Saturday , 19 January 2019
Home / Metropolis / Anggaran Makan dan Minum Pemkot

Anggaran Makan dan Minum Pemkot

BENGKULU – Penggunaan anggaran tahun 2017 di Sekretariat Kota Bengkulu ditemukan ada indikasi potensi kerugian negara sebesar Rp 360,1 juta.  Potensi tersebut ditemukan dalam item makan dan minum. Total Realisasi belanja pada bagian umum Setda ini sebesar Rp 13,601 miliar dan Rp 3,38 miliar diantaranya merupakan realisasi belanja makan dan minum yang dibayar melalui mekanisme SP2D UP/GU/TU.

Modusnya adalah menaikkan SPJ, seperti jumlah porsi yang dipesan. Sehingga data yang ditemukan oleh pemeriksa SPJ, tidak sesuai dengan data yang ditemukan oleh pemeriksa saat klarifikasi pada sejumlah pihak ke tiga penyedia makan dan minum tersebut.

Realisasi belanja makan dan minum tersebut dibagi atas belanja makan dan minum harian pegawai Rp 17,35 juta, kemudian belanja makan dan minum rapat Rp 9,06 juta, belanja makan dan minum tamu Rp 3,325 miliar, dan belanja makan dan minum kegiatan Rp 31,47 juta. Sehingga total Rp 3,38 miliar. Dana tersebut bersumber dari UP/GU/TU dan LS.

Dari belanja makan dan minum sebesar Rp 2,188 miliar yang bersumber dari dana UP/GU/TU ada lima penyedia makan dan minum (pihak ketiga). Diantaranya berinisial Gmg ada 18 transaksi jumlah untuk 42 kegiatan dengan realisasi UP/GU/TU Rp 348.716.000. Kemudian di penyedia LC ada 11 transaksi belanja pada SIMDA dengan jumlah 17 kegiatan dengan total anggaran Rp 335,01 juta. Kemudian pada Mys ditemukan ada 14 transaksi belanja pada SIMDA dengan jumlah kegiatan 31 dengan realisasi Rp 509,57 juta.

Kemudian pada penyedia KC ada 13 transaksi pada SIMDA dengan jumlah kegiatan 30, uang yang dibayarkan Rp 407 juta dan terakhir pada CV Mt ada 8 transaksi untuk 9 kegiatan yang dibayarkan Rp 229 juta. Dengan jumlah totoal Rp 1,829 miliar.

Namun saat pengecekkan yang dilakukan tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu, pada penyedia Gmg mengakui bahwa total belanja makan dan minum pada Gmg paling tinggi sebesar Rp 300 juta. Kemudian pada penyedia LC belanja rata-rata pemkot untuk makan dan minum paling besar Rp 40 juta paling  juta, dengan total belanja Rp 300 juta.

Kemudian pada penyedia Mys ditemukan total belanja Pemkot pada penyedia ini sekitar 13 kali dengan jumlah kurang lebih Rp 500 juta. Kemudian pada pihak penyedia KC total belanja sebesar Rp 354,05 juta, kemudian pada CV Mt belanja Pemkot pada mereka dalam tahun 2017 untuk makan dan minum Rp 120 juta.

Dari informasi tersebut dicocokkan dengan transkasi SIMDA keuangan dan dokumen SP2D diketahui bahwa total transaksi SP2D LS untuk 5 pihak penyedia sebesar Rp 503,67 juta. Sehingga ditambahkan dengan transaksi UP/GU/TU total belanja makan dan minum di lima pihak penyedia adalah Rp 2,33 miliar. Dibandingkan dengan SPJ, maka ditemukan ada selisih SPJ.

Rinciannya, dengan pihak Gmg ada selisih SPJ 87,59 juta yakni dari SPJ disebutkan total belanja Rp 387,59 juta, sedangkan konfirmasi dari Gmg hanya Rp 300 juta.  kemudian di pihak LC sesuai SPJ yang diberikan Pemkot Rp 654,18 juta sedangkan konfirmasi dari penyedia yakni LC hanya sebesar Rp 300 juta, sehingga ada selisih Rp 354,18 juta.

Kemudian di pihak Mys dari SPJ yang dimasukkan Pemkot Rp 624,32 juta ternyata konfirmasi dari pihak Mys hanya menerima pembayaran Rp 500 juta sehingga ada selisih Rp 124,32 juta. Lalu, dari penyedia KC ada SPJ sebesar Rp 438,357 juta namun hasil konfirmasi dari pihak penyedia yakni hanya Rp 354,05 juta sehingga ada selisih Rp 84,3 juta. Kemudian dari penyedia CV Mt, berdasarkan SPJ yang dimasukkan pemkot sebesar Rp 229 juta, sedangkan pengakuan dari CV Mt hanya Rp 120 juta. Sehingga ada selisih Rp 109 juta. Setelah ditotalkan selisihnya mencapai Rp 759,408 juta.

BPK yang menemukan adanya indikasi potensi kerugian negara sebesar Rp 759,408 ini melakukan klarifikasi dengan PPTK kegiatan itu. Meminta mereka membawa bukti-bukti yang dapat meyakinkan tim pemeriksa BPK seperti bon asli dari penyedia, maupun foto dokumentasi. Namun kemudian PPTK datang membawa surat pernyataan dari lima pihak penyedia itu yang masing-masing menyatakan bahwa Pemkot benar belanja di pihak penyedia dengan total belanja sesuai dengan realisasi belanja masing-masing sebagaimana SPJ tersebut.

Selain itu juga tim pemeriksa menerima foto dokumentasi kegiatan yang diprint di kertas A4. Namun foto dokumentasi itu tidak jelas. Tidak terdapat nama kegiatan maupun tanggal kegiatan berlangsung. Sehingga foto itu dikembalikan untuk dilengkapi. Tidak ada dokumen pendukung lainnya yang dapat meyakinkan pemeriksa bahwa kegiatan benar berlangsung seperti bon asli dari pihak penyedia, daftar hadir, maupuns urat undangan.

Selain itu juga pihak penyedia memberikan pernyataan yang berbeda dari BAPK yang sudah ditandatangani. Atas dasar itu, tim pemeriksa belum dapat meyakini belanja makan dan minum sebesar Rp 1,829 miliar. Menurut sumber, saat itu Kabag Umum menyerahkan hasil print foto dokumentasi terkait penggunaan jasa lima catering itu. Serta dokumen pendukung lainnya seperti surat undangan kegiatan dan daftar hadsir.

Hasil review terhadap kelengkapan tambahan bukti diketahui bahwa tambahan bukti tidak lengkap bahkan masih terdapat kegiatan yang tidak ada bukti pendukung sama sekali. Setelah mengcrosschek kembali dengan pihak penyedia catering dengan dokumen yang dibawakan oleh PPTK bagian umum, ditemukan ketidak sesuaian harga menu serta jumlah porsi yang ada di bukti pertanggungjawaban dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh penyedia. Dari total realisasi Rp 1,82 miliar sebesar Rp 1,496 miliar merupakan belanja riil dan sisanya sebesar Rp 360,10 juta merupakan belanja yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.

Sementara itu dikonfirmasi Kabag Umum Setkot Bengkulu Lia Kamalia mengakui adanya temuan audit BPK terhadap belanja makan dan minum tersebut. Namun dia mengatakan, temuan tersebut sudah dikembalikan melalui tim TP TGR Kota Bengkulu sejak bulan Juli lalu. “Itu sudah selesai semuanya kita bayarkan. Sudah selesai,” katanya.(del)

Berita Lainnya

Kebanjiran, Warga Ejukha Datangi BTN

BENGKULU – Sekitar 50 warga Perumahan Ejukha RT 28 RW Kelurahan Bentiring Permai, Kamis (17/1) ...