab sudah ada perintah dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk memecat 12 orang tersebut. “Yang sudah ada di meja Gubernur untuk proses SK PTDHnya ada 12 orang,” terangnya.

Dengan ini para ASN tersebut tidak lagi  mendapatkan haknya termasuk uang pensiun setelah dipecat. “Tidak ada pilihan lain,” terangnya. Untuk menindaklanjuti hal ini, hari ini Jumat (28/12) akan digelar pertemuan seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala BKD/BKPSDM se Provinsi Bengkulu untuk membicarakan masalah ini. “Ya jadi kita akan ada pertemuan untuk membahas hal ini di Kantor Gubernur,” terangnya.

Sementara itu Kepala Bagian Komunikasi Publik Kemenpan RB Suwardi mengatakan, untuk melakukan pemecatan ASN, Kemenpan RB melalui sidang Badan Pegawai (Bapeg) yang dilakukan tiga bulan sekali. Sidang Bapeg ini sifatnya final memutuskan nasib ASN. Apakah harus dipecat, atau seperti apa. Akan dilihat siapa saja pegawai yang sudah memiliki putusan hukum incracht. “Itu dari sisi kepegawaiannya. Biasanya sekarang ini sudah terdaftar. Di Sidang Bapeg ini akan muncul satu persatu ASN yang tersandung. Akan dilihat sudah incrach belum, sudah memenuhi syarat atau belum,” terangnya.

Dia menjelaskan, Kemenpan RB dalam memutuskan nasib ASN, tidak akan melangkahi aturan, terutama aturan tentang kepegawaian. “Setelah sidang, maka Kemenpan akan kirim hasilnya ke pejabat pembina kepegawaian di masing-masing daerah. Yang sudah disidang itu harus dijalani putusannya,” terangnya.

11 Dipecat, 2 Menyusul

Sementara itu, Tercatat di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bengkulu ada 13 ASN yang diketahui sebagai narapidana kasus tindak pidana korupsi (Tipikor). Dari jumlah tersebut berdasarkan data yang dapat RB 11 orang diantaranya Surat Keputusan (SK) pemecatan sudah diteken Walikota Bengkulu.

Penandatangan terhadap SK tersebut merupakan tindaklanjuti Surat Edaran Tiga Menteri yang sebelumnya. Dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bengkulu juga sudah mendapatkan salitan putusan incracht dari 11 orang tersebut. “Memang SKnya sudah ditandatangani, tinggal eksekusi saja lagi,” ujar salah seorang sumber RB yang tidak ingin namanya ditulis.

Kepala BKPP Kota Bengkulu, Bujang HR saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut tidak membantahnya. Menurutnya, beberapa nama sudah diteken SK pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada ASN yang eks napi kasus korupsi tersebut. “Jadi memang untuk yang sudah ada rekomendasi BKN dan ada salinan putusan inkrah  itu sudah ditandatangani Pak Wali,” ujar Bujang.

Bujang mengatakan, untuk pembagian ke ASN yang bersangkutan terhadap SK tersebut, pihaknya masih menunggu dari hasil keputusan rapat bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang direncanakan akan digelar hari ini (28/12). “Untuk pembagian ke yang bersangkutan kami menunggu instruksi dari Pemprov, terkait penentuan jadwal pemberian, dan insya allah besok siang (hari ini,red) kami ada pertemuan di Pemprov,” terang Bujang.

 

Tetap Berharap

Sementara itu Ketua Forum ASN Pejuang Keadilan Fatmawati berharap pemerintah bisa menunda pemecatan. Menunggu keluarnya judicial review terhadap undang-undang ASN yang sedang mereka perjuangkan di Mahkamah Konstitusi. Jika dalam judicial review itu kalah, silakan dipecat. “Kami berharap bisa menunggu keluarnya putusan JR. Kemungkinan Januari tahun depan sudah keluar,” katanya.

Sebab jika judicial review mereka selaku penggugat menang, maka akan sulit lagi untuk mengaktifkan status ASN yang sudah di PTDH. Sebab antara yang memecat dengan yang mengaktifkan kembali itu beda pejabatnya. “Kami berharap supaya bisa ditunda,” tutupnya.

Sementara itu kuasa ASN pengugat Undang-Undang ASN Rofiq Sumantri mengatakan, mereka menolak PTDH terhadap ASN yang akan dilakukan 31 Desember ini. Mereka tetap pada jalur judicial review dan menunggu putusan MK. Kami menolak “Kami tetap menolak pemecatan yang dilakukan pada teman-teman kami, dengan argumentasi hukum yang lazim kami sampaikan. Desakan subjektif KPK kami nilai sebagai pemicu rasa takut yang dialami oleh PPK, dalam rangka penegakan hukum. Tapi cenderung ada indikasi pelanggaran hukum,” terang Rofiq.

Lebih rinci, dia menjelaskan, di pasal 82 dan 87 Undang-Undang ASN, ada PTDH dan PDH. Pasal 87 yang mengatur PTDH bukan pasal tunggal tapi alternatif. “Kita tahu bagaimana penerapan dari pasal alternatif. Ataupun SKB secara hirarki mengandung banyak kelemahan. Mengapa harus tetap PTDH. Keputusan yang diambil untuk memecat ASN ini, preseden hukum yang buruk di negeri ini. Penegakan hukum yang terindikasi melanggar hukum,” katanya.

Di polri saja terangnya, ada proses PTDH dan juga pemecatan dengan hormat (PDH) sesuai dengan pertimbangan pimpinan. “Kami yang sipil ini kok seperti melebihi militer,” terangnya.(del/zie)

Berita Lainnya

23 Tahun Trayek Angkot Belum Direvisi

BENGKULU – DPRD Kota Bengkulu kembali mendesak agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu segera merevisi jalur ...

error: Content is protected !!