Sabtu , 20 Juli 2019
Home / Metropolis / Pemkot Tak Serius Urus Lahan Tanah

Pemkot Tak Serius Urus Lahan Tanah

BENGKULU – Jelang tutup tahun anggaran 2018, Persoalan aset lahan tanah di Kota Bengkulu makin memprihatinkan. Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bengkulu,  Heri Ifzan, SE menyayangkan, sikap Pemkot yang tidak serius dalam menuntaskan persoalan asset lahan tanah. Bahkan beberapa lahan tanah milik Pemkot masih banyak yang tidak terurus dan bahkan beberapa juga sudah digarap oleh warga sekitar.

“Contoh kasusnya seperti tanah milik pemkot yang pernah digarap warga di kawasan Pekan Sabtu pernah dibahas bersama namun belum ada tindaklanjutnya. Itu salah satu bukti kalau aset tanah pemkot belum terdata dengan baik. Maka dari itu pemkot harus bertindak tegas,” terang Heri.

Heri menyarankan pemkot untuk membuat formulasi, sehingga lahan tanah yang ada di Kota dapat terselamatkan. Dari data yang diperoleh, kawasan lahan tanah pemkot yang tidak terurus mencapai puluhan hektar yang tersebar di beberapa kecamatan.

“Ke depan Pemkot harus memperkuat langkah koordinasi dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Terutama Pemkot juga harus mempunyai data fiks terhadap aset tanah yang dimilikinya dengan melakukan invetarisir keseluruhan. Selain itu lahan tanah itu juga harus dipasang papan merek bahwanya tanah itu milik pemkot. Sebab selama ini kita lihat dilapangan rata-rata tidak ada papan merek,” ujarnya.

Selain itu menurut Anggota Banggar ini, proses input data sangat diperlukan sebagai upaya mengantisipasi terjadinya persoalan tanah di Kota. Sebab jika input datanya jelas, maka konflik tanah yang terjadi akan terminimalisir sejak dini. “Karena jika sudah digarap warga lahan tersebut, tentu ketika pemkot mau garapnya otomatis akan terjadi konflik dan berpolemik. Sebab warga yang menggarap itu juga mengeluarkan modal, misalnya seperti modal membeli bibit sawit itu. Makanya pemkot harus ada sikap tegas dalam hal ini,” jelasnya.

Apalagi lanjut Heri, banyak aset daerah yang belum memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Justru sebaliknya, warga harus mengeluarkan biaya operasional maupun perawatan bangunan yang memakai APBD yang merupakan uang rakyat.

“Tidak hanya aset lahan tanah yang dipikirkan itu, karena aset gedung lainnya juga harus dipikirkan. Karena itu, pemkot harus segera mencari solusi agar keberadaan aset tidak lagi menjadi beban, tapi mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap PAD,” pungkasnya.(new)

Berita Lainnya

Banyak Lapak Liar, PAD Tak Maksimal

BENGKULU – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pedagang Pasar Panorama tahun 2018 lalu, sebesar ...

error: Content is protected !!