Senin , 27 Mei 2019
Home / Daerah / Bengkulu Utara / Pemkab Diminta Tegas

Pemkab Diminta Tegas

ARGA MAKMUR – Banyaknya masalah dalam pertambangan galian C (batu/pasir sungai), mulai dari penipuan data pajak hingga tidak melaksanakan pembangunan sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) mendapat perhatian serius DPRD Bengkulu Utara. Apalagi setiap usaha wajib memberikan CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) sesuai Perda TJSLP.

Anggota Komisi III DPRD BU, Dedy Syafroni, S.IP menuturkan, tidak ada alasan pengusaha tambang galian C tidak membayar atau melaksanakan pembangunan. Meskipun perusahaan tersebut tidak tergabung di dalam Forum TJSLP yang dibentuk oleh Pemkab.

“Ada ataupun tidak ada forum, perusahaan wajib melaksanakan CSR, karena itu Perda. Tidak ada aturan yang menyatakan perusahaan jika tergabung dalam forum,” tegas Dedy, kemarin (28/12).

Ia juga meminta Pemkab BU tegas dalam memberikan sanksi pada perusahaan yang tidak melakukan pembangunan CSR tersebut. Meskipun pengawasan dan pengeluaran izin pertambangan menjadi wewenang Pemda Provinsi.

“Tetap harus ada sanksi. Jangan sampai perusahaan yang patuh melaksanakan CSR dan yang tidak melaksanakan justru tidak ada perbedaan dari segi sanksi,” ujar Dedy.

Ia juga menilai Pemkab BU tidak ada alasan untuk tidak memberikan sanksi. Pasalnya pelaksanaan TJSLP sudah tertuang dalam Perda yang digagas Pemkab dan dibahas dengan DPRD. Sehingga perusahaan tambang wajib mematuhi.

“Kalau tidak melaksanakan, berarti Perda itu tidak maksimal terlaksana. Sampai saat ini yang tercatat baru 16 perusahaan yang melaksanakan CSR dari lebih dari 100 perusahaan di BU,” pungkas Dedy. (qia)

Berita Lainnya

Pasar Murah LPG 3 Kg Sepi Peminat

ARGA MAKMUR – Berbeda dengan Operasi Pasar (OP) yang sebelumnya dilakukan di Bengkulu Utara (BU) ...

error: Content is protected !!