Senin , 25 Maret 2019
Home / Berita utama / Segera Usut Kerugian Proyek Rp 9,54 Miliar di Dinas PUPR

Segera Usut Kerugian Proyek Rp 9,54 Miliar di Dinas PUPR

BENGKULU – Potensi kerugian negara dalam proyek pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu sebesar Rp 9,54 miliar harus diusut. Temuan kerugian negara tersebut berasal dari kelebihan bayar upah pekerja pada proyek rehab atau perawatan jaringan irigasi sebesar Rp 2,09 miliar, kelebihan pembayaran pekerja proyek swakelola rehab jembatan Rp 556,38 juta dan potensi kerugian negara dari 13 proyek jalan sebesar Rp 6,7 miliar.

Pakar Hukum dari Universitas Bengkulu, Prof. Herlambang mengatakan, BPK melakukan audit internal untuk mengecek potensi kerugian negara dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Audit BPK ini harus ditindaklanjuti oleh Inspektorat atau BPKP sebagai auditor internal. Setelah 60 hari berdasarkan undang-undang BPK harus ada tindaklanjutnya.

“Sudah diatur ada namanya majelis tuntutan ganti rugi (TGR). Majelis ini diharuskan menghitung berapa potensi kerugian negara tersebut, kemudian melakukan penagihan kepada para pihak untuk dikembalikan ke kas daerah,” kata Herlambang.

Pemprov Bengkulu sendiri baru membentuk tim tersebut dua pekan lalu. Herlambang menambahkan, tim ini bersama dengan Inspektorat melakukan pemilahan, apakah terjadi karena kesalahan administrasi atau karena bukan kesalahan administrasi. Untuk kesalahan administrasi bisa diperbaiki 24 bulan. Namun yang bukan kesalahan administrasi harus selesai dalam waktu 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK dikeluarkan. “Kalau ada kejahatan sehingga menyebabkan kerugian negara, 60 hari harus sudah dikembalikan,” tegasnya.

Dia mengatakan terkait dengan potensi kerugian Negara tersebut harus ada tindak lanjut dari Majelis TGR dan Inspektorat. Apakah hanya kesalahan administrasi atau ada niat jahat. “Kalau administrasi, misalnya ada perbaikan SPJ atau belum  tandatangan SPJ. Kalau potensi kerugian negara muncul karena niatnya ingin maling, lain hal, ini harus masuk ke aparat penegak hukum (APH),” tandasnya.

Terpisah, Inspektorat sendiri sedang menindaklanjuti temuan hasil audit LHP BPK terhadap LKPD tahun 2017 tersebut. Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu Massa Siahaan mengatakan mereka sudah menindak lanjuti hingga 64 persen dari temuan tersebut. “Saat ini yang ada temuan sudah mencicil mengembalikan kerugian itu,” terangnya.(del)

Berita Lainnya

Sultan: Nahdlatul Ulama Tiangnya Negara

BENGKULU – Nahdltul Ulama (NU) salah Organisasi Masyarakat (Ormas) besar Islam yang ada, merupakan tiangnya ...