Saturday , 19 January 2019
Home / Berita utama / Potensi Konflik Agraria di Lahan PT Hasfram

Potensi Konflik Agraria di Lahan PT Hasfram

JADI KEBUN: Lahan PT Hasfram Inti Agro Manajemen diduga dijadikan tempat untuk bercocok tanam oleh warga. (foto : ade/rb)

BENGKULU – Potensi konflik lahan berpotensi terjadi di wilayah Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Sejumlah warga diduga menduduki lahan PT Hasfram Inti Agro Manajemen yang berada di sana. Mereka mengkapling-kapling lahan yang berada tidak jauh dari pabrik pengolahan kayu yang sudah beberapa tahun terakhir ini tidak beroperasi.Sejumlah warga tersebut menanami tanaman, diantaranya palawija di atas lahan tersebut.

Kemudian menanami kayu-kayu sebagai pembatas lahan yang sudah mereka kapling itu.Warga beralasan mereka hanya menumpang menanam saja.Namun manajemen PT Hasfram mengakui mereka tidak pernah memberikan izin warga tersebut menggarap lahan milik mereka.

Kh (56) warga Perumdam yang mengkapling lahan milik PT Hasfram mengatakan dia hanya ikut-ikutan saja mengkapling lahan milik PT Hasfram tersebut.Melihat banyak warga yang masuk dan mengkapling lahan itu, dia akhirnya ikut juga.Lahan yang dikaplingnya sebanyak 20×20 meter.Dia sendiri saat ditanya dasar mengapling lahan itu tidak bisa menjawab.Hanya mengatakan ikut-ikutan saja karena melihat ada tanah yang kosong.

Tanah itu ditanaminya dengan singkong dan pisang. Saat ini  tanaman milik Kh masih kecil-kecil karena baru ditanam. Kh juga menanam pohon kapuk sebagai pembatas lahan yang digarapnya dengan lahan yang lain. “Kalau warga sudah banyak masuk menggarap lahan di sini.Ada warga Bumi Ayu, ada juga warga dari arah Kandang,” katanya.

Kh berdalih hanya ingin menggarap lahan itu untuk bercocok tanam saja.Apalagi sebagai petani dari desa, saat tinggal di Kota Bengkulu tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam.Melihat lahan milik PT Hasfram menurutnya tidak dimanfaatkan akhirnya dia menggarap lahan itu.“Kalau sawit milik perusahaan saya tidak pernah memanennya.Entah kalau yang lain,” katanya.

Dia tidak tahu persis sudah berapa warga yang masuk mengkapling lahan milik PT Hasfram untuk bercocok tanam. Apalagi kemarin, aktivitas masyarakat di lahan itu sepi.“Kalau hari Minggu memang sepi, karena banyak yang datang ke kondangan,” katanya.

Bahkan warga yang datang ke lokasi itu sudah mulai mendirikan pondok untuk menjaga kebunnya.Dia tidak tahu apakah warga itu juga pamit dengan pemilik lahan atau tidak.“Saya juga akan dirikan pondok di sini nanti untuk berlindung saat menjaga kebun,” katanya.

Sementara itu, Perwakilan PT Hasfram Inti Agro Manajemen, Hendra Jaya mengatakan PT Hasfram tidak pernah mengizinkan warga untuk bercocok tanam di lahan milik Hasfram. Sebab warga yang saat ini mengkapling lahan seluas 20,8 hektare milik perusahaan itu sama sekali tidak pernah berpamitan. Bahkan sudah sering terjadi perselisihan antara dirinya dengan para warga yang dianggapnya menyerobot lahan milik masyarakat itu.Namun masyarakat tetap tidak mau pergi dan bersikukuh menduduki lahan tersebut.“Sudah saya laporkan ke polisi,” katanya.

Dia menjelaskan saat penyerobotan pertama lahan milik PT Hasfram, sekitar tanggal 3  Agustus lalu dia langsung melaporkannya ke Polsek.  Saat itu Pendi karyawan penjaga kebun sawit milik PT Hasfram melihat ada warga yang membuka  lahan tersebut dengan cara dibakar.

Bahkan 10 batang sawit yang ditanam oleh perusahaan juga ikut terbakar.Saat ditanyakan ke warga yang membuka lahan, mereka mengakui sudah dapat izin dari pemerintahan setempat.“Karena itu kami kemudian melaporkan aksi penyerobotan dan perusakan ini ke Polsek,” katanya.

Namun walaupun sudah dilaporkan, rupanya warga masih terus membuka lahan, bahkan yang datang menduduki lahan milik perusahaan semakin banyak.Akhirnya kemudian karena wilayah tanah milik PT Hasfram ini berada di dua wilayah yakni Kecamatan Kampung Melayu dan Kecamatan Selebar akhirnya mereka melaporkan hal ini ke Polres Bengkulu.Laporan juga sampai ke Polda Bengkulu.

Dia menjelaskan, lahan PT Hasfram tersebut dikuasi oleh PT Hasfram berdasarkan sertifikat nomor 2576 tahun 1995. Dengan luas 208.000 meter persegi. Status sertifikat adalah hak guna bangunan yang akan berakhir masa berlakunya hingga 15 Agustus 2025 mendatang.  “Saya berharap polisi bisa lekas menyikapi laporan saya. Sehingga warga yang saat ini menduduki lahan itu bisa meninggalkan lahan milik perusahaan kami,” terangnya.(del)

Berita Lainnya

Plt Kadis PUPR Minta Maaf Soal Insiden Hardik Wartawan

BENGKULU – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, ...